Jasa Marga Diusulkan Garap Tiga Ruas Tol - Kompensasi Danai Tol Rp 1,9 Triliun

Neraca

Jakarta - Kementerian BUMN mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memberikan tiga pengelolaan tiga ruas jalan tol kepada PT Jasa Marga Tbk. Hal ini dilakukan sebagai kompensasi karena PT Jasa Marga telah menyediakan dana Rp 1,9 triliun untuk melanjutkan pembangunan tol Semarang-Solo.

Kata Deputi Menteri BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Sumaryanto Widayatin, tiga ruas jalan tol yang diusulkan dikelola PT Jasa Marga Tbk adalah tol Akses Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan tol yang tengah dibangun dan dua tol baru, yakni tol Kalibaru-Marunda dan tol Cikarang-Tanjung Priok yang diinisiasi DKI Jakarta. “Karena kesulitan cari dana Rp 1,9 triliun untuk Semarang-Solo, karena itu Jasa Marga sebagai perusahaan terbuka dinilai siap masuk dan tetap harus terapkan GCG (good corporate governance) dan sebagai kompensasinya adalah tiga jalan tol yang feasibel, skemanya cross subsidy"katanya di Jakarta, Kamis (16/2).

Menurutnya, agar tidak menimbulkan pertanyaan publik, keputusan PT Jasa Marga Tbk harus menyerahkan dana Rp 1,9 triliun dan dikompensasi tiga ruas tol harus dalam bentuk peraturan presiden (Perpres).

Ini diperlukan karena aturan yang ada selama ini, pembangunan jalan tol yang tidak feasibel harus mendapat jaminan dari pemerintah. "PT Jasa Marga Tbk itu kan harus diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jadi keputusannya harus Perpres. Keputusan ini akan menguntungkan negara karena Jasa Marga adalah milik pemerintah, daripada dikasih swasta tapi gak jalan-jalan," ungkap dia.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Adityawarman mengungkapkan, pihaknya siap mengalokasikan dana Rp 1,9 triliun pada tahun anggaran 2013 dan 2014. Tahun ini perseroan telah menyiapkan dana Rp 7 triliun untuk ekspansi pengembangan sembilan ruas jalan tol.

Dana Rp 1,9 triliun separuh dialokasikan 2013 dan separuhnya lagi 2014. "Kami ikut saja usulan dari Kementerian BUMN. Kami support. Sebagai perusahaan publik memang semuanya harus dibuat jelas dalam konsep cross subsidy ini. Kalau harus biayai tol yang tidak feasibel maka gantinya tentu harus yang feasibel," jelasnya. (bani)

BERITA TERKAIT

BTN Pluit Resmi Jadi Kantor Cabang Penuh - Targetkan DPK Rp 1,2 Triliun

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara yang akan mendorong kebutuhan pembiayaan perumahan, PT Bank…

Jasa Utama Capital Bawa Tiga Perusahaan IPO

Minat perusahaan untuk mencatatkan saham perdananya di pasar modal hingga akhir tahun cukup besar, meskipun saat ini kondisi pasar saham…

Naik Rp1,25 Triliun, Banggar Tetapkan Anggaran Subsidi Energi Rp157,79 Triliun

      NERACA   Jakarta - Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR menyetujui alokasi subsidi energi sebesar Rp157,79 triliun…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Transaksi Saham di NTB Tetap Tumbuh

Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Mataram, Nusa Tenggara Barat, I Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana menyatakan, transaksi pembelian saham…

Tawarkan Harga Rp 190-230 Persaham - HK Metals Bidik Dana IPO Rp 337,33 Miliar

NERACA Jakarta -PT HK Metals Utama menawarkan harga saham perdana antara Rp 190-230 per saham. Nantinya, dana  hasil IPO akan…

Siapkan Sanksi Tegas - BEI Ingatkan Soal Aturan Free Float Saham

NERACA Jakarta - Meskipun meleset dari target, pihak PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mengingatkan emiten untuk memenuhi kewajiban aturan…