Neraca

Jakarta - Kementerian BUMN mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memberikan tiga pengelolaan tiga ruas jalan tol kepada PT Jasa Marga Tbk. Hal ini dilakukan sebagai kompensasi karena PT Jasa Marga telah menyediakan dana Rp 1,9 triliun untuk melanjutkan pembangunan tol Semarang-Solo.

Kata Deputi Menteri BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Sumaryanto Widayatin, tiga ruas jalan tol yang diusulkan dikelola PT Jasa Marga Tbk adalah tol Akses Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan tol yang tengah dibangun dan dua tol baru, yakni tol Kalibaru-Marunda dan tol Cikarang-Tanjung Priok yang diinisiasi DKI Jakarta. “Karena kesulitan cari dana Rp 1,9 triliun untuk Semarang-Solo, karena itu Jasa Marga sebagai perusahaan terbuka dinilai siap masuk dan tetap harus terapkan GCG (good corporate governance) dan sebagai kompensasinya adalah tiga jalan tol yang feasibel, skemanya cross subsidy"katanya di Jakarta, Kamis (16/2). 

Menurutnya, agar tidak menimbulkan pertanyaan publik, keputusan PT Jasa  Marga Tbk harus menyerahkan dana Rp 1,9 triliun dan dikompensasi tiga ruas tol harus dalam bentuk peraturan presiden (Perpres).

Ini diperlukan karena aturan yang ada selama ini, pembangunan jalan tol yang tidak feasibel harus mendapat jaminan dari pemerintah. "PT Jasa Marga Tbk itu kan harus diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),  jadi keputusannya harus Perpres. Keputusan ini akan menguntungkan negara karena Jasa Marga adalah milik pemerintah, daripada dikasih swasta tapi gak jalan-jalan," ungkap dia.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Adityawarman  mengungkapkan, pihaknya siap mengalokasikan dana Rp 1,9 triliun pada tahun anggaran 2013 dan 2014. Tahun ini perseroan telah menyiapkan dana Rp 7 triliun untuk ekspansi pengembangan sembilan ruas jalan tol.

Dana Rp 1,9 triliun separuh dialokasikan 2013 dan separuhnya lagi 2014. "Kami ikut saja usulan dari Kementerian BUMN. Kami support. Sebagai  perusahaan publik memang semuanya harus dibuat jelas dalam konsep cross  subsidy ini. Kalau harus biayai tol yang tidak feasibel maka gantinya  tentu harus yang feasibel," jelasnya. (bani)