Setoran Energi Non Pajak Diduga “Bocor”

NERACA

Jakarta---Penerimaan negara dari sector non pajak berpotensi lenyap dan tak terserap, terutama dari bisnis sektor energi dan kehutanan. Karena itu Kementerian Kehutanan mesti meneliti potensial loss terkait penambangan dan industri kehutanan.

Demikian dikatakan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, Bambang Soepijanto, dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR-RI saat membahas masukan-masukan menyangkut pengawasan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertambangan.

Sementara Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan Darori menambahka pihaknya sangat ketat mengeluarkan izin pinjam pakai hutan untuk dimanfaatkan bagi perusahaan tambang untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi di kawasan hutan. "Kami punya kewajiban memelihara hutan, beri izin perusahaan tambang hakekatnya merusak hutan, makanya kami (Kemenhut) hanya sedikit memberikan izin keperusahaan tambang," jelasnya.

Selain itu, lanjut Dadori, terkait dengan kepastian investasi dan kelestarian pengelolaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan maksimal seluas 10% dari luas efektif setiap IUPHHK-HTI.

Oleh karena itu, kalangan DPR meminta keseriusan Kementerian Kehutanan guna menekan potensial loss ini. "Kami mendorong Kementerian Kehutanan menghitung berapa potensi penerimaan negara yang hilang dari kegiatan pertambangan. Bisa saja hitungannya triliunan rupiah. Ini merupakan preseden (gejala) buruk dimana pemerintah sudah tau adanya kondisi seperti ini tetapi belum memberikan solusi," kata anggota Komisi VII Dewi Aryani di Jakarta,

Menurut Dewi, seharusnya ada pelaporan dan tindakan penyelesaian masalah penyerapan negara baik dari sektor pajak maupun nonpajak. Pembiaran kebocoran penerimaan negara, dapat diindikasi sebagai kelalaian yang di sengaja, karena sudah berlangsung bertahun-tahun tetapi juga merugikan rakyat dan menutup peluang pemenuhan subsidi rakyat. "Ini harus segera di hitung potensi kerugian negara dan di cari solusi terbaik untuk memecahkan masalah ini. Sumber penerimaan negara menjadi kunci kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan menghitung beban negara termasuk membereskan hutang negara," ucapnya

Pemasukan negara yang minim, diakibatkan karena pemerintah tidak mampu membendung kebocoran dari korupsi dan kolusi aparatur negara. Penyebab lain adalah belum adanya peraturan yang memayungi sistem dan mekanisme penerimaan negara di luar pajak, khususnya dari pertambangan. "Sektor energi seharusnya menjadi driven force (faktor pendukung) pembuatan kebijakan di Indonesia mengingat semua sektor selalu bertumpu kepada kebutuhan energi. Tata ruang wilayah pertambangan harus segera di buat, penetapan RT/RW harus segera di bereskan, termasuk sistem dan tatanan penegakan hukum," tandas dia. **mohar

BERITA TERKAIT

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Bijak Menyikapi Pajak e-Dagang

  Oleh: Didik Yandiawan,  Account Representative di Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan   Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri…

Masyarakat Apresiasi Turunnya Harga BBM Non-Subsidi

Oleh : Rika Prasetya, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI) Masyarakat Indonesia patut bergembira karena awal tahun 2019…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…