Setoran Energi Non Pajak Diduga “Bocor”

NERACA

Jakarta---Penerimaan negara dari sector non pajak berpotensi lenyap dan tak terserap, terutama dari bisnis sektor energi dan kehutanan. Karena itu Kementerian Kehutanan mesti meneliti potensial loss terkait penambangan dan industri kehutanan.

Demikian dikatakan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, Bambang Soepijanto, dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR-RI saat membahas masukan-masukan menyangkut pengawasan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertambangan.

Sementara Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan Darori menambahka pihaknya sangat ketat mengeluarkan izin pinjam pakai hutan untuk dimanfaatkan bagi perusahaan tambang untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi di kawasan hutan. "Kami punya kewajiban memelihara hutan, beri izin perusahaan tambang hakekatnya merusak hutan, makanya kami (Kemenhut) hanya sedikit memberikan izin keperusahaan tambang," jelasnya.

Selain itu, lanjut Dadori, terkait dengan kepastian investasi dan kelestarian pengelolaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan maksimal seluas 10% dari luas efektif setiap IUPHHK-HTI.

Oleh karena itu, kalangan DPR meminta keseriusan Kementerian Kehutanan guna menekan potensial loss ini. "Kami mendorong Kementerian Kehutanan menghitung berapa potensi penerimaan negara yang hilang dari kegiatan pertambangan. Bisa saja hitungannya triliunan rupiah. Ini merupakan preseden (gejala) buruk dimana pemerintah sudah tau adanya kondisi seperti ini tetapi belum memberikan solusi," kata anggota Komisi VII Dewi Aryani di Jakarta,

Menurut Dewi, seharusnya ada pelaporan dan tindakan penyelesaian masalah penyerapan negara baik dari sektor pajak maupun nonpajak. Pembiaran kebocoran penerimaan negara, dapat diindikasi sebagai kelalaian yang di sengaja, karena sudah berlangsung bertahun-tahun tetapi juga merugikan rakyat dan menutup peluang pemenuhan subsidi rakyat. "Ini harus segera di hitung potensi kerugian negara dan di cari solusi terbaik untuk memecahkan masalah ini. Sumber penerimaan negara menjadi kunci kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan menghitung beban negara termasuk membereskan hutang negara," ucapnya

Pemasukan negara yang minim, diakibatkan karena pemerintah tidak mampu membendung kebocoran dari korupsi dan kolusi aparatur negara. Penyebab lain adalah belum adanya peraturan yang memayungi sistem dan mekanisme penerimaan negara di luar pajak, khususnya dari pertambangan. "Sektor energi seharusnya menjadi driven force (faktor pendukung) pembuatan kebijakan di Indonesia mengingat semua sektor selalu bertumpu kepada kebutuhan energi. Tata ruang wilayah pertambangan harus segera di buat, penetapan RT/RW harus segera di bereskan, termasuk sistem dan tatanan penegakan hukum," tandas dia. **mohar

BERITA TERKAIT

Harus Hati-Hati Atur Pajak e-Commerce

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus hati-hati mengatur pajak atas perdagangan elektronik (e-commerce)…

Demokrasi Takkan Tegak Tanpa Pajak

Oleh: Hepi Cahyadi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak *) Jumat, tanggal 6 Oktober 2017 Komisioner KPU Pramono Ubaid mengatakan bahwa anggaran yang…

Pungutan Pajak E-Commerce Jangan Berlebihan - EKONOM DAN PENGUSAHA MINTA PEMERINTAH LEBIH BIJAK

Jakarta- Direktur Eksekutif dari Economic Action Indonesia (EconAct) Ronny P Sasmita menegaskan,  pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan objek pajak di…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Darmin Prediksi Inflasi Dibawah 4%

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan laju inflasi Indonesia bergerak ke arah…

Menkeu : Proyeksi IMF Berikan Kewaspadaan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi global Dana Moneter Internasional…

Sumbangan Devisa Pariwisata Masih Terbatas

      NERACA   Padang - Bank Indonesia (BI) menilai sumbangan sektor pariwisata terhadap cadangan devisa Indonesia, masih relatif…