Kesulitan Cairkan Dana Bencana - Pemkot Cirebon

Cirebon - Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat mengaku kesulitan untuk mencairkan dana bantuan penanggulangan bencana karena berbagai aturan sehingga anggaran tersebut sejak 2003 hingga 2012 masih utuh sekitar Rp 500 juta.

Wali Kota Cirebon Subardi Spd kepada wartawan di Cirebon, Selasa, mengatakan, pihaknya merasa kesulitan untuk mencairkan dana penanggulangan bencana karena berbagai aturan, sehingga dana yang mestinya dimanfaatkan oleh korban masih tetap utuh sejak tahun 2003 hingga 2012 sekitar Rp 500 juta.

Ia menambahkan, dengan ketatnya aturan untuk mencairkan dana bantuan, karena mereka khawatir salah langkah bisa masuk penjara padahal niatnya membatu korban bencana tersebut, sehingga pemerintah mencari dana lain ketika terjadi bencana.

Bencana banjir beberapa waktu lalu di jalan Cipto dan merendam sejumlah kecamatan di Kota Cirebon, kata Subardi, Pemerintah Kota Cirebon terpaksa mengeluarkan dari pos darurat dana Dinas Sosial, Tranmigrasi dan Tenaga Kerja untuk membantu korban banjir tersebut.

Adanya anggaran yang kini jumlahnya mencapai Rp 500 juta, pemerintah perlu hati-hati karena dalam aturan mencairkannya harus mempertimbangkan langkah hukum yang tepat, jika asal mengambil khawatir salah prosedur dampaknya dugaan korupsi.

Sementara itu Hasanudin Manaf Sekertaris Daerah Kota Cirebon kepada wartawan, mengatakan, dana bantuan bencana untuk Pemerintah Kota Cirebon sejak tahun 2003 hingga 2012 masih utuh karena pihaknya khawatir jika mencairkan dana tersebut salah langkah.

Aturan dalam mencairkan dana bantuan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi Pemerinta Kota Cirebon, kata dia, selain sulit dan berbelit-belit mereka takut terjebak keranah hukum, sehingga masih belum digunakan secara maksimal, ada bencana alam memilih anggaran lain.

Kasna salah seorang korban bencana banjir di Kota Cirebon menuturkan, mestinya Pemerintah Kota Cirebon berani mengambil dana bencana alam karena belum digunakan, meski aturannya ketat jika penggunaannya tepat sasaran masyarakat akan membantu pihak terkait jika ada dugaan korupsi. (ant)

BERITA TERKAIT

Pemkot Palembang Bakal Kenai Pajak "Restoran Tenda"

Pemkot Palembang Bakal Kenai Pajak "Restoran Tenda" NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bakal mengenai pajak restoran-restoran tenda yang…

Sepekan Dana Asing Keluar Rp 765 Miliar

NERACA Jakarta –PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat indeks harga saham gabungan (IHSG) sepekan kemarin meningkat 1,16% ke level 6,126.36…

Mendes PDT - Jangan Main-main Dengan Dana Desa

Eko Pudjo Sandjojo Mendes PDT Jangan Main-main Dengan Dana Desa  Sukabumi - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT)…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Dishub Kota Sukabumi Sisir Kendaraan Parkir Sembarangan

Dishub Kota Sukabumi Sisir Kendaraan Parkir Sembarangan NERACA Sukabumi - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota sukabumi melakukan penindakan kepada kendaraan yang…

Kota Tangerang Raih Empat Penghargaan "TOP IT & TELCO 2018"

Kota Tangerang Raih Empat Penghargaan "TOP IT & TELCO 2018" NERACA Tangerang - Pemerintah Kota Tangerang meraih empat penghargaan pada…

Bulog Sumsel-Babel Belum Maksimal Serap Beras Petani

Bulog Sumsel-Babel Belum Maksimal Serap Beras Petani NERACA Palembang - Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan dan Bangka Belitung belum…