Kesulitan Cairkan Dana Bencana - Pemkot Cirebon

Cirebon - Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat mengaku kesulitan untuk mencairkan dana bantuan penanggulangan bencana karena berbagai aturan sehingga anggaran tersebut sejak 2003 hingga 2012 masih utuh sekitar Rp 500 juta.

Wali Kota Cirebon Subardi Spd kepada wartawan di Cirebon, Selasa, mengatakan, pihaknya merasa kesulitan untuk mencairkan dana penanggulangan bencana karena berbagai aturan, sehingga dana yang mestinya dimanfaatkan oleh korban masih tetap utuh sejak tahun 2003 hingga 2012 sekitar Rp 500 juta.

Ia menambahkan, dengan ketatnya aturan untuk mencairkan dana bantuan, karena mereka khawatir salah langkah bisa masuk penjara padahal niatnya membatu korban bencana tersebut, sehingga pemerintah mencari dana lain ketika terjadi bencana.

Bencana banjir beberapa waktu lalu di jalan Cipto dan merendam sejumlah kecamatan di Kota Cirebon, kata Subardi, Pemerintah Kota Cirebon terpaksa mengeluarkan dari pos darurat dana Dinas Sosial, Tranmigrasi dan Tenaga Kerja untuk membantu korban banjir tersebut.

Adanya anggaran yang kini jumlahnya mencapai Rp 500 juta, pemerintah perlu hati-hati karena dalam aturan mencairkannya harus mempertimbangkan langkah hukum yang tepat, jika asal mengambil khawatir salah prosedur dampaknya dugaan korupsi.

Sementara itu Hasanudin Manaf Sekertaris Daerah Kota Cirebon kepada wartawan, mengatakan, dana bantuan bencana untuk Pemerintah Kota Cirebon sejak tahun 2003 hingga 2012 masih utuh karena pihaknya khawatir jika mencairkan dana tersebut salah langkah.

Aturan dalam mencairkan dana bantuan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi Pemerinta Kota Cirebon, kata dia, selain sulit dan berbelit-belit mereka takut terjebak keranah hukum, sehingga masih belum digunakan secara maksimal, ada bencana alam memilih anggaran lain.

Kasna salah seorang korban bencana banjir di Kota Cirebon menuturkan, mestinya Pemerintah Kota Cirebon berani mengambil dana bencana alam karena belum digunakan, meski aturannya ketat jika penggunaannya tepat sasaran masyarakat akan membantu pihak terkait jika ada dugaan korupsi. (ant)

BERITA TERKAIT

Merck Kantungi Dana Segar Rp 1,384 Triliun - Lepas Bisnis Consumer Health

NERACA Jakarta – Emiten farmasi, PT Merck Tbk (MERK) berencana menjual lini usaha consumer health kepada PT Procter & Gamble…

Pemegang Saham Serap Rights Issue MDKA - Bidik Dana di Pasar Rp 1,33 Triliun

NERACA Jakarta - Aksi korporasi yang dilakukan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berupa penerbitan saham baru (rights issue) dengan…

Trimuda Tetapkan Harga Rp 150 Persaham - Bidik Dana IPO Rp 30 Miliar

NERACA Jakarta - Perusahaan yang bergerak di bidang kargo dan logistik PT Trimuda Nuansa Citra berencana untuk menjual saham ke…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

UMKM Bali Sambut Baik Penurunan Pajak Menjadi 0,5%

UMKM Bali Sambut Baik Penurunan Pajak Menjadi 0,5% NERACA Sanur, Bali - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di…

Kemenhub: LRT Sumatera Selatan Beroperasi Juli 2018

Kemenhub: LRT Sumatera Selatan Beroperasi Juli 2018  NERACA Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan kereta ringan (light rail transit/LRT) di…

Wali Kota Depok Harapkan ASN Tingkatkan Kinerja

Wali Kota Depok Harapkan ASN Tingkatkan Kinerja NERACA Depok - Wali Kota Depok Mohammad Idris berharap Aparatur Sipil Negara (ASN)…