Kesulitan Cairkan Dana Bencana - Pemkot Cirebon

Cirebon - Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat mengaku kesulitan untuk mencairkan dana bantuan penanggulangan bencana karena berbagai aturan sehingga anggaran tersebut sejak 2003 hingga 2012 masih utuh sekitar Rp 500 juta.

Wali Kota Cirebon Subardi Spd kepada wartawan di Cirebon, Selasa, mengatakan, pihaknya merasa kesulitan untuk mencairkan dana penanggulangan bencana karena berbagai aturan, sehingga dana yang mestinya dimanfaatkan oleh korban masih tetap utuh sejak tahun 2003 hingga 2012 sekitar Rp 500 juta.

Ia menambahkan, dengan ketatnya aturan untuk mencairkan dana bantuan, karena mereka khawatir salah langkah bisa masuk penjara padahal niatnya membatu korban bencana tersebut, sehingga pemerintah mencari dana lain ketika terjadi bencana.

Bencana banjir beberapa waktu lalu di jalan Cipto dan merendam sejumlah kecamatan di Kota Cirebon, kata Subardi, Pemerintah Kota Cirebon terpaksa mengeluarkan dari pos darurat dana Dinas Sosial, Tranmigrasi dan Tenaga Kerja untuk membantu korban banjir tersebut.

Adanya anggaran yang kini jumlahnya mencapai Rp 500 juta, pemerintah perlu hati-hati karena dalam aturan mencairkannya harus mempertimbangkan langkah hukum yang tepat, jika asal mengambil khawatir salah prosedur dampaknya dugaan korupsi.

Sementara itu Hasanudin Manaf Sekertaris Daerah Kota Cirebon kepada wartawan, mengatakan, dana bantuan bencana untuk Pemerintah Kota Cirebon sejak tahun 2003 hingga 2012 masih utuh karena pihaknya khawatir jika mencairkan dana tersebut salah langkah.

Aturan dalam mencairkan dana bantuan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi Pemerinta Kota Cirebon, kata dia, selain sulit dan berbelit-belit mereka takut terjebak keranah hukum, sehingga masih belum digunakan secara maksimal, ada bencana alam memilih anggaran lain.

Kasna salah seorang korban bencana banjir di Kota Cirebon menuturkan, mestinya Pemerintah Kota Cirebon berani mengambil dana bencana alam karena belum digunakan, meski aturannya ketat jika penggunaannya tepat sasaran masyarakat akan membantu pihak terkait jika ada dugaan korupsi. (ant)

BERITA TERKAIT

Pemkot Bekasi Alokasikan Rp1,6 Miliar Penambalan Jalan

Pemkot Bekasi Alokasikan Rp1,6 Miliar Penambalan Jalan NERACA Bekasi - Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Jawa…

Target Pencairan Dana LPDB Maksimal 21 Hari

Target Pencairan Dana LPDB Maksimal 21 Hari  NERACA Malang - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM berkomitmen penuh untuk terus…

NU Care-LAZISNU Siap Kelola Dana Zakat yang Dihimpun BAZNAS

Jakarta, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggandeng Lembaga Amil Zakat (LAZ) berbasis Ormas. Enam LAZ Ormas di antaranya NU Care-LAZIS…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

OPD Kota Tangerang Diminta Buat Satu Inovasi

OPD Kota Tangerang Diminta Buat Satu Inovasi NERACA Tangerang - Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Tangerang H M Yusuf meminta…

Pemprov Sumsel Maksimalkan Pengawas Internal Cegah Korupsi

Pemprov Sumsel Maksimalkan Pengawas Internal Cegah Korupsi NERACA Palembang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) memaksimalkan Aparat Pengawas Internal…

Diskop Bekasi Buka Pelatihan Wiraswasta Baru

Diskop Bekasi Buka Pelatihan Wiraswasta Baru NERACA Cikarang, Bekasi - Dinas Koperasi (Diskop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Bekasi,…