NERACA

Lebak - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Banten mendesak Gubernur Wahidin Halim mengalokasikan bantuan operasional sekolah daerah (BOSD) madrasah aliyah (MA) guna mendukung percepatan pembangunan daerah.

"Kami minta pendidikan jangan sampai "dianaktirikan" karena pendidikan cukup besar menyumbangkan kemajuan daerah itu," kata Sekertaris DPW PKB Banten Muhammad Husen yang juga anggota DPRD Kabupaten Lebak, seperti dikutip dari Antara, Kamis (26/4).

Pendidikan MA yang dibawahi naungan Kementerian Agama memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan di Provinsi Banten. Bahkan, banyak alumni sekolah MA diterima di perguruan tinggi negeri juga calon akademi militer, akademi kepolisian dan pendakwah.

Namun, sejauh ini perhatian gubernur terhadap pendidikan MA dinilai sangat kurang karena tidak menerima dana BOSD.

Sedangkan, pendidikan yang dikelola Provinsi Banten, seperti SMA dan SMK menerima dana BOSD Rp1,1 juta per siswa per tahun.

Karena itu, pihaknya mendesak Gubernur Banten dan anggota legislatif dapat mengalokasikan dana BOSD khusus untuk MA. "Kami menilai pendidikan itu jangan sampai terjadi dikotonomi kewenangan antara Kementerian Agama dan Pemprov Banten, karena siswa MA itu juga adalah warga Banten," katanya menjelaskan. Menurut Husen, selama ini perhatian pemerintah pusat sudah dirasakan oleh pengelola sekolah dengan menerima BOS sebesar Rp1,4 juta per siswa per tahun.

Sebagian besar pendidikan MA di Provinsi Banten dikelola oleh masyarakat berbentuk yayasan dan siswanya dari keluarga pra sejahtera.

Masyarakat mendirikan pendidikan MA tersebut karena memiliki kewajiban untuk membangun bangsa yang cerdas,bermoral dan pandai.

Sebab, pendidikan itu merupakan investasi bangsa yang harus didukung berbagai elemen masyarakat dan pemerintah. "Saya kira negara akan maju jika pendidikan masyarakat juga baik, namun sebaliknya negara tidak akan maju jika pendidikan masyarakat sangat buruk," kata Husen sambil berdiplomasi.