NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) meminta korporasi untuk meningkatkan rasio lindung nilai (hedging) terhadap transaksi dan kewajiban valasnya agar mencegah kerugian selisih kurs yang dapat menghambat ekspansi bisnis dunia usaha. Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Nanang Hendarsah di Jakarta, Rabu (25/4), mengatakan seharusnya korporasi, termasuk BUMN dapat memanfaatkan produk "hedging" yang sudah beragam dan lebih murah saat ini seperti "call spread".

Saat ini baru 13 korporasi yg memanfaatkan transaksi "call-spread", kata Nanang yang dikutip Antara, tanpa menyebutkan entitas 13 korporasi tersebut. "Call Spread" merupakan jasa lindung nilai dari perbankan kepada korporasi yang memiliki liabilitas atau kewajiban valas agar terhindari dari kerugian yang disebabkan volatilitas kurs. Biaya lindung nilai "call spread" diklaim lebih murah saat ini di kisaran 2,5 persen. Biaya tersebut lebih murah karena saat ini perbankan domestik sudah menyediakan fasilitas "call spread".

Bank domestik yang sudah menyediakan "call spread" adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, HSBC, Maybank Indonesia, Bank Standard Charterd, CIMB Niaga, Bank of Tokyo Mitsubishi, ANZ, dan UOB, ujar dia. Dengan aktifnya korporasi melakukan lindung nilai juga, maka permintaan valas korporasi tidak akan membebani pasokan dan suplai valas di pasar, yang selama ini menjadi penyebab pelemahan nilai tukat rupiah.

BI meminta korporasi menjadikan risiko pasar atau risiko kurs menjadi bagian pengelolaan risiko korporasi yang berkelanjutan sehingga dapat lebih siap ketika tekanan ekonomi eksternal semakin kencang. Apalagi saat ini, pasar keuangan global sedang menghadapi ketidakpastian tentang kenaikan suku bunga Bank Sentral Federal Reserve AS.

“Ketidakpastian tersebut yang ditambah proyeksi perbaikan ekonomi AS, termasuk inflasi, telah mengerek naik imbal hasil obligasi pemerintah AS, US Treasury bertenor 10 tahun hingga mendekati tiga persen. Dengan adanya dinamika perekonomian itu, tekanan terhadap kurs negara-negara di dunia, termasuk rupiah semakin kencang. Risiko fluktuasi harus dijaga korporasi tidak akan menggerus arus pendapatan karena fluktuasi harga pasar (market risk), sehingga bisa fokus ke pengembangan usaha,” ujar Nanang.

Untuk mengantisipasi fluktuasi nilai tukar yang terjadi, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melakukan sejumlah langkah antisipatif. Direktur Utama BNI Achmad Baiquni menyatakan, pihaknya mulai memperketat penyaluran kredit valuta asing terhadap debitur. Ini dilakukan untuk mencegah dampak dari selisih kurs yang dapat meningkatkan rasio kredit bermasalah. Menurut Baiquni, perseroan terus mencermati kecukupan liabilitas nonrupiah.

Disamping itu, BNI juga hanya memberikan kredit valas kepada korporasi yang memperoleh pendapatan dalam bentuk valas. “Terhadap debitur yang revenuenya (pendapatan) itu rupiah kami berikan rupiah saja. Untuk yang revenuenya valas kami berikan valas," ujar Baiquni.

Sementara itu, Direktur Tresuri dan Internasional BNI Rico Rizal Budidarmo mengatakan, BNI saat ini juga tidak terlalu jor-joran memberikan kredit valas. Selain itu, BNI juga meminta kepada debitur untuk mematuhi ketentuan lindung nilai (hedging) agar terhindar dari kerugian selisih kurs. "Komposisi debitur valas dijaga 15-17 persen. 'Net open position' dari BNI kami coba jaga di bawah 2-3 persen dari biasanya 1-2 persen untuk menghindari BNI terekspos risiko kurs," ungkap Rico.