Kemenkeu : 15 WP Berpotensi Rugikan Negara

Kemenkeu : 15 WP Berpotensi Rugikan Negara

 Jakarta—Kementrian Keuangan tak main-main dan segera memeriksa15 wajib pajak dari 151 data wajib pajak (WP) yang diserahkan Bareskrim Polri. Alasan nilai keberatan dari 15 WP sangat besar. Karena pemerintah dikalahkan. “Pertimbangan itu antara lain, karena  nilai keberatannya relatif besar, Pemerintah dikalahkan jadi negara keluar uang, GT ikut ngurus," kata Irjen Kemenkeu,  Sonny Loho kepada wartawan di Jakarta, 1/3

 Diakuinya, 15 WP yang akan diperiksa tersebut adalah data dari 151 data wajib pajak yang telah diserahkan kepada Bareskrim sebagai langkah awal penyelesaian kasus Gayus Tambunan. "Kita akan periksa 15 dulu," tambahnya.

 Lebih jauh Sonny menambahkan 15 data WP yang akan diperiksa itu merupakan data wajib pajak yang berpotensi merugikan negara dengan jumlah pajak yang paling besar dibandingkan dengan 136 wajib pajak lainnya yang berkas datanya sempat ikut diurusi Gayus Tambunan (GT).”Pertimbangan itu antara lain, karena  nilai keberatannya relatif besar, Pemerintah dikalahkan jadi negara keluar uang, GT ikut ngurus," paparnya.

 Namun sayangnya, Sonny belum berani menyebutkan kisaran potensi kerugian negara oleh wajib pajak-wajib pajak tersebut mengingat masih diprosesnya data tersebut oleh tim gabungan yang terdiri dari Itjen, Bareskrim, KPK, dan BPKP.  "Wah belum tahu tuh karena harus diaudit  dan investigasi dulu,”tegasnya.

 Tapi yang jelas, kata Soony, 15 WP tersebut memang diduga kuat merugikan negara. Karena negara ternyata kalah di pengadilan pajak dan harus mengeluarkan uang. “Karena kalau merugikan negara itu sudah clear, negara mestinya ga keluarin uang tapi menerima. Tim gabungannya lagi meneliti hal tersebut," ujarnya.

 Dikatakan Sonny, terdapat 11 orang dari pihaknya yang membantu memeriksa data tersebut, ada 10 orang yang mendampingi bareskrim, 17 orang KPK, dan 12 orang BPKP. **cahyo

BERITA TERKAIT

Bikin Mudah Berbelanja, MPPA Kolaborasi dengan GrabMart

    NERACA   Jakarta - PT. Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) mengumumkan bahwa Perseroan semakin memperkuat kemitraannya dengan Grab…

Berkah Beton Swadaya Ekspansi Bisnis ke Kalteng

    NERACA   Jakarta - Dalam rangka pengembangan bisnis dan partisipasi pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah, PT Berkah Beton…

Proyek KPBU Jalan Non Tol Pertama, PII Kasih Penjaminan Proyek Jalan Lintas Sumsel

  NERACA Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII menandatangani perjanjian penjaminan untuk proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Bikin Mudah Berbelanja, MPPA Kolaborasi dengan GrabMart

    NERACA   Jakarta - PT. Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) mengumumkan bahwa Perseroan semakin memperkuat kemitraannya dengan Grab…

Berkah Beton Swadaya Ekspansi Bisnis ke Kalteng

    NERACA   Jakarta - Dalam rangka pengembangan bisnis dan partisipasi pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah, PT Berkah Beton…

Proyek KPBU Jalan Non Tol Pertama, PII Kasih Penjaminan Proyek Jalan Lintas Sumsel

  NERACA Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII menandatangani perjanjian penjaminan untuk proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan…