Ekonomi Diperkirkan Tumbuh Hanya 5,8%

NERACA

Jakarta---Gara-gara pertumbuhan ekonomi dunia melambat, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2012 hanya akan mencapai sekitar 5,8%. Tentu pertumbuhan ini lebih rendah dibanding 2011 yang sempat mencapai 6,5%.  "2011 adalah tahun yang penuh krisis seperti krisis keuangan Eropa. Namun perekonomian Indonesia tumbuh dengan sangat baik. Tapi  Indonesia harus berhati-hati menjelang 2012," kata Direktur Standard Chartered Bank Indonesia Tom Aaker kepada wartawan di Jakarta, Rabu,11/1

Lebih jauh kata Tom Aaker,  Kajian BSC juga memprediksi kondisi perekonomian global melambat menjadi 2,2%  pada 2012 dari 3%  pada 2011.  Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan 5,8% pada 2012. Karena dampak menurunnya investasi langsung (FDI) dan penarikan dana valuta asing yang mendominasi dana perbankan, serta berkurangnya ekspor.  

Sementara itu ekonom Standar Chartered lainya, Fauzi Ichsan mengakatakan kalau Euro memburuk, maka  harga surat utang negara Eropa yang diterbitkan oleh negara bermasalah seperti Yunani, Irlandia, Portugal dan Spanyol akan terus melemah. “Akhirnya perbankan Eropa juga terkena imbas karena ada SUN bermasalah senilai 300 miliar euro," kata Fauzi lagi

Menurut Fauzi,  tentu saha ini membuat perbankan Eropa terpukul dan tidak bisa menyuntik modal segar untuk mempertahankan Rasio Kecukupan Modal (CAR) dari dalam Eropa, artinya menarik dana dari perbankan Asia.  "Valuta asing yang ditarik dari bank di Asia membuat perbankan Asia kekurangan valas untuk membiayai belanja modal, dengan pembelian modal yang terbatas maka investasi swasta pun melamban," jelasnya

Dengan perhitungan tersebut, SCB memperkirakan pertumbuhan investasi tampaknya akan berkurang menjadi 8,2% dari 10,3%  pada 2011, namun pertumbuhan konsumsi domestik diperkirakan tetap pada posisi 4,7% pada 2012.  Sementara inflasi tampak akan mencapai 5% pada akhir 2012 sebagai akibat meningkatnya tarif dasar listrik dan harga bahan bakar minyak dan meningkatnya harga beras pascabanjir di Thailand.

Kondisi surplus anggaran 0,1% dari produk domestik bruto (GDP) pada 2011, menurut SCB membuat pemerintah dapat menolak tajam kenaikan harga BBM meski subsidi membutuhkan 17,5%  APBN 2012. Caranya adalah dengan meningkatkan pajak dari sektor komoditas seperti minyak kelapa sawit dan batu bara.   Defisit anggaran berangsur-angsur meningkat dari 0,6% dari nilai GDP pada 2010 (dari target pemerintah 2,1%) ke 1% pada 2011 (dari target pemerintah 2,1%) ke 1,3%  pada 2012 (dari target 1,5%).

Namun persoalan masih menghadang agar perekonomian Indonesia dapat tumbuh, misalnya ketidakmampuan sebagian besar 497 kabupaten untuk membangun proyek infrastruktur secara efektif dan kerumitan mekanisme pengalokasian dana dari pusat ke daerah.  "Padahal sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur karena melambatnya investasi sektor swasta," imbuhnya. **cahyo

 

 

 

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…