MASALAH KREDIT USAHA RAKYAT - Perbankan Belum Siap Patok Suku Bunga 13%

NERACA

Jakarta - Keinginan Menko Perekonomian Hatta Rajasa terkait tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) maksimal 13%, sepertinya bakal sulit diwujudkan bank-bank pelaksana KUR. Ekonom Kepala Bank Mandiri Destry Damayanti menegaskan, secara pendekatan dari perbankan sendiri penerapan bunga sebesar 13% agak susah untuk KUR.

“Karena KUR biasanya tidak diback-up dengan collateral  yang memadai. Risk factor-nya besar. Jadi memang agak sulit pelaku industri perbankan, termasuk bank BUMN, untuk melaksanakan program ini. Dengan jaminan yang kurang memadai, industri perbankan jelas tidak akan mau berspekulasi atas potensi kerugian yang akan diperoleh”, papar Destry kepada Neraca, Selasa (10/1).

Namun, Destry mengakui bahwa KUR adalah program pemerintah dan di situ ada subsidi bunga. “Secara akumulatif, problem NPL yang tinggi bakal menjadi pertimbangan pelaksanaan program ini. Namun, jika bunga 13% untuk KUR akan diwajibkan pemerintah, ya mau tidak mau harus diikuti bank-bank  BUMN. Lagian, portofolio kredit KUR masih terbilang kecil dari total kucuran kredit bank BUMN”, ujarnya.

Destry menambahkan, inilah sebenarnya yang menjadi dilema pelaksanaan KUR jika bunga kredit program ini diwajibkan turun menjadi13%. Tapi, lanjut dia, sebenarnya jalan tengahnya adalah mengaitkan program KUR dengan program inti plasma.

“Bank-bank besar tentu punya nasabah perusahaan besar. Misalnya di industri kelapa sawit. Namun, industri kelapa sawit pasti memiliki industri support yang masuk dalam skema KUR. Industri kecil penyokong inilah yang harus diberi KUR karena cash flow perusahaan besar tersebut bisa dihitung oleh perbankan. Sehingga perbankan akan lebih nyaman menyalurkan KUR lewat skema seperti ini”, tukas Destry.

Sementara itu, pengamat perbankan Irianto mengatakan, keinginan pemerintah menurunkan suku bunga KUR menjadi 13% merupakan suatu hal yang wajar saja. “Bila dilihat dari kondisi sekarang, suku bunga relatif mudah. Jadi, sudah sewajarnya suku bunga kredit juga perlu diturunkan, hal ini dinilai penting. Jika bunga kredit rendah, maka akan semakin banyak orang yang akan memaksimalkan kredit rendah ini,” ujarnya kemarin.

Dengan penurunan suku bunga KUR, lanjut Irianto, tidak akan memberatkan bank pelaksana termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD). Karena, cost of fund bank-bank milik pemerintah daerah biasanya lebih rendah daripada bank-bank umum. "Bank umum cakupannya adalah nasional, sehingga cost of fund besar. Kalau BPD cakupannya daerah saja," ungkap Irianto.

Sedangkan di mata Guru Besar FE Univ. Brawijaya Prof Dr. Ahmad Erani Yustika, rencana penurunan bunga KUR maksimal 13% seharusnya dilakukan dari dulu. “Karena dengan KUR tersebut bisa memperkuat perekonomian daerah di Indonesia. Memang, seharusnya bunga KUR tersebut lebih rendah dari suku bunga komersial yang sebesar 12%”, tegas dia.

Menurut Erani, semestinya pemerintah mendorong untuk menekan perbankan guna menurunkan suku bunga kredit, terutama untuk sektor usaha mikro dan kecil. “Langkah ini mungkin bisa membangkitkan kembali pelaku usahanya dari keterpurukan”, kata dia seraya mencontohkan, perbankan di negara-negara tetangga yang mengenakan suku bunga kredit murah untuk dunia usahanya. Lihat saja China, Malaysia, dan Thailand yang mematok suku bunga kredit sekitar 4%-6 % saja per tahun.

Menanggapi hal itu, Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mengaku ada keluhan dari masyarakat mengenai tingkat suku bunga yang masih tinggi. “Mengantisipasi masalah suku bunga yang masih tinggi itu, kita mengevaluasi bahwa untuk sektor non mikro di atas Rp20 juta diturunkan maksimun 13%, sementara mikro kurang dari Rp20 juta maksimum 22%”, kata Menkop, Selasa.

Sementara untuk tahun 2012 ini, menurut Hatta, pernyaluran KUR ditargetkan sebesar Rp30 triliun, dimana 50% akan diserap BRI. “Dan BRI akan meningkatkan aksesibilitasnya dengan meningkatkan kantor-kantornya hingga ke daerah-daerah pelosok,” ungkap Hatta lagi.

Menyoal non performing loan (NPL), Hatta menjelaskan, hanya 2,2% sehingga klaimnya pun rendah sekali, hanya 4%. “Sehingga penyerahan dana dari kita Rp2 triliun sesuai APBN lebih dari pada cukup”, jelas Hatta. maya/ardi/iwan/bari/rin

 

BERITA TERKAIT

Mayoritas Publik Tetap Ingin Penerapan New Normal

NERACA Jakarta-Survei lembaga swasta mengungkapkan, mayoritas publik (82,4%) tetap menginginkan penerapan pola kehidupan baru (new normal) dan hanya sebagian kecil…

LPS KINI MENJADI PENYELAMAT BANK BERMASALAH - Pemerintah Tawarkan Aset Negara Dikelola Swasta

Jakarta-Pemerintah akan menawarkan investor swasta untuk mengelola aset atau Barang Milik Negara (BMN) dengan Skema Konsesi Terbatas (Limited Concession Schemes-LCS).…

PENERIMAAN NEGARA SEMESTER I-2020 MINUS 47,7% - Erick: Ekonomi Diprediksi Pulih 100% pada Kuartal I-2022

Jakarta-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, virus Corona tidak bisa dipisahkan dengan kondisi ekonomi, karena virus tersebut…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

Mayoritas Publik Tetap Ingin Penerapan New Normal

NERACA Jakarta-Survei lembaga swasta mengungkapkan, mayoritas publik (82,4%) tetap menginginkan penerapan pola kehidupan baru (new normal) dan hanya sebagian kecil…

LPS KINI MENJADI PENYELAMAT BANK BERMASALAH - Pemerintah Tawarkan Aset Negara Dikelola Swasta

Jakarta-Pemerintah akan menawarkan investor swasta untuk mengelola aset atau Barang Milik Negara (BMN) dengan Skema Konsesi Terbatas (Limited Concession Schemes-LCS).…

PENERIMAAN NEGARA SEMESTER I-2020 MINUS 47,7% - Erick: Ekonomi Diprediksi Pulih 100% pada Kuartal I-2022

Jakarta-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, virus Corona tidak bisa dipisahkan dengan kondisi ekonomi, karena virus tersebut…