18 Tahun Keuangan Daerah Kota Depok

Dari Rp 2 Miliar Melesat Jadi Rp 3 Triliun

NERACA
Depok - Hanya dibekali dana kas daerah Rp 2 miliar saat Kota Depok dilahirkan dari Pemkab Bogor pada 27 April 1999, ternyata kinerja keuangan daerahnya terus melesat. Kas daerahnya bisa terpupuk menjadi sekitar Rp 3,2 triliun tahun 2017 ini pada kepemimpinan Walikota Idris Abdul Shomad/Pradi Supriatna. Padahal, kota yang terlahir dibesarkan oleh pasangan Walikota Pertama Badrul Kamal/Yus Ruswandi ini, tidak punya potensi sumber daya alam, selain penduduk yang awalnya hanya sekitar 600 ribu jiwa. Demikian rangkuman keterangan yang diperoleh dari berbagai sumber Neraca, kemarin.

Berdasarkan data BPS Kota Depok yang diolah Neraca, pada periode Walikota Pertama selama 5 tahun hingga 2005, kenaikan Kas daerah, APBD bisa mencapai sekitar Rp 600 miliar dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 360 miliar. Persentase PAD nya mencapai 30 Persen dari APBD nya.

Kemudian ketika dipimpin oleh Pasangan Walikota Kedua Nur Mahmudi Ismail/Yuyun WS selama 10 tahun, peningkatan kas daerah terus melejit hingga menjadi Rp 3 triliun. Sedangkan PAD nya juga meningkat menjadi sekitar Rp 700 miliar. Dalam hal ini, PAD nya menjadi sekitar 25 persen dari total Pengelolaan keuangan Kas Daerah APBD nya.

Namun pada periode pasangan Walikota Ketiga Idris Abdul Shomad/PRADI supriatna (2015 sampai sekarang), Dana APBD dikelola dalam Kas Daerah semakin melesat hingga bekisar di angka Rp 3,2 triliun. PAD ditargetkan agar bisa menjadi Rp 1 triliun atau sekitar 30 persen dari dana APBD. 

"Kondisi target perolehan PAD bisa mencapai minimal 30 persen, maka pengelolaan Keuangan Dana Kas Daerahnya, bisa dikatakan sehat,” ujar doddy Setiadi, Mantan Bendahara Umum Daerah Kota Depok yang diperbantukan dari BPKP RI. Dan, jabatannya sekarang dijabat kadernya Nina Suzana.

Dari perjalanan 18 tahun pengelolaan dana kas daerah tersebut, telah banyak terbangun infrastruktur ekonomi dan lainnya. Namun, juga banyak perencanaan infrastruktur yang telah disepakati tertunda dalam 10 tahun terakhir: yakni peningkatan pelayanan lalu lintas perekonomian seperti terminal dan pasar serta kawasan perdagangan dan jasa. 

Bahkan, titik kemacetan yang pada tahun 2005 sudah berkurang, menjadi lebih banyak titik macetnya, karena tidak terbangunnya jalan baru untuk Jalur tembus lintas timur barat yang belum ada sampai saat ini. Begitupula dengan pembangunan Kesepakatan dan Pendidikan tampak belum maksimal, jika dibandingkan dengan prestasi pemupukan dana keuangan di kas daerah.

Kendati demikian, Wakil Walikota Pradi Supriatna, di awal jabatannya bersama Idris Shomad, mendapat Anugerah Tanda Kehormatan oleh Bapak Presiden RI kepada Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah berkinerja terbaik bertempat di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo. 

Pemberian anugrah tersebut diterima Pradi Supriatna mewakili Kepala Daerah Kota Depok dari Presiden RI yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI.

Sementara Walikota Idris Shomad menjelaskan, bagaimana diketahui bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD.

Ditegaskan, landasan operasional utama penyusunan LKPJ adalah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,"Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. LKPJ Tahun 2016," kata Walikota Depok yang bekerja keras bersama Wakilnya Pradi Supriatna yang tampak selalu harmonis saling bahu membahu. Dasmir