NERACA

Jakarta – Melihat maraknya kebakaran hutan yang terjadi dan dampaknya terhadap masyarakat umum, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden untuk mencegah terjadinya kebakaran di lahan gambut agar tidak terulang kembali. "Perpres akan dikeluarkan dengan seluruh tindakan yang diperlukan sehingga ada pencegahan yang efektif," katanya seperti dikutip laman Antara, kemarin.

Sofyan menjelaskan rumusan Perpres tersebut sedang dalam pembahasan secara detail, termasuk ide pembuatan kontrak "performance" antara pemilik hak guna usaha dengan pemerintah, agar kebakaran kembali ke titik nol. "Normatifnya semua dibuat dalam Perpres itu, tapi pelaksanaannya akan kita panggil semua pelaksana HGU dengan pemberi hak. Ini sedang dirumuskan, intinya sebelum akhir bulan," ujarnya.

Selain itu, tata cara penanganan kebakaran secara efektif ikut masuk dalam Perpres tersebut, mulai dari adanya sistem peringatan dini hingga penanganan kebakaran kecil, sebagai upaya mencegah membesarnya kebakaran di lahan gambut. "Nanti mulai 'early warning system', tindakan awal, monitoring dan kelembagaan ada disana semua. Sehingga tindakan yang dilakukan bisa efektif. Jadi kalau ada kebakaran kecil, bisa langsung dipadamkan, kita libatkan perusahaan (pemilik) disitu," ujar Sofyan.

Sebelumnya, di kawasan lahan gambut perkebunan sawit terjadi kebakaran yang dampak asapnya hampir melumpuhkan kegiatan sehari-hari di wilayah Sumatera bagian timur bahkan hingga ke Malaysia. Kebakaran yang terjadi selama berminggu-minggu ini, sempat membuat pemerintah kewalahan karena skalanya yang membesar, sebelum akhirnya sejumlah bantuan internasional ikut hadir untuk membantu pemadaman. Kondisi musiman yang berulang setiap tahunnya, selalu terjadi pada musim kering, dan situasinya kian memanas karena fenomena El nino (musim kering) diperkirakan terus terjadi hingga awal tahun 2016.

Dampak ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 trilliun, melebihi kerugian pada tahun 1997, padahal jumlah lahan yang terbakar jauh lebih sedikit. Peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR), Herry Purnomo, menjelaskan hitungannya itu didasarkan pada angka kerugian pada 1997 ditambah dengan kerugian yang dialami Malaysia dan Singapura.

“Musim kemarau lebih panjang dan asap lebih luar biasa daripada tahun 1997-1998 kalau saya tambah US$9 miliar plus kerugian yang ada di Singapura dan Malaysia masing -masing US$2 miliar, jadi US$13 miliar, ditambah faktor seperti angka inflasi, jadi bisa bervariasi antara US$14 miliar hingga US$20 miliar, tergantung angka inflasi yang kita terapkan,” jelas Herry.

Herry menjelaskan perhitungan tersebut masih sangat kasar dilihat dari kerugian ekonomi, tanaman yang terbakar, air yang tercemar, emisi, korban jiwa dan juga penerbangan. Kabut asap yang membuat jarak pandang terbatas menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Garuda Indonesia menyebutkan potensi kerugian yang dialami sampai Oktober ini mencapai US$8 juta atau Rp109 miliar, seperti disampaikan oleh juru bicaranya Benny Butar Butar. “Total sampai 25 Oktober 1.600 penerbangan batal. Itu kita hitung semuanya ya, masih terus berjalan penghitungannya, karena masih terjadi,” jelas Benny.