Kerjasama BTN- BPJS Ketenagakerjaan - Permudah Akses Pekerja Dapatkan Rumah

NERACA

PT Bank Tabungan Negara, Selasa lalu (27/10) menandatangani kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan kemudahan kepada para peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan fasilitas pembiayaan perumahan pekerja.

Program ini merupakan fasilitas yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja dan perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas perumahan.

"Dalam hal ini Bank Tabungan Negara (BTN) akan memberikan fasilitas menyangkut Kredit Konstruksi (KK), KPR dan Pinjaman Uang Muka (PUM)," kata Direktur Utama BTN, Maryono usai menandatangani perjanjian kerjasama dengan BPJS TK, di Menara Jamsostek, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Skema kerjasama BTN dengan BPJS Ketenagakerjaan ini, Kata Maryono lagi, dilakukan di awal pembukaan dan penempatan rekening perumahan pekerja kerjasama bank, program jaminan hari tua dalam bentuk deposito yang bersumber dari dana jaminan hari tua yang dibuka atas nama BPJS Ketenagakerjaan di Bank BTN.

"Pelaksanaan dan segala risiko pembiayaan PPKB ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab BTN. Ini terkait dengan kompetensi dan pengalaman pembiayaan perumahan yang sudah dilakukan BTN selama ini. Kami akan profesional menjalankan program ini dan tetap akan GCG," ujar Maryono.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya, menyatakan,  pembiayaan yang diberikan BTN kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan meliputi Kredit Konstruksi, Kredit Pemilikan Rumah dan Pinjaman Uang Muka Perumahan.

Nantinya, dengan hanya terdaftar menjadi peserta aktif selama minimal 1 tahun, pekerja sudah bisa mengajukan kredit ke Kantor Cabang Bank BTN dengan membawa persyaratan-persayaratan yang dibutuhkan. Rumah yang diajukan juga merupakan rumah pertama peserta, dan apabila pasangan suami dan istri merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka hanya satu pihak saja yang dapat mengajukan KPR.

Seluruh proses pengajuan KPR ini mengacu pada syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Bank BTN serta otoritas yang mengatur bidang usaha perbankan. Jangka waktu maksimal kredit untuk pemilikan rumah dapat dilakukan sampai 20 tahun, sementara jangka waktu pinjaman uang muka perumahan mengacu pada jangka waktu yang ditetapkan Bank BTN dengan batas maksimal 15 tahun. Berbeda dengan jangka waktu kredit konstruksi yang hanya mengacu pada jangka waktu kredit yang berlaku di Bank BTN.

Sementara itu, mengenai perhitungan suku bunga yang berlaku, mengacu pada ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan BI Rate dan perhitungan dari Bank BTN. Khusus untuk pengajuan kredit pemilikan rumah non-subsidi dan pinjaman uang muka, peserta atau debitur dikenakan suku bunga sesuai BI Rate ditambah 3% pertahun dengan sistem anuitas tahunan sesuai perhitungan Bank BTN.  Sedangkan untuk suku bunga kredit pemilikan rumah subsidi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan pemerintah, juga dengan sistem anuitas tahunan dari Bank BTN.

“Ini merupakan komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pekerja di Indonesia. Melalui tambahan manfaat serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, BPJS Ketenagakerjaan siap Menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja,” tutup Elvyn. syaikhon

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…