Kerjasama LPDB, BTN, dan Jamsostek - Upaya Mengoptimalkan Penyaluran Dana Bergulir

Jakarta - Sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan pinjaman dan pembiayaan dana bergulir kepada koperasi dan UKM, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM melakukan kerjasama dengan PT Jamsostek dan Bank Tabungan Negara (BTN). Mekanisme kerjasama berupa penyaluran dana oleh Jamsostek ke BTN dan melalui pola linkage BTN akan menyalurkan pinjaman kepada koperasi dan UKM yang telah bankable dengan rekomendasi dan pengawasan dari Lembaga Pengelolar Dana Bergulir (LPDB) KUMKM.

Kerjasama tiga pihak ini berunjuk pada petunjuk teknis LPDB. Dimana Jamsostek bersedia memberi pinjaman kepada LPDB sebagai upaya mendukung perkuatan ekonomi nasional, khususnya koperasi dan UKM.

Direktur Utama LPDB Kemas Danial mengatakan, program kerjasama ini cukup efektif. Mengingat besarnya jumlah permintaan pinjaman dari koperasi-koperasi dan UKM di Indonesia. Jumlah permintaan yang mengantri dana bergulir LPDB telah mencapai 5000 koperasi dan UKM dengan total pengajuan mencapai Rp 15 triliun. Dengan keterbatasan modal menjadi salah satu kendala LPDB belum mampu memenuhi seluruh permintaan koperasi dan UKM itu.

“Kalau dari hasil kerjasama ini, berhasil mengeluarkan pinjaman 50 persen dari 5000 jumlah calon nasabah, maka sudah akan menekan sebesar Rp15 triliun atau menyelesaikann semua koperasi dan UKM yang mengantri itu.  Tentu harus bertahap pula sesuai prosedur pencairannya,” ungkap Kemas Danial usai melakukan penandatanganan atau MoU ketiga pihak yang disaksikan Menteri Koperasi dan UKM  Syarifuddin Hasan di Jakarta, Senin.

Dana yang dialokasikan bagi LPDB melalui Bank BTN sekitar Rp1 triliun, sedangkan kebutuhan operasional lembaga penyalur tersebut menurut Kemas Danial, idealnya sebesar Rp30 triliun. Namun, untuk saat ini diperlkukan sebesar Rp15 triliun, sesuai permintaan dalam daftar tunggu UMKM melalui 5.000 koperasi.

”Kami belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan sektor riil, karena keterbatasan anggaran. Memanfaatkan dana PT Jamsostek melalui pengelolaan Bank BTN, merupakan terobosan baru bagi kami,” ujar Kemas Danial.

Kemas Danial menyatakan bahwa selama ini, pihaknya mengelola dana bergulir kepada UKM dan Koperasi yang berasal dari APBN. Langkah kerja sama ini sendiri, merupakan suatu langkah terobosan yang dilakukan pihaknya untuk semakin besar menyalurkan dana bagi koperasi dan UKM di Indonesia. "Dana penyaluran untuk tahap pertama ini kami harapkan mencapai Rp1 triliun," ungkap Kemas.

Sementara Dirut Jamsostek Hotbonar Sinaga menambahkan, anggaran yang disiapkan tentu sebanyak-banyaknya. Itu diambil dari dana investasi perusahaan dalam bentuk deposito di BTN. Kebetulan Jamsostek sudah punya simpanan sebesar Rp 2 triliun di BTN. “Jadi dengan penambahan deposito untuk modal LPDB ini, tentu akan makin besar pendapatan Jamsostek. Sehingga alokasi anggarannya bisa tak terbatas. Tentu nanti sistemnya bertahap. Misalnya, tahap pertama, Rp 300 miliar, terus bisa ditingkatkan,” imbuh Hotbonar.

Hotbonar menyatakan bahwa dalam masa ini adalah yang menyatakan bahwa teknis penyaluran KUR ini akan diserahkan kepada BTN "Nanti penyalurannya diserahkan ke BTN," ungkap Hotbonar.

Yang jelas, Hotbonar menyambut positif sinergi ini, karena menjadi kegiatan yang sangat baik dalam mendukung pengembangan KUMKM secara mandiri. "Kemitraan ini merupakan bagian dari pengembangan program PKP (peningkatan kesejahteraan peserta) dan bina lingkungan yang juga disalurkan untuk masyarakat, seperti KUMKM," jelasnya.

Hotbonar berharap setiap tahun dana PKP dan bina lingkungan itu dapat terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah kepesertaan, terutama dari usaha sektor informal. “Kami memang mencari lembaga expert dan kredible yang bisa diandalkan menyalurkan dana bagi keperluan usaha, termasuk kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Apalagi dana tersebut bermanfaat menciptakan lapangan kerja,” ujar Hotbonar.

Menurut dia, dana Jamsostek yang dimanfaatkan Bank BTN saat ini sebesar Rp2 triliun dalam bentuk Deposito. Jika LPDB  masih membutuhkan dana untuk melayani pelaku UMKM, pihaknya bersedia meningkatkan penyertaan modal melalui Bank BTN

 

Komitmen Perusahaan

 

Menurut Dirut Bank BTN Iqbal Latanro, nota kesepahaman yang ditandatangani itu merupakan tindak lanjut dari yang menjadi komitmen perusahaan tersebut sebagai BUMN dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk bersinergi membantu koperasi dan UKM.

"Sinergi yang dilakukan merupakan dukungan nyata dan Bank BTN, khususnya kepada pemerintah dalam mendukung program pengembangan industri di Indonesia yang termasuk dalam kelompok Koperasi dan UKM," ujar Iqbal.

 Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, lanjut Iqbal, semakin terbuka lebar kesempatan bagi KUMKM mitra binaan untuk mendapatkan akses perbankan dalam pengembangan usahanya.

Sedangkan Menkop mengatakan, setiap tahap penggelontoran tentu harus lebih dulu dilakukan evaluasi. Misalnya dilihat NPL atau pengembalian di LPDB bagaimana. Kalau ternyata baik, tentu bias dinaikkan menjadi Rp 500 miliar, pada tahap berikutnya dan terus naik, seiring kebaikan NPL itu. “Harus diakui, uangnya Jamsostek adalah uang karyawan berupa asuransi. Makanya, harus hati-hati juga. Karena itu, perlu pengawasan dan evaluasi untuk melihat NPL bagus atau tidak. Jadi tidak bias langsung disiapkan secara total begitu saja,” timpal Syarifuddin.

Sebagai informasi, sejak berdiri di tahun 2008 lalu, LKDB telah mencairkan dana kepada UKM dan koperasi sebesar Rp1,3 triliun kepada 789 mitra LKDB, yang terdiri dari 686 koperasi, 39 koperasi sekunder, 47 perusahaan modal ventura, 15 bank, 5 UKM strategis dan 161.597 UKM. Di 2010, LKDB menggulirkan dana Rp410,9 miliar yang diserap oleh 42.043 miliar. "Sampai Oktober ini kami telah menyalurkan Rp899 miliar ke koperasi dan UKM dari target penyaluran sampai akhir tahun sebesar Rp1 triliun," kata dia.

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…