NERACA

Jakarta - Menteri Tenaga Kerja, Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, persaingan ketat yang bakal terjadi dalam penerapan era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 harus disikapi dengan penyediaan produk-produk buatan Indonesia berkualitas dan tenaga kerja berproduktivitas dan berdaya saing tinggi. “Produk dalam negeri yang berkualitas menjadi kunci utama Indonesia bersaing secara kompetitif pada pasar bebas MEA akhir tahun ini," kata dia, usai membuka Seminar "World Plumbing Day dan Peluncuran Standar Nasional Indonesia Plumbing Systems", di Jakarta, Selasa (24/3).

Hanif pun meminta para pengusaha dan dunia industri agar memberikan perhatian khusus terhadap penerapan standard terbaik bagi produknya sekaligus mengembangkan standard kompetensi kerja bagi para pekerjanya. ”Modal utama dalam menghadapi MEA adalah produk-produk buatan Indonesia yang memenuhi kewajiban SNI dan tenaga kerja yang memiliki Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI),” tegasnya.

Saat ini, terdapat dua komponen standardisasi terkait proses produksi, yaitu standardisasi bidang produk yang dikenal dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), serta standardisasi terhadap kompetensi tenaga kerja yang dikenal dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). ”Kedua standard ini sama-sama berorientasi kepada daya saing. Oleh karena itu, pemerintah mendorong sinergisitas dalam penerapan SNI dan SKKNI yang dibutuhkan dalam persaingan dengan negara-negara ASEAN,” kata Hanif.

Di tempat terpisah, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan cukup banyak produk lokal di berbagai daerah di Jawa Tengah yang siap menghadapi persaingan pasar terkait dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN. "Banyak produk lokal di Indonesia, khususnya Jawa Tengah, yang usdah siap bersaing. Selebihnya adalah keberanian dan memproteksi produk mereka menghadapi persaingan pasar bebas," tukasnya.

Selain itu, Ganjar juga menyebut pentingnya kemampuan mengembangkan kreativitas dan inovasi atas produk, terutama kalangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar memiliki kemampuan bersaing yang tinggi. Persaingan pasar terkait dengan pemberlakukan MEA merupakan suatu keniscayaan sehingga para pelaku usaha harus didorong untuk mampu berkompetisi. "Para pelaku UMKM tidak mengerti soal kesiapan (menghadapi MEA) itu. Makanya, tugas kami mendorong untuk siap," pungkas dia. [agus]