NERACA

Jakarta - Kenaikan harga beras hingga 30% di pasaran sudah di luar batas kewajaran dan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia. Kenaikan harga yang di luar kewajaran ini, bukan hanya disebabkan kekurangan pasokan, tapi diduga juga akibat ulah mafia beras.

“Sebagai pengawas persaingan usaha, KPPU tidak menutup kemungkinan adanya praktik kartel terkait kenaikan harga beras ini. Namun, KPPU juga tetap melihat berbagai kemungkinan lain penyebab kenaikan harga beras. Kami sebagai lembaga pengawas, tidak mengesampingkan adanya potensi kartel. Artinya kami tidak menutup kemungkinan ke sana, tapi juga jangan menutup mata terhadap situasi di lapangan," kata Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nawir Messi di Jakarta, Rabu (25/2).

Nawir juga mengatakan, sejauh ini tim KPPU di lapangan yang menyelidiki dan menelusuri mata rantai suplai komoditas termasuk beras, belum menemukan adanya indikasi kartel. KPPU juga belum menerima laporan dari masyarakat. KPPU menemukan bahwa sejumlah sentra padi di Jawa Barat dan Jawa Tengah mengalami gangguan panen akibat seragam hama dan tikus. "Di daerah Karawang dan Cianjur mengalami banjir sehingga panennya terganggu," ujar dia.

Sementara itu, Komisioner KPPU Muhammad Syarkawi Rauf menambahkan, saat ini tim KPPU menemukan adanya penurunan pasokan beras di berbagai pasar di Tanah Air. Dirinya pun mengambil contoh, pasokan beras di Pasar Induk Cipinang biasanya rata-rata 2.000 ton per hari, namun kini pasokan menurun drastis. Itu artinya produksi berkurang.

“Kendati begitu, KPPU siap menelusuri adanya kartel seperti ditudingkan oleh pemerintah. Sebab tidak tertutup juga kemungkinan ada pihak yang bermain di air keruh untuk mengeruk keuntungan pribadi,” kata dia.

Sebelumnya, berdasarkan informasi yang masuk ke KPPU, kalangan importir bahkan bisa mengungkap adanya lima hingga delapan pedagang beras berskala besar yang mampu mempengaruhi harga beras nasional. Menurut Komisioner KPPU Munrokhim Misanam, bukan hal yang sulit bagi kelompok pedagang besar itu kompak menaikkan harga. Sebab, mereka pasti saling terkoneksi dan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. ”Tugas kita (KPPU) membuktikan hal itu. Bahwa ada kesepakatan di antara mereka,” kata dia.

Namun, dia tidak menyebut mereka dengan nama mafia. Dia lebih memilih menyebut praktik menentukan harga yang dilakukan beberapa pelaku usaha itu sebagai kartel.

Sementara itu, pedagang kecil eceran justru hanya menjadi perpanjangan tangan pedagang besar. Pasalnya, meskipun mereka menimbun, pasti volumenya sangat kecil. Mereka akan menjual sesuai dengan harga yang dibeli dari pedagang besar.

Bisa jadi pedagang besar tersebut memiliki lebih dari satu perusahaan sehingga perlu dihitung penguasaan pasarnya seperti apa. Untuk itu, KPPU akan mulai melakukan monitoring ke sektor perdagangan beras dengan meminta data ke pihak-pihak terkait.”Seperti di pasar induk itu biasa masuk sekian ribu ton per hari. Itu kemudian diserap siapa saja?” imbuh dia.

Munrokhim pun melihat belum adanya kontrol yang detail dari pemerintah terkait distribusi beras di pasar induk. Hal itu yang mengakibatkan beras operasi pasar (OP) dari Bulog banyak diselewengkan pedagang dengan cara ditimbun atau dioplos. ”(Beras) di pasar induk pun sebenarnya rentan dimanfaatkan pedagang besar. Jadi, harus benar-benar diawasi,” tandas dia.

Pengamat ekonomi bisnis Jimmy M. Rifai Gani mengamini informasi dari KPPU itu. Mantan direktur utama PT Sarinah yang pernah menjadi importer beras itu mengakui bahwa pasar komoditas beras sudah lama cenderung oligopolistik alias dikuasai beberapa penjual saja.”Sehingga rawan terjadi penimbunan yang mengakibatkan harga beras melambung tinggi,” kata dia.

Dia pun menyebutkan, setidaknya ada lima hingga delapan pedagang beras berskala besar yang relatif mampu memengaruhi harga beras nasional. Kondisi itu bisa dikategorikan kartel jika mereka membuat kesepakatan harga tanpa sepengetahuan pemerintah. mohar)