NERACA

Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan bahwa pihaknya mendorong kepada para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia untuk bisa bermitra dengan pelaku usaha kecil atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal itu dirasa penting mengingat sebentar lagi akan ada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang secara tidak langsung akan menjadi tantangan bagi pelaku UMKM.

Ia mengatakan BKPM akan mengambil peran memastikan investor luar negeri yang masuk ke Indonesia untuk dapat bermitra dengan investor dalam negeri, termasuk Koperasi dan UMKM. "Demikian halnya dengan UKM-UKM yang akan masuk ke Indonesia sebagai konsekuensi dari implementasi MEA, akan kita dorong untuk bermitra dengan koperasi dan UMKM Indonesia," jelas Franky di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Sri Edi Swasono menilai pemerintah harus lebih memperhatikan para pelaku usaha kecil dan sektor koperasi dalam menghadapi MEA. Pasalnya pelaku usaha kecil dan koperasi lah yang akan terkena dampak dari penerapan rezim perdagangan bebas di ASEAN tersebut. "Pemerintah perlu memperhatikan sektor usaha kecil dan koperasi sehingga tidak kalah dari negara ASEAN lainnya," jelasnya.

Tak hanya itu, Pengamat perkoperasian Teguh Boediyana mengatakan pelaku UKM dalam kesendirian tidak akan mampu melawan globalisasi menjelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, sehingga mereka harus berkoperasi agar memiliki daya saing tinggi. “Koperasi harus menjadi salah satu opsi untuk menyatukan UKM agar dapat bersinergi secara efektif dan member kemanfaatan ekonomi pada anggota koperasi yang bersangkutan,” kata Teguh Boediyana.

Menjelang pemberlakuan MEA pada akhir 2015, UKM di Indonesia menghadapi ancaman serius. Oleh karena itu Teguh berpendapat UKM harus bersatu dalam wadah koperasi agar mampu meningkatkan kualitas dan daya saing produk yang dihasilkan. “Dari sisi koperasinya sendiri, pembangunan koperasi terutama dari sisi kelembagaan juga sangat penting karena selama ini pemerintah cenderung lebih menekankan pada kuantitas koperasi,” ucapnya.

Teguh berpendapat sampai sejauh ini sukses koperasi di Indonesia selalu ditonjolkan dengan meningkatnya jumlah koperasi. “Ke depan ini sukses membangun koperasi harus diukur dengan parameter yang lebih mencerminkan kemanfaatan organisasi koperasi khusunya kemanfaatan ekonomi anggota,” ujarnya. Koperasi Indonesia saat ini berjumlah sekitar 200.000 unit per Juni 2014, dengan jumlah anggota 35 juta dan volume usaha sekitar Rp125 triliun. Penyerapan tenaga kerja di sektor koperasi mencapai hampir 500 ribu orang.

Kontribusi UKM

Konsultan Umum Bina Bangun Bangsa, Nur Ridwan mengatakan bahwa potensi UKM Indonesia adalah sangat besar, karena telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap besaran perdagangan dalam negeri dan pertumbuhan perekonomian nasional. Dengan jumlah sekitar 60 juta pelaku UKM, menjadikan UKM merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, sehingga menciptakan lapangan usaha dan kerja bagi kelompok usia kerja di bangsa ini. “Dan bahkan menurut statistik, UKM telah menjadi kontributor terbesar terhadap PDB Indonesia, yang semakin lama semakin meningkat,” jelas Nur Ridwan.

Ditambahkannya lagi bahwa dengan pertumbuhan dunia UKM yang rata-rata di kisaran 23,3 persen setiap tahunnya, berarti menandakan ini adalah potensi yang sangat besar sekali, yang bisa menjadi nilai daya saing nasional terhadap perekonomian global. “Tetapi permasalahan klasik bagi dunia UKM saat ini, masih saja terantuk dengan masalah manajemen, permodalan dan atau pembiayaan serta penjaminannya, yang ditambah dengan kondisi beban produksi dan operasional yang semakin lama semakin meningkat dari tahun ke tahun,” tambahnya.

Adalah merupakan kewajiban bagi Pemerintah dan termasuk juga pelaku bisnis dan pengusaha besar nasional, untuk membina dan mengembangkan dunia UKM dalam negeri, demi percepatan perekonomian nasional secara keseluruhan, yang bahkan malah sudah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. “Sudah seharusnya Pemerintah dan Pengusaha Besar Nasional lebih memberikan kemudahan dan penguatan dalam pemberdayaan UKM kita, yang apalagi ke depannya sudah harus siap-siap menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau Pasar Bebas ASEAN 2015 ini,” katanya lagi.

Dilain sisi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah meminta agar semua pelaku usaha kecil bisa menjadi anggota Kadin. Selain untuk membantu meningkatkan manajemen usaha, UMKM juga bisa mendapatkan perlindungan hukum dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). "Selain untuk memberikan perlindungan hukum, keanggotaan tersebut juga sekaligus untuk menginventarisasi jumlah UMKM di Kabupaten Bandung," ujar Ketua Kadin Kabupaten Bandung, Ferry Sandiyana.

Sebab, katanya, sampai saat ini jumlah pelaku dan jenis UMKM belum ada data pastinya. Pihaknya juga dalam melakukan inventarisasi UKM yang ada terus berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.