NERACA

Jakarta – Pemerintah telah membentuk Badan Ekonomi Kreatif (BEK) yang dipimpin oleh Triawan Munaf. Tak tanggung-tanggung lembaga baru ini langsung ditargetkan untuk bisa meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 7% menjadi 14% atau dua kali lipatnya. Menanggapi hal itu, Kepada Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf menyanggupi untuk bisa mencapai target tersebut. “Insya Allah kita akan sama-sama kerja untuk mencapainya,” ungkap Triawan saat berdiskusi dengan wartawan di gedung Kadin, Jakarta, Rabu (4/2).

Untuk mencapai target tersebut, Triawan mengungkapkan bukanlah hal yang mudah. Terlebih ada 16 sub sektor di idnsutri kreatif yang harus ditangani oleh lembaganya. Tak hanya itu, banyak juga di kementerian atau lembaga lainnya yang juga ikut dalam pengembangan industri kreatif. “Maka dari itu, karena kita adalah lembaga baru maka kita akan membuat pemetaan dan akan melakukan diskusi setiap pekannya untuk mendapatkan masalah dan solusinya,” imbuhnya.

Terkait dengan masalah, Triawan mengakui bahwa industri kreatif cukup banyak tantangannya yang harus dihadapi seperti contoh soal pembajakan, hak kekayaan intelektual, dan pendanaan untuk industri kreatif. “Kita mempunyai Undang-Undang No 28 tahun 2014. Dengan adanya UU tersebut sebenarnya sudah cukup membantu industri kreatif di Indonesia namun implementasinya masih kurang dan aturan turunannya pun belum banyak,” ujarnya.

Namun begitu, ia berpesan kepada seluruh pelaku industri kreatif di Indonesia lebih menonjolkan budaya Indonesia. Pasalnya budaya-budaya di Indonesia bisa menjadi daya tarik tersendiri dan itu meningkatkan nilai tambah terhadap produk-produknya. “Unsur kebudayaan di Indonesia itu sangat kuat dan Indonesia dikenal karena budayanya yang beragam. Kalau mau produknya sustainable maka bisa menjadikan budaya Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Industri Kreatif dan MICE Budyarto Linggowiyono mengatakan agak sulit bagi lembaga baru untuk bisa berkontribusi besar terhadap PDB yang dinaikkan dua kali lipatnya. “Saya rasa kontribusi industri kreatif terhadap PDB yang ditargetkan 14% agak sulit untuk dilakukan untuk lembaga baru ini. Namun kalau 9% masih realistis,” katanya.

Menurut dia, lembaga baru ini belum bisa melakukan gerakan secara cepat karena anggarannya masih menunggu, nomenklaturnya masih di Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. “Harusnya diawal-awal masa lembaga baru itu perlu dibuat roadmap dan diadakan kegiatan rutin untuk pendalaman terhadap masalah-masalah yang terjadi di industri kreatif dan merumuskan solusinya. Karena industri ini cukup banyak masalah yang harus diselesaikan,” tukasnya.

Sebelumnya Kadin mengusulkan struktur kelembagaan yang kaya fungsi tetapi cukup ramping sehingga badan itu mampu menjangkau cakupan ekonomi kreatif yang luas tetapi cukup efisien dalam operasionalisasi di lapangan. Hal itu tercermin dengan adanya enam deputi yaitu riset edukasi dan pengembangan, deputi akses permodalan, deputi infrastruktur, deputi pemasaran, deputi fasilitas hak kekayaan intelektual, dan deputi hubungan dan pengembangan antar wilayah.

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto menambahkan bahwa pihaknya mengingatkan setidaknya ada tiga tujuan utama dengan adanya Badan Ekonomi Kreatif ini. Pertama, melipatgandakan jumlah intellectual property (IP) dan brand yang dimiliki oleh Indonesia. Keduan meningkatkan kuantitas dan kualitas creativepreneur dan penyerapan tenaga kerja. Ketiga, mendorong peningkatan investasi di industri kreatif.

“Kebutuhan pelaku usaha secara fungsional seperti pembiayaan, pemasaran, pengembangan teknologi, pemberdayaan sumber daya manusia, dan dukungan proses produksi dan bahkan advokasi dapat terlayani oleh badan ini. Di lain pihak, kebutuhan-kebutuhan yang lebih spesifik yang diperlukan kelompok-kelompok ekonomi kreatif berdasarkan kesamaan dan kedekatan sifat dan usahanya juga terakomodir secara memadai dalam struktur organisasi ini,” pungkasnya.

Tugas Berat

Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua Tim Peneliti RPJMN Cokorda Istri Dewi mengatakan ada tugas yang harus diemban oleh Kepala Badan ini yaitu mensinergikan berbagai subsektor industri kreatif. Padahal masing-masing industri memiliki masalah yang rumit.

Pemetaan pokok masalah industri kreatif di Indonesia dibagi menjadi tujuh dimensi. Yakni, ketersediaan sumber daya manusia yang kreatif, ketersediaan bahan baku berkualitas, pengembangan industri yang berdaya saing, ketersediaan pembiayaan, perluasan pasar, ketersediaan insfrastruktur dan teknologi, serta kelembagaan penjamin iklim usaha yang kondusif atau regulasi.

Dari ketujuh dimensi ini dapat dilihat pokok masalah setiap subsektor industri kreatif. Di antaranya arsitektur, desain, perfilman, animasi, video, fotografi, kuliner, kerajinan, fesyen, dan musik. Selain itu, penerbitan, game, periklanan, penelitian, seni rupa, seni pertunjukan, teknologi informatika, radio, dan televisi.

Menilik pada penelitian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014-2019, pembiayaan menjadi titik paling lemah di industri kreatif. Hampir seluruh subsektor kesulitan mendapatkan sokongan permodalan dari lembaga pembiayaan. Beberapa subsektor seperti desain, film, animasi, dan lainnya masih dianggap belum bankable. Khususnya, bagi pemula dan industri berskala kecil. “Rata-rata lembaga pembiayaan membutuhkan agunan fisik. Sehingga sistem pembiayaan konvensional kurang cocok dengan dinamika industri ini,” ungkapnya.