NERACA

Jakarta – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah resmi ditutup. Dalam hasil rapat yang diselenggarakan dua hari tersebut mencatat tiga program prioritas Kadin yang akan dilakukan pada 2015. Hal itu seperti diungkapkan Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Selasa (9/12).

Suryo menyebutkan ketiga program tersebut diantaranya adalah pertama, membangun identitas Indonesia sebagai negara maritim. Kedua, memperkuat struktur perekonomian Indonesia dengan membangun sisi pasokan perekonomian Indonesia melalui swa-sembada pangan dan pendalaman struktur industri. Terakhir, meningkatkan pembangunan ekonomi daerah.

Soal maritim, Kadin berpendapat Indonesia harus mengupayakan fasilitas cold storage untuk mendukung sentra-sentra pelabuhan perikanan. “Sebagai tindaklanjut MOU antara Kadin Indonesia dan Pelindo II makanya kami mengupayakan pembangunan Sentra Prikanan Terpadu (SPT) yang bersekala nasional untuk memproses dan memasarkan ikan di desa Blanakan, Subang, Jawa Barat sebagai perkampungan nelayan yang berbasis bisnis,” katanya.

Selain itu, perlu juga mempercepat modernisasi pelabuhan melalui perbaikan infrastruktur, dukungan regulasi yang kondusif, serta peningkatan kualitas SDM (bongkar muat dan lain-lain). Suryo juga menerangkan agar mendorong terciptanya standardisasi kapal pelayaran rakyat, mengupayakan penetapan 14 pelabuhan untuk membangun konektivitas dengan negara-negara ASEAN sesuai dengan Sislognas, mengupayakan sinkronisasi logistik untuk menghilangkan tumpang tindih, serta mengupayakan percepatan pembangunan NSW di seluruh pelabuhan utama di Indonesia.

Terkait dengan kemandirian ekonomi, Suryo mengatakan program-program diantaranya dengan memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional dengan mendorong pembangunan industri hulu dan pelaksanaan program hilirisasi secara sinergis, mengawal pelaksanaan implementasi UU Minerba No. 4/2009 agar tercipta flesibilitas dalam pelaksanaan hilirisasi dan pelarangan ekspor minerba, mengupayakan terjadinya peningkatan pertumbuhan investasi di sektor pertambangan, mengupayakan perlindungan dan penguatan industri lokal dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional.

Suryo menambahkan perlu kiranya untuk memperjuangkan payung hukum bagi penerapan Model Inovasi Pembiayaan Agribisnis, mendorong terciptanya swasembada pangan yang berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi domestik di tingkat on farm dan off farm, menciptakan pola inti plasma, menyusun Roadmap Pembangunan Sektor Pangan di setiap Propinsi, Kab/Kota; menyusun Satu Peta, Satu Data dan Satu Komitmen.

Serta mendorong finalisasi tata ruang (one national map) untuk penyediaan lahan pertanian, mendorong peremajaan kebun petani swadaya; mendorong pembangunan infrastruktur pertanian, mengembangkan bibit unggul dan budidaya lestari melalui ristek dan menyediakan pupuk yang terjangkau serta saprotan bagi petani; mengupayakan peraturan perundangan di bidang investasi dan pertanahan yang kondusif.

Untuk pembangunan ekonomi daerah, ada beberapa usulan Kadin yaitu dengan melakukan promosi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Wilayah Timur Indonesia bekerja sama dengan BKPM, pengelola kawasan dan pemerintah daerah, untuk mendorong tumbuhnya kegiatan industri dan jasa di KEK dan PDT Indonesia Bagian Timur, mendorong peningkatan produksi aspal buton Sulawesi Tenggara sebagai produk unggulan di wilayah Indonesia Timur, meningkatkan program kemitraan UMKM dan koperasi melalui penyaluran dana PT Pertamina dalam rangka peningkatan kelas bagi UMKM dan Koperasi, mengembangkan usahawan daerah melalui sosialisasi dan pencairan modal kerja Palapa Fund un tuk UMKM di daerah.

“Ke depan, Kadin Indonesia akan memusatkan derap langkahnya untuk mengembangkan dan melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi kemajuan Kadin maupun kemajuan dunia bisnis dan ekonomi pada umumnya, serta melakukan konsolidasi untuk penguatan organisasi agar menjadi organisasi yang mandiri, lentur dan kuat,” pungkas Suryo.