NERACA

Jakarta – Guna memaksimalkan peranan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur dan pembangunan di daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyerukan pemerintah daerah (Pemda) untuk bisa memanfaatkan pasar modal Indonesia lebih baik lagi dengan instrument penerbitan obligasi daerah.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad mengatakan, penerbitan obligasi daerah di pasar modal menjadi cara untuk memudahkan pencarian dana dalam membangun infrastruktur yang ada di daerah, “Obligasi daerah bisa menjadi alternatif pilihan, ditengah tantangan sangat berat untuk infrastruktur. Apalagi bila mengandalkan pembiayaan infrastruktur dari luar negeri, melihat kondisi perekonomian dunia yang ada saat ini," ujarnya di Jakarta, Kamis (4/12).

Menurut Muliaman, ketika Pemda sangat sulit mencari pendanaan, maka pihak Pemda bisa mencari dananya dari pihak swasta yaitu melalui penerbitan obligasi daerah,”Kalau Pemda menunggu APBD lama. Sehingga harus lari dan ambil langkah ke pasar modal, yang dananya dari swasta," tegasnya.

Dia mengharapkan, pendanaan obligasi dari pasar modal bisa dimanfaatkan lebih maksimal oleh Pemda dalam mengembangkan wilayahnya masing-masing."Pemda bisa lihat potensi yang ada di daerah, seperti pembangunan air minum, yang bisa langsung diminum dan pembangunan bandara. Pembangunan bandara ini yang diinginkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat,”tandasnya.

Kendati demikian, kata Muliaman, ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya kota dan kabupaten mengakses pembiayaan infrastruktur. Mulai dari faktor internal seperti kapasitas pengelolaan keuangan kota, desentralisasi fiskal yang masih setengah hati, faktor regulasi seperti sulitnya pengadaan lahan dan izin investasi, sampai pada faktor eksternal seperti sedikitnya minat pemodal untuk berinvestasi pada kota.

Selain itu, lanjutnya, salah satu hal yang menjadi kendala dari lambatnya pembiayaan alternatif bagi daerah adalah status kelayakan kredit dari kota dan kabupaten itu sendiri,”Kelayakan kredit merupakan inti dari pinjaman di mana semakin tinggi tingkat kelayakan kredit suatu kota atau daerah maka akan semakin mudah pula akses kota atau daerah tersebut kepada pinjaman atau skema pembiayaan alternatif lainnya," paparnya.

Saat ini, dia memaparkan bahwa dari seluruh kota yang ada di 34 provinsi di Indonesia, baru sekitar 10 pemerintah daerah yang telah melakukan proses pemeringkatan status kelayakan kredit. Padahal, status dan peringkat kelayakan kredit merupakan salah satu syarat utama yang diperlukan dalam mengakses pembiayaan dari pihak swasta, terutama dalam penerbitan obligasi daerah."Melalui peringkat tersebut, akan terlihat tingkat risiko gagal bayar dari pemerintah daerah. Semakin tinggi peringkatnya maka akan semakin rendah risiko gagal bayarnya," kata Muliaman D. Hadad. (bani)