Jakarta - Subsidi bahan bakar minyak (BBM) selalu menjadi momok bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara kenaikan harga BBM menjadi dilema bagi pemerintahan, karena dampak sosial dan gejolak harga yang diakibatkan kenaikan tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menyarankan pemerintah mempertimbangkan penghematan disektor lainnya. Salah satu yang bisa dilakukan penghematan adalah pemotongan anggaran untuk penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil (PNS).

Marwan pun mengatakan selain BBM subsidi yang membebankan APBN, anggaran belanja untuk PNS ternyata juga membebankan keuangan negara. Terlebih di tiap tahun anggaran untuk PNS ini selalu naik 5 persen sampai 6 persen. Untuk dia mengusulkan anggaran perjalanan dinas untuk penyelenggara negara atau PNS dipotong sebanyak 10 persen dari anggaran.

Menurut Marwan, PNS harus rela anggarannya dipotong dan jangan mengambil kesempatan ditiap, sebab setiap kali BBM naik para PNS juga meminta kenaikan gaji."Kali ini PNS harus gantian dipotong gajinya demi menolong rakyat yang miskin," kata dia di Jakarta, Selasa (26/8).

Dia juga menjelaskan, gaji PNS perlu dipotong karena dalam setiap rapat para PNS selalu menghamburkan uang negara. Hal itu terlihat dari kebiasan para PNS yang lebih memilih tempat rapat di luar Jakarta dan memilih rapat di lokasi wisata seperti Lombok, Bali, Batam dan Surabaya.

Selain PNS, Marwan juga mengusulkan agar anggaran gaji para anggota DPR juga dipotong sebanyak 20 persen dari anggaran. Baik honor perjalanan dinas, insentif rapat dan insentif lainnya. Dengan memotong anggaran PNS dan anggota DPR dan langkah-langkah lain seperti konversi BBM niscaya belenggu BBM subsidi dan beban APBN bisa terselesaikan. Sehingga pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberdayaan masyarakat bawah dan perbaikan transportasi umum dapat ditingkatkan.

"Saya kira kebijakan pemotongan anggaran PNS dan DPR tidak akan menentang peraturan yang berlaku. Kalau para penyelenggara negara egois, jangan salahkan masyarakat akan turun ke jalan," ungkap Marwan.

Kemudian Marwan menuturkan memang beberapa waktu yang lalu masyarakat paham kenapa kuota BBM saat ini dibatasi dan masyarakat juga paham ketika ada permintaan kenaikkan BBM bertujuan untuk tidak membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, para elit partai politik hanya memikirkan pencitraan dengan menolak kenaikan harga BBM Subsidi tanpa memikirkan jangka panjangnya.

Marwan pun menilai, semua pihak baik DPR dan Presiden SBY harus bertanggung jawab atas permasalahan BBM subsidi yang membebankan APBN. Maka dari itu, pemerintah dan partai politik harus menjelaskan seluruh permasalahan BBM subsidi kepada masyarakat. Jika memang harga BBM subsidi harus naik, pemerintah dan DPR harus menjelaskan kepada masyarakat. Lalu ketika diputuskan naik, pemerintah harus menyiapkan langkah untuk menolong masyarakat yang tidak mampu.

"Jadi semua bermasalahan karena mereka (DPR dan Pemerintah) tidak mendidik masyarakat. Mereka juga memikirkan citra politik yang bagus, tapi sekaligus membodohi masyarakat. Ya sekarang kita nikmati saja," kata dia.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan pemerintah bisa saja melakukan pemotongan anggaran bagi para penyelenggara negara termasuk juga anggota DPR, asalkan kebijakan tersebut kongkrit dan konsisten. Selama ini diakuinya, belanja barang pemerintah terlalu mahal dan terlalu mewah untuk kualitas birokrasi Indonesia.

Terbuki dengan pengurusan administrasi yang selalu lambat, susah dan panjang sehingga berbanding terbalik dengan biaya birokrasi yang sangat mewah."Jadi kalau ada konsistensi kebijakan dan good will dari pemerintah itu pasti sangat mungkin dilakukan," kata Enny.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani pernah menyatakan, pihaknya bakal melakukan efisiensi pada belanja subsidi, belanja barang dan belanja bantuan sosial (bansos) serta belanja pegawai. Ini merupakan cara untuk menjaga pembengkakan pos belanja dan kemungkinan adanya penurunan pendapatan karena kondisi ekonomi.

"Kalau efisiensi bansos dan belanja barang, kami minta kepada masing-masing kementerian/lembaga (K/L) untuk mengendalikannya. Tapi saya belum tahu, karena mesti dicek di K/L," kata dia.

Sementara efisiensi belanja pegawai, lanjut Askolani, dengan memangkas honor tim hingga anggaran perjalanan dinas. Pemerintah, tambah dia, ingin melanjutkan pengendalian terhadap penggunaan belanja pemerintah mengingat dampaknya terhadap postur dari defisit anggaran.

"Belanja subsidi juga dicek ulang, sehingga perlu dilakukan pengendalian volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi supaya kuota 48 juta kiloliter tidak terlampaui di tahun ini. Biar Kementerian ESDM yang mendesain effort-nya," ungkap Askolani. (mohar, rin)