NERACA

Jakarta---Postur RAPBN 2012 sama sekali belum mencerminkan visi kerakyatan. Hal ini terlihat dari minimnya porsi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.  Padahal  menyejahterakan rakyat itu sudah menjadi tugas pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi.  “Kebijakan RAPBN 2011 jauh dari pro-rakyat miskin. Anggaran pro-pour hanya mencapai  50 triliun rupiah atau sekitar 4,4%, dibanding total anggaran belanja pegawai yang mencapai  Rp215,7 triliun," kata anggota Komisi XI DPR, Abdilla Fauzi Achmad kepada wartawan di Jakarta,17/8

Fauzi menilai, ada yang keliru dalam mindset pemerintah, sehingga tujuan pemerintah juga salah. Seharusnya alokasi diperbesar untuk menyejahterakan rakyat. Karena itu, lanjut Fauzi, dirinya meminta ketegasan pemerintah untuk membuat kebijakan  pro rakyat yang berpihak pada kepentingan nasional dengan tujuan menyejahterakan rakyat.

Langkah konkritnya kata Fauzi harus dilakukan eksekusi terhadap semua obligor BLBI tanpa pandang bulu. Mereka harus membayar lunas hutang talangannya dan bukan malahan negara menanggung beban obligasi rekap plus bunganya.

Sedangkan mengenai hutang luar negeri, Fauzi meminta pemerintah agar terus melakukan upaya restrurisasi bahkan moratorium. Hasilnya, diarahkan pada realisasi program yang memihak kesejahteraan rakyat. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan antara cluster miskin dengan cluster konglomerat. “Intinya, tidak ada lagi ketimbangan yang sangat jomplang antara miskin dan kaya,” jelasnya.

Kemarin dalam pidatonya, Presiden SBY menekankan pemerintah mengandalkan dua pendekatan untuk menciptakan kesejahteraan umum, terutama penanggulangan kemiskinan di Indonesia.  “Sejak awal, Pemerintah menempuh dua pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi, dalam upayanya menciptakan kesejahteraan umum, utamanya penanggulangan kemiskinan di negeri ini," katanya.

Pendekatan pertama adalah melalui mekanisme ekonomi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat seperti memperluas investasi dan meningkatkan belanja pemerintah sehingga ada pertumbuhan ekonomi yang kuat dan terjadi perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Kemudian, pendekatan kedua adalah membuka ruang bagi intervensi positif pemerintah, untuk terlibat secara langsung dalam penurunan kemiskinan melalui berbagai kebijakan.

"Dari tahun ke tahun, program-program Pro-Rakyat atau program untuk rakyat miskin terus kita gulirkan, dengan jumlah yang lebih besar dan dengan persebaran yang lebih luas," katanya.

Dua pendekatan tersebut, timbul, kata Presiden RI, karena selama ini pemerintah menganut sebuah prinsip pembangunan yang bersifat inklusif dan sekaligus berkelanjutan yakni sebuah prinsip yang dibangun berdasarkan sebuah kepercayaan umum, bahwa hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh semua warga negara tanpa kecuali.

"Buah pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang, karena bertentangan dengan moralitas pembangunan yang esensinya bersumber dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945," katanya. **cahyo