NERACA

Bandung - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) akan mereview seluruh pengadaan barang dan jasa dalam lima tahun terakhir, terkait dugaan korupsi yang dilakukan mantan bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin.

Menteri Pendidikan Nasional, Muhamad Nuh mengatakan, pihaknya sudah memerintahkan kepada inspektorat jendral (Irjen) Kemendiknas yang baru untuk segera mereview pengadaan barang dan jasa sejak 2005-2006.

“Saya tidak melihat apa itu proyek si “A” atau si “B”, tapi yang kami lakukan sekarang mereview seluruh pengadaan barang dan jasa selama 5 tahun terakhir, mulai 2005/2006,” ujar Nuh, dalam sebuah acara di Bandung.

M Nuh menyatakan, review ini menjadi bagian dari kontrol internal Kemendiknas, setelah mencuatnya kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan pada Ditjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga Kependidikan.

“Dari situ, nanti kita akan tahu ada tidak yang sesuai dengan aturan-aturan,” ucapnya.

M Nuh berharap, review yang dilakukan di seluruh jajarannya baik di pusat maupun di daerah tersebut,  sudah selesai Agustus ini.

 Sementara itu pemerhati pendidikan Jawa Barat, Heryanto kepada Neraca mengatakan, sangat mendukung Kemendiknas untuk melakukan review terhadap pengadaan barang dan jasa dalam lima tahun terakhir ini di lingkungan Kemendiknas. Bahkan Heryanto, siap memberikan laporan rinci terkait sejumlah kasus pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang Pendidikan khusus dalam pengadaan buku dan pembangunan sarana fisik dan lab sekolah di beberapa kabupaten di Jawa Barat.

“Jika benar mendiknas hendak mereview seluruh pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sekolah, kami acungkan jempol dan kami dukung. Bahkan kami akan memberikan data sejumlah kasus di Jawa Barat menyangkut pembangunan bidang pendidikan,”papar dia, Selasa yang ditemui di Cianjur.

Haryanto juga menjelaskan, khusus di Kabupaten Cianjur saja pada DAK 2010 Bidang Pendidikan yang nilai mencapai Rp 68 miliar, diduga keras banyak penyimpangan. Baik itu dilakukan oleh oknum pejabat di Pemda Cianjur, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, oknum Kejaksaan dan lainnya.  Di antaranya, hingga sekarang jumlah paket pengadaan buku belum terpenuhi.

“Hal sama tapi tidak serupa terjadi pula di kota dan kabupaten lainnya di Jawa Barat. Itu semua perlu segera dibenahi oleh pihak Kemendiknas agar hal serupa tidak terjadi lagi. Jangan hanya buat janji-janji saja,” ujar dia.