Industri Hulu Migas Tingkatkan Peran Perbankan

NERACA

Bandung - Total transaksi industri hulu minyak dan gas bumi (migas) pada 2013 tercatat sebesar US$57,8 miliar. Dana tersebut berasal dari para kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) yang sudah berproduksi. Rinciannya, transaksi minyak sekitar US$31,3 miliar, gas pipa sebesar US$12,4 miliar, dan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dan elpiji (liquefied petroleum gas/LPG) sebesar US$ 14,1 miliar.

“Jika (transaksi) bisa masuk ke perbankan dalam negeri, dampaknya luar biasa bagi perekonomian nasional,” kata Deputi Pengendalian Keuangan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Budi Agustyono, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/2).

Menurut dia, sejak 2008, SKK Migas (dahulu BP Migas) mewajibkan transaksi pembayaran pengadaan barang dan jasa melalui perbankan nasional. Pasca kebijakan diberlakukan, nilai transaksi pengadaan terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2009, tercatat transaksi sebesar US$3,97 miliar. Kemudian 2011 meningkat menjadi US$6,348 miliar. Tahun lalu hampir menyentuh angka US$8 miliar.

Pemanfaatan perbankan nasional juga dilakukan melalui kewajiban kontraktor menyimpan dana cadangan untuk pemulihan kondisi lapangan setelah operasi (Abandonment and Site Restoration/ASR). Hingga 31 Januari 2014, penempatan dana ASR yang disimpan di Bank BUMN mencapai US$501 juta.

Selain dua kebijakan itu, saat ini SKK Migas tengah menggalakkan sosialisasi mengenai layananTrust. Langkah ini diambil untuk mendukung Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust). Lebih lanjut Budi menuturkan, dikeluarkannya aturan ini pada dasarnya untuk menjawab kekhawatiran dari kontraktor KKS terkait keamanan dana yang disimpan pada bank-bank devisa di dalam negeri.

Ada sanksi

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kebijakan Makroprudensial, Bank Indonesia, Darsono menuturkan, BI telah mengeluarkan PBI Nomor 14/25/PBI/2012 mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Menurut dia, pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa denda dan sanksi penangguhan pelayanan ekspor.

Hingga saat ini, lanjut Darsono, BI telah mengirimkan surat untuk pengenaan saksi penangguhan ekspor kepada tiga eksportir migas. “Kami telah menegaskan agar seluruh kontraktor melaksanaan kewajiban DHE ini,” katanya. Langkah ini merupakan salah satu bentuk kontribusi industri hulu migas dalam rangka meningkatkan peran serta industri perbankan nasional, khususnya bank badan usaha milik negara (BUMN).

Dia pun berharap akan menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian nasional. Dana sebesar ini diharapkan dapat berputar dan menjadi stimulator bagi penggerak perekonomian Indonesia. Darsono menambahkan, dengan nilai transaksi yang sangat besar, industri hulu migas memiliki peran krusial terkait kestabilan ekonomi Indonesia. Apabila seluruh kontraktor migas menjalankan kebijakan DHE di bank dalam negeri, manfaatnya akan signifikan bagi perekonomian.

“Manfaatnya antara lain, meningkatkan kesinambungan pasokan devisa yang pada akhirnya dapat memperkuat nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing. Selain itu, meningkatkan peran serta industri perbankan nasional untuk berbuat lebih banyak dan dapat disejajarkan dengan perbankan internasional,” tandas Darsono.[ardi]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…