NERACA

Jakarta - PT. Pertamina (Persero) melaporkan telah mampu menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 Kilogram (Kg) dengan baik meski proses distribusi di Indonesia merupakan yang terumit di dunia. Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan mengatakan, Pertamina telah membuktikan kehandalannya menjaga ketahanan stok serta proses suplai dan distribusi BBM dan elpiji 3 Kg ke masyarakat.

"Dengan pola distribusi yang paling kompleks dan paling rumit di dunia, pada 2013 Pertamina telah menyalurkan BBM dan elpij 3 kg PSO masing-masing sejumlah 46,25 juta Kiloliter dan 4,4 juta metrik ton ke seluruh pelosok nusantara," kata Karen dalam laporan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (26/2).

Untuk pertama kalinya sejak menyandang tugas penyaluran BBM bersubsidi, proses pendistribusi pada tahun lalu mencetak volume di bawah kuota yang telah ditetapkan. Namun di bisnis elpiji non-subsidi 12 Kg, Karen mengakui, perusahaan masih menderita kerugian sebesar Rp 5,7 triliun. Alasannya, gas untuk kalangan masyarakat menengah ke atas ini dijual di bawah harga pokok pembelian.

Memulai awal 2014, Pertamina akhirnya bisa melakukan penyesuaian harga sebesar Rp 1.000 per kg nett guna mengurangi tingkat kerugian tersebut. "Pertamina juga telah menyusun rencana untuk menaikkan harga LPG 12 kg secara bertahap sehingga mencapai harga keekonomian pada tahun 2016," tukasnya.

Di sisi lain, Pengamat energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, meminta paling tidak adanya persamaan perlakuan dalam distribusi BBM Bersubsidi ini . Menurutnya, jika pihak asing atau swasta ikut menyalurkan, lanjutnya, maka juga harus membangun infrastrukturnya. Tidak hanya depot penyimpanan BBM, tapi juga kilang untuk mengolah minyak mentah menjadi produk BBM. Dia mencontohkan di negeri jiran Malaysia, perusahaan minyak yang masuk di sisi hilir diwajibkan membangun kilang.

Hal tersebut cukup beralasan, untuk mendukung kedaulatan energi di negara ini. Bayangkan, jika perusahaan swasta/asing tersebut hanya mengandalkan BBM import saja, maka Indonesia akan menjadi lebih bergantung pada negara pengekspor minyak. Sedikit saja terjadi ketidakharmonisan, atau sampai terjadi embargo, maka Indonesia bisa kembali ke jaman dimana kuda dan sapi masih menjadi alat transportasi utama.

Selain diwajibkan membangun kilang dan infrastruktur pendukungnya, menurut Komaidi, pemerintah juga tidak memberikan kuota BBM subsidi di wilayah Jawa kepada perusahaan swasta/asing. Menurutnya, perusahaan tersebut diberikan saja alokasi di daerah Indonesia bagian timur yang memang biaya pendistribusiannya lebih mahal.

Selain dari sisi fairness, Direktur Eksekutif Indonesian Resourses Studies (Iress), Marwan Batubara,juga melihatnya dari sisi nasionalisme. Menurutnya pelaksanaan tender yang berjalan sejak 2008 itu cenderung dipaksakan. Selain meminta, pemerintah tidak bermain-main dengan urusan BBM subsidi yang terkait dengan kebutuhan utama rakyat, beliau berpendapat sebaiknya urusan BBM subsidi, diserahkan saja ke BUMN yang 100 persen sahamnya dimiliki negara.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Eri Purnomohadi. Menurutnya, pemerintah harus memberikan keberpihakkan kepada BUMN. Ia juga mengatakan, selama ini, Pertamina sebagai BUMN bisa diperintahkan pemerintah untuk menjamin dan mengamankan pendistribusian BBM di seluruh pelosok negeri.

Eri melanjutkan, Pertamina sebagai BUMN selama ini mendistribusikan BBM subsidi dahulu, baru kemudian meminta pembayarannya. Pun saat kuota/alokasi BBM Bersubsidi habis, pemerintah bisa meminta BUMN untuk tetap menyalurkannya, walau anggaran subsidi belum dipastikan tersedia. Tentu perintah untuk hal-hal tersebut lebih sulit dipatuhi jika diberikan kepada pelaku asing, dimana pemerintah tidak memiliki saham terhadap hal tersebut.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, jelaslah bahwa pemberian Subsidi BBM melalui perusahaan swasta/asing adalah sesuatu yang pantas dihapuskan. Kalaupun ada keuntungan dari subsidi BBM yang dibayarkan, hal tersebut hanya akan dinikmati perusahaan swasta/asing, dan pemegang sahamnya di negaranya. Berbeda dengan BUMN, yang keuntungannya disetorkan ke negara, karena 100% sahamnya masih milik Indonesia. Jika memang selama ini ada kekurangan dalam pelaksanaan oleh BUMN tersebut, maka yang harus dilakukan adalah memperbaikinya.

Namun, tampaknya telinga pemerintah sudah benar-benar tertutup, dan tak peduli dengan masukan-masukan tersebut. Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng mengatakan, para pengamat yang mengkritik kebijakan tersebut tidak mengerti tentang industri hilir migas.