Sukabumi - Perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, masih rendah. Sehingga masih kerap terjadi kasus trafficking dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal itu terjadi karena masih rendahnya tingkat pendidikan dan akses perempuan dalam bidang ekonomi. Demikian diungkapkan Sekda Kabupaten Sukabumi, Adjo Sardjono, saat melantik kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) di Pendopo Negara, Rabu (12/2).

“Diskriminasi terhadap perempuan pun sangat tinggi. Dengan adanya P2TPA ini, saya berharap tingkat pendidikan anak dan perempuan semakin meningkat, sehingga pada suatu saat perempuan Kabupaten Sukabumi menjadi wanita mandiri dan maju, serta mampu menjadi pemimpin di segala sektor,” tandas Sekda.

Dikatakan, kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai bagian dari upaya perlindungan hak azasi manusia yang wajib dihormati , dijungjung tinggi dan dilindungi, perlu dilakukan langkah-langkah penanganan skala kabupaten secara cepat terencana, terpadu dan berkesinambungn melalui penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tingkat kekerasan sesuai undang-undang.

Pemda Kabupaten Sukabumi sendiri, kata Sekda, telah mengalokasikan anggaran bagi kaum perempuan untuk meningkatkan kemampuannya berwirausaha maupun peningkatan keterampilan. “Pemda selalu memperhatikan kaum perempuan agar terus berkarya,” papar dia.

Pada kesempatan itu, Ketua P2TPA Fatimah Sukmawijaya, mengatakan tujuan dibentuknya badan tersebut, guna membantu Pemda Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan mengintregasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi.

“Peningkatan kesejahteraan serta perlindungan perempuan dan anak menjadi tugas utama kami. Ke depan, harapan kita tidak ada lagi perempuan dan anak menjadi korban kekerasan. Dan kita berencana akan menciptakan kaum perempuan mampu bersaing menghadapi era globalisasi,” kata istri Bupati Sukabumi ini.