“Idealnya semua urusan pemerintahan diserahkan pada daerah kecuali enam hal yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Dengan demikian seharusnya birokrasi dengan jumlah pegawai negeri berbentuk piramida, di mana pegawai di (pemerintah) pusat sedikit tetapi di (pemerintah) daerah lebih banyak,” kata Isran di Jakarta, kemarin.

Namun kenyataannya, kata Isran, jumlah pegawai negeri di daerah bertambah gemuk, di pusat pun tetap gemuk. Hal ini terjadi karena banyak urusan yang seharusnya sudah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, namun masih ditangani oleh pemerintah pusat.

“Birokrasi di daerah seharusnya diberdayakan agar memberikan pelayanan publik yang baik, bebas dari perilaku KKN serta jauh dari kegiatan politik praktis,” papar Isran, yang telah memperjuangkan hal yang sama dengan birokrasi di Kutai Timur, salah satunya mencabut izin perusahaan asing yang menyalahi aturan dan hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam Kutai Timur.

Dibandingkan dengan negara yang masuk kelompok BRIC yakni Brasil, Rusia, India, dan China, menurut laporan Bank Dunia 'Doing Business Report 2010' Indonesia dinilai sebagai negara yang paling rumit.

Ukuran kerumitan itu bisa dilihat dari hasil survei yang dipublikasikan Bank Dunia yang menyebutkan birokrasi di Indonesia berada pada skala 16,2 dibanding negara-negara BRIC dengan rata-rata tingkat birokrasi 13,7.

Isran sebagai Ketua Apkasi juga berkesempatan mendapatkan gambaran bagaimana tantangan dan kendala kabupaten dalam menerapkan otonomi daerah.

“Pemerintah pusat terkesan masih enggan menyerahkan sepenuhnya kebijakan-kebijakan, termasuk dalam hal pembangunan. Daerah belum diberikan kewenangan penuh. Melalui Apkasi kami terus berjuang agar pelaksanaan otonomi daerah dapat memberikan dampak optimal bagi kemajuan daerah, termasuk untuk kemajuan dan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat," tandasnya. [ardi]