Jakarta – Indonesia kini ditengarai mulai terperangkap krisis global. Hal ini terlihat dari gejala penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan produk domestik bruto (PDB), pembengkakan defisit anggaran, kenaikan laju inflasi di tengah rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat ini. Dampaknya, tentu akan menambah jumlah penduduk miskin karena tingkat daya beli yang diprediksi cenderung menurun pada 2013.

NERACA

Menurut Direktur Eksekutif Indef yang juga guru besar FE Univ. Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika, kalau ekonomi Indonesia sudah berada tahap yang mengerikan, indikasi krisis ekonomi sudah terlihat jelas dan ini merupakan imbas dari krisis ekonomi global yang mau tidak mau harus dihadapi pemerintah.  Dia memaparkan krisis ekonomi tersebut masuk lewat jalur perdagangan , keuangan dan kepercayaan asing (investasi). Melalui perdagangan sudah terlihat jelas nilai ekspor Indonesia akan mengalami guncangan. Terbukti pada beberapa bulan yang lalu sesuai dengan data dari BPS mencatat Indonesia mengalami defisit nilai ekspor US$ 641 juta lebih.”Hal ini diakibatkan nilai impor yang terjadi di pasar perdagangan internasional lebih besar ketimbang nilai ekspornya. Besarnya nilai impor saat itu mencapai US$ 16,62 miliar, sedangkan ekspor hanya US$ 15,98 miliar,” ujarnya kepada Neraca, Selasa (14/5).  

Erani mengatakan, pemerintah masih perlu untuk meninjau kembali masalah pengendalian impor. Hal ini diperlukan sebab pemerintah juga masih kesulitan dalam mengatur kebijakan ekspor. Dan jika pembatasan impor ini dilakukan, maka hal yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah, adalah kepastian pemenuhan kebutuhan domestik dengan produksi dari dalam negeri.”Jika kebutuhan dalam negerti dapat terpenuhi dengan produksi dalam negeri, maka nilai impor bisa ditekan. Jika produksi dalam negeri tidak dapat mencukupi kebutuhan domestik maka risikonya, adalah muncul kelangkaan dan memicu meningkatnya laju inflasi,” ujarnya.

Faktor lainnya, menurut dia, krisis ekonomi melalui pintu keuangan dan kepercayaan investor, Erani mengungkap bahwa kondisi krisis yang melanda Eropa telah merangsang pemerintah kita untuk melakukan konsolidasi penyehatan keuangan. Akan tetapi ini bisa menjadi bumerang tersendiri buat ekonomi nasional,apabila pemerintah tidak menjaga iklim investasi tersebut, karena sewaktu-waktu mereka bisa menarik uangnya dari dalam negeri dan membuat ekonomi Indonesia rontok. Menurut dia, untuk menjaga ekonomi Indonesia sebaiknya menerapkan protokol manajemen krisis yang berfungsi untuk menstabilkan kesehatan fiskal, menstabilkan rasio utang negara, dan memperkokoh kondisi ekonomi domestik.

Yang tidak kalah pentingnya, pemerintah perlu menjaga ketahanan fiskal agar mampu menjaga level defisit APBN tetap berada di bawah angka 3% dari PDB. Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan perbaikan iklim investasi dan memperbaiki kondisi infrastruktur dengan tujuan untuk menjaga pergerakan pertumbuhan ekonomi agar kuat terhadap ancaman krisis ekonomi.

Penerimaan Negara Turun

Staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa kemungkinan penerimaan pajak tahun 2013 ini tidak sesuai dengan yang ditargetkan dalam APBN, yaitu Rp1.193 triliun. “Dengan asumsi collection rate yang sama, tidak ada effort baru, maka penurunan penerimaan pajak bisa turun sekitar Rp50-100 triliun,” kata Yudhi.

Penurunan tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah dalam APBN dianggap terlalu jauh, yaitu 6,8%. Pemerintah sudah menyadari hal tersebut dan targetnya akan diturunkan. Kenyataan yang sudah terjadi, dalam triwulan pertama 2013, Badan Pusat Statistik melansir pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebesar 6,02%.

“Andai tahun 2013 pertumbuhan ekonominya 6,2% saja, maka ada penurunan dari target pertumbuhan 6,8%. Penurunan itu yang juga akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak,” jelas Yudhi. Kalau itu yang terjadi, lanjut Yudhi, hitungan defisitnya membengkak bukan hanya karena BBM saja, tapi memang pertumbuhan ekonominya turun.

“Kedua, lifting minyaknya turun, salahkan saja Menteri ESDM. Jadi jangan menyalahi masyarakat saja. Jangan menyalahkan bahwa BBM hanya dikonsumsi orang kaya. Padahal ada sebab lain defisit naik yang jarang sekali diekspos,” ujar Yudhi.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis mengatakan dengan penurunan penerimaan pajak akan bisa menyebabkan krisis apalagi penurunan penerimaan pajak di sektor ekspor dan impor. Penurunan pajak yang lebih disebabkan oleh sektor pertambangan ini harus ditingkatkan kembali penerimaan pajaknya sehingga Indonesia tidak mengalami krisis. 

Harry melihat penurunan prospek peringkat utang Indonesia dinilai sebagai gejala yang memprihatinkan. Dirinya menganalogikan penurunan peringkat tersebut seperti pemerintah tidak berhasil mempertahankan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) alias disclaimer. \"Pemerintah tidak mampu menjaga, mempertahankan \"grade\" itu,\" ujarnya.

Harry juga mendesak pemerintah untuk memastikan kebijakan terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Ketidakpastian kebijakan BBM akan menyebabkan ketidakpastian untuk iklim investasi. \"Karena investasi itu yang penting ada dua yaitu kepastian dan keamanan,\" tambahnya.

Bank Indonesia (BI) pun memperkirakan perekonomian Indonesia pada triwulan I-2013 tumbuh 6,02%,  melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,11%, atau lebih rendah dari prediksi BI sebesar 6,2%.  

Indikasi penurunan PDB bersumber dari permintaan domestik yang menurun, di tengah pemulihan ekspor yang masih terbatas. konsumsi rumah tangga tumbuh melambat sejalan dengan menurunnya daya beli akibat inflasi bahan makanan dan meningkatnya ekspektasi inflasi terkait dengan ketidakpastian kebijakan subsidi BBM.

Konsumsi pemerintah tumbuh rendah di awal tahun karena masih terbatasnya serapan belanja, khususnya belanja barang. Di sisi lain, investasi, khususnya nonbangunan, cenderung melambat dipengaruhi oleh prospek permintaan domestik dan internasional yang terbatas, sejalan dengan melambatnya investasi dan konsumsi, impor mengalami kontraksi.

Jika benar pemerintah menyiapkan perubahan asumsi makro ekonomi RAPBN-P 2013,  dipastikan akan menimbulkan komplikasi fiskal dan moneter yang patut ekstra diwaspadai. Pasalnya, asumsi inflasi 2013 yang semula ditargetkan 4,9%  bakal melonjak menjadi 7,5%, sementara defisit anggaran semula diprediksi Rp 153 triliun atau 1,65% dari PDB, akan meningkat menjadi Rp 236 triliun (2,5%). Pertumbuhan ekonomi pun turun menjadi 6,4% dari target semula 6,8% pada tahun ini.

Perubahan asumsi ini sebagai konsekuensi negara menghadapi kondisi ekonomi global yang tak menentu belakangan, merupakan karakter perekonomian yang “kecil dan terbuka“ serta ketergantungan yang berlebihan terhadap barang dan jasa impor menyebabkan ekonomi Indonesia sangat rentan terhadap gejolak ekonomi global.

Pelemahan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2013 langsung berakibat pada melambatnya pertumbuhan penerimaan pajak. Sebelumnya, pembengkakan subsidi BBM di sisi belanja bakal melebarkan defisit anggaran hingga 3,8%, melebihi ketentuan undang-undang maksimal 3% dari PDB.
 
“Penerimaan pajak kita di triwulan pertama (tahun 2013) drop sekali. Jadi, pertumbuhan ekonomi yang turun tecermin langsung pada penerimaan pajak. Realisasi triwulan I di bawah target kita,” kata Direktur Pajak Fuad Rahmany kepada pers di Jakarta, Selasa (7/5).

Realisasi penerimaan pajak per 30 April 2013 adalah Rp 269,33 triliun atau 25,84% dari target setahun. Dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan tahun lalu, pertumbuhannya hanya 9 persen. Padahal, untuk mencapai target pajak tahun 2013 senilai Rp 1.042 triliun, diperlukan pertumbuhan 24,79%.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2013 adalah 6,02%, lebih rendah dari target APBN yaitu 6,8%.  Artinya, perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak lebih besar ketimbang pelambatan pertumbuhan ekonomi.

Walau demikian, riset The Economist (Januari 2013) memaparkan Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara investasi paling menarik di Asia. Sementara itu, United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) juga merilis potensi Indonesia sebagai destinasi investasi dengan berada di posisi empat di bawah India, Cina, dan AS.

Faktor penyebab di atas menjadi alasan investasi asing langsung (foreign direct investment). Ketertarikan ini juga mengakibatkan masuknya capital inflow ke Indonesia, sehingga total penerbitan obligasi mencapai Rp 30 triliun pada kuartal 1-2013 atau mendekati capaian obligasi pada tahun lalu Rp 45 triliun.

Namun demikian, pemerintah juga harus mewaspadai besarnya investasi asing tersebut, agar memberikan ruang bagi bertumbuhnya pemodal dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan industry manufaktur.

Banyak mitra perdagangan utama Indonesia masih menemui tantangan pada kuartal akhir tahun 2012; AS dan Jepang mencatat pertumbuhan yang datar dan resesi di wilayah Euro semakin dalam, walau pertumbuhan di China menguat. Bergerak ke tahun 2013, pertumbuhan dunia tetap lemah tetapi kondisi ekonomi internasional telah bergerak menjadi lebih mendukung pertumbuhan di Indonesia.

Menurut Fuad, penurunan realisasi penerimaan pajak terjadi pada sektor ekspor-impor, seperti Pajak Penghasilan (PPH) dari perusahaan eksportir. Pertumbuhan PPH nonmigas pada Januari-April adalah 2,13%. Naik tipis dari Rp 139,98 triliun (2012) menjadi Rp 142,97 triliun pada tahun ini. Padahal, pada periode yang sama tahun 2012 mengalami pertumbuhan 10,52%.

Meski demikian, realisasi penerimaan pajak Januari-April 2013 secara agregat naik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012. Ini disokong adanya wajib pajak baru hasil dari ekstensifikasi dan tingginya konsumsi domestik  yang tecermin dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Selain itu, data Kementerian Keuangan mengungkapkan, membengkaknya utang luar negeri swasta akan meningkatkan debt service ratio (DSR) walau eksternal Debt to GDP ratio tetap stabil.

Selain itu, DSR indonesia juga terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana pada 2012 tingkat DSR Indonesia tercatat 35,3%. Jumlah itu meningkat dari 2010 dan 2011 yang masing-masing sebesar 19,8% dan 21,7%. iqbal/iwan/nurul/mohar