NERACA

Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menyesalkan kenyataan bahwa gas bumi produksi Indonesia diekspor terlalu murah. \"Yang disayangkan, banyak pihak yang meributkan lifting minyak tetapi nggak ada yang meributkan 750 ribu barel gas yang diekspor dengan harga murah, bahkan setengah harga,\" kata Anggota BPH Migas Qayum Tjandranegara di Jakarta, Senin (6/5).

Selain itu, kata Qayum, Indonesia bukannya untung dari ekspor gas bumi yang gencar dilakukan pemerintah, namun malah cenderung menambah biaya. Tahun ini saja, Indonesia berpotensi kehilangan devisa hingga Rp 180 triliun karena mengeskpor gas.

Dia menjelaskan, tahun ini Indonesia berpotensi kehilangan devisa negara senilai Rp 180 triliun dari pertukaran gas yang diekspor ditukar dengan BBM impor. \"Satu liter gas yang diekspor gantinya satu liter BBM impor. Kalau harga gas 50% dari harga satu liter BBM, maka untuk membeli satu liter BBM impor negara Sudan kehilangan devisa 50% dari harga satu liter BBM impor. Dengan perhitungan seperti ini, estimasi hilangnya devisa kita bisa Rp 180 triliun,\" beber Qoyum.

Akibatnya, kata dia, pada 2010 negara sudah kehilangan devisa Rp 135 triliun dan pada 2012 sebanyak Rp 175 triliun. Apalagi pada 2012 ada tambahan biaya sebesarRp 41 triliun. Menurut Qayum, Indonesia selalu kehilangan devisa akibat dibebani ekonomi berbiaya tinggi karena memanfaatkan energi mahal seperti BBM. Lifting minyak cuma 830 ribu barel per hari, sedangkan gas 1,5 juta barel ekuivalen per hari.

Sebelumnya Indonesia kehilangan devisa negara hingga Rp410,4 triliun sejak 2006 hingga 2009 dari ekspor gas bumi yang dijual terlalu murah sementara hasil penjualannya digunakan untuk mengimpor minyak.

Menurut Qoyum Tjandranegara, ekspor gas bumi sangat merugikan negara karena selain diekspor dengan harga yang terlampau murah, hasil penjualannya digunakan untuk membeli BBM yang harganya jauh lebih mahal.

Kerugian 2006 lalu tercatat mencapai Rp91,9 triliun, pada 2007 tercatat Rp101,2 triliun, 2008 tercatat Rp140 triliun, dan 2009 tercatat Rp77,3 triliun sehingga total kerugian tercatat Rp410,4 triliun.

Menurut Qoyum, Indonesia mengekspor gas seharga $3,88/MMBTU ke Cina dan Korea Power dan mirisnya dua pabrik pupuk domestik akan ditutup karena tidak mendapat gas bumi walau mampu membeli dengan harga $7/MMBTU.

Indonesia juga tertinggal jauh dibanding negara lain dalam hal pemakaian gas bumi sebagai bahan bakar transportasi. Indonesia tercatat berada diperingkat 44 dunia. Pada 1984 tercatat Indonesia memiliki 18 SPBG namun sekarang hanya tingga 3 SPBG (stasiun pengisian bahan bakar gas).

Qoyum juga menjelaskan bahwa lifting minyak bumi di Kilang Duri Riau yang digarap Chevron dengan gas bumi merugiakan negara kurang lebih $2,1 miliar pertahun.

ESDM Membantah

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Susilo Siswoutomo membantah anggapan bahwa ekspor gas tidak menguntungkan bagi negara. \"Ah kata siapa tidak menguntungkan,” ucapnya.

Menurut Susilo, pernyataan Qoyum tersebut bukan pernyataan resmi BPH Migas, tapi hanya statemen pribadi. Kendati begitu, dia mengakui koordinasi yang minim di kalangan pemerintah. \"Kita harus punya policy yang jelas. Punya gas tapi tempatnya terpisahpisah, terpencil. Yang ada di tengah Masela, Bintuni, di laut dalam. Meski gasnya ada, tapi industri ada di Jawa, di Pantura (pantai utara). Jadi gas ada, konsumen ada, tapi jauh-jauh, terpaksa dikirim pakai pipa. Itu pun infrastrukturnya terlambat,\" terangnya.

Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Panggah Susanto mengatakan, sudah saatnya Indonesia memaksimalkan penggunaan gas bumi untuk keperlu-an domestik. Persoalan gas yang terlalu banyak diekspor karena kurang koordinasi di kalangan pemerintah.

\"Kita tidak mampu menetapkan prioritas dan membuat ke-putusan, itu menjadi akar persoalannya. Saat kita konflik dengan PGN (Perusahaan Gas Negara), kita tidak bisa merumuskan kepentingan nasionalnya di mana. Kita kesulitan menetapkan kepentingan nasional,\" jelas Panggah.

Anggota Komisi VII DPR Milton Pakpahan mengatakan, ke depan paradigma bisnis dan pengelolaan gas harus diubah secara perlahan. Pasalnya, paradigma sekarang merupakan warisan dari Orde Baru, sehingga pemerintah dihadapkan antara masa lalu dan masa depan.

Menurut Milton, negara saat ini masih terikat beberapa kontrak perjanjian jual beli gas jangka panjang dengan negara-negara pembeli, sedangkan kontrak tersebut warisan masa lalu. Namun secara perlahan, dia meminta pemerintah memprioritaskan pemanfaatan gas untuk kebutuhan dalam negeri.