Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2010  hingga sekarang selalu di atas 6%. Lalu pemerintah selalu memaparkan keunggulannya yang  tidak banyak negara di dunia ini seperti di Indonesia, kecuali China, India, dan Vietnam. Hal ini sepatutnya kita mensyukuri  pencapaian pertumbuhan tersebut.  

Namun,  pertumbuhan ekonomi  tersebut sebagian besar  berasal dari sektor nontradeable yang sangat sedikit menyerap tenaga kerja. Sebaliknya, sektor pertanian dan industri yang memiliki  55% tenaga kerja (formal) pertumbuhannya rendah.  Bahkan, sektor pertanian rata-rata hanya tumbuh 3% dan sektor industri dalam lima tahun terakhir ini terjebak dalam zona pertumbuhan rendah sehingga terjadi deindustrialisasi.

Problem seperti ini  yang menjadi hulu dari serangkaian masalah yang terjadi pada mata rantai perekonomian berikutnya,  yaitu ketenagakerjaan (pengangguran).  Akibat pertumbuhan sektor pertanian dan industri yang rendah, sementara sektor non-tradeable tidak banyak menyerap tenaga kerja, angkatan kerja baru dan para pekerja yang tak lagi tertampung di sektor pertanian dan industri terpaksa mencari pekerjaan di sektor informal.

Tidak hanya itu. Kinerja makroekonomi Indonesia terlihat  selalu dalam kondisi yang bagus dan stabil.  Selain pertumbuhan ekonomi yang bagus, rasio utang terhadap PDB, defisit fiskal yang terkendali, investasi yang terus tumbuh, dan inflasi tercatat cukup rendah.

Tak pelak lagi sejumlah negara lain melihat capaian Indonesia itu memberikan pujian dan aneka penghargaan termasuk dari  lembaga multilateral. Tapi di balik itu, kita merasa ada lapisan masyarakat  khususnya golongan menengah ke bawah, yang secara riil tidak merasakan hasil pertumbuhan pendapatan yang diperolehnya, saat ini  tidak dapat mengejar laju peningkatan harga-harga komoditas pangan yang terus meningkat.

Ironisnya, jumlah prosentase pekerja sektor informal di negeri ini sekarang mencapai 62% dari total pekerja. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding Thailand (55%), China (51%), dan Malaysia (31%). Pembangunan ekonomi China pada dekade 1980-an masih tertinggal dari Indonesia, namun saat ini sudah meninggalkan Indonesia, termasuk dalam kualitas ketenagakerjaan.

Begitu juga bila dibandingkan dengan negara lain, pengangguran terbuka Indonesia masih cukup besar, misalnya Hong Kong (3,2%), Korea Selatan( 3,1%), Malaysia (2,8%), Vietnam (2,3%), Singapura (2,1%), dan Thailand (0,92%). Pada sisi perusahaan, mereka tidak sepenuhnya bisa disalahkan dalam soal  ketenagakerjaan tersebut. Dalam operasi korporasi, mereka dibebani dengan aneka ongkos yang lebih tinggi ketimbang yang menjadi beban perusahaan di negara lain.

Coba bandingkan lagi, biaya logistik Indonesia mencapai 17% dari total biaya produksi.  Ini jauh lebih besar ketimbang di AS (10%), Malaysia (8%), Filipina (7%), Singapura (6%), dan Jepang (5%). Sementara itu, biaya memulai usaha juga sangat mahal, sekitar 36% dari pendapatan per kapita. Hal ini yang menyebabkan munculnya high cost economy di luar masalah infrastruktur dan perpajakan, sehingga membuat daya saing Indonesia merosot menjadi peringkat ke-50, sebelumnya sempat berada di peringkat ke-46  menurut data Bank Dunia.  
Dari gambaran itu, jelas akumulasi  persoalan tersebut menjadi penyebab  sulitnya bagi perusahaan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui upah yang layak, karena perusahaan sudah banyak dibebani  biaya yang cukup besar.  Jadi, isu kenaikan upah hanyalah hilir dari hulu masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Ini pekerjaan rumah (PR) buat pemerintah yang tak ringan.