NERACA
Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan telah mengefektifkan komite etik sebagai organ pendukung Dewan Komisioner OJK untuk meningkatkan kinerjanya sebagai pengawas industri keuangan. Prioritas komite etik ini, yaitu terkait pengembangan Whistleblower System OJK, atau sistem peniup peluit pelanggaran dalam industri keuangan. “Salah satu program kerja prioritas Komite Etik adalah pengembangan Whistleblower System OJK.” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Rahmat Waluyanto di Jakarta, Senin (29/4).

Menurutnya, pembentukan komite etik, sebagai organ pendukung Dewan Komisioner OJK, merupakan mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK untuk mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK. Tugas utama komite etik OJK, pertama meneliti, menganalisa, dan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik OJK.

Kedua, memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan, dan ketiga menjadi ethics advisor dalam rangka edukasi, penyusunan pedoman pelaksanaan kode etik, pencegahan dan penindakan pelanggaran kode etik. Komite etik OJK ini, kata dia, telah secara efektif bekerja dengan telah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja antara Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) dengan Anggota Komite Etik dari eksternal pada tanggal 26 April 2013. Anggota Komite Etik dari eksternal tersebut yaitu Fred B.G Tumbuan, Binhadi, dan Mas Achmad Daniri.

Komite Etik OJK sebelumnya telah secara resmi ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 15/KDK.02/2013 tanggal 10 April 2013 dan sebagai Ketua adalah Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Rahmat Waluyanto, dan anggota lainnya adalah Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko, Ilya Aviani. “Kode etik OJK telah disusun berdasarkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, sinergi, inklusif, dan visioner.” imbuhnya.

Sementara dalam kinerjanya ke depan, OJK sebelumnya menyebutkan akan mengembangkan beberapa sistem, termasuk di antaranya meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik pada industri keuangan. Dalam hal ini OJK bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Indonesian Institute for Corporate Director (IICD). Dalam praktiknya, pihak otoritas akan memberikan penilaian terhadap emiten dengan CG Scorcard. Hal tersebut dimaksudkan sebagai persiapan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN di 2015. “Sejauh mana prinsip-prinsip governance diterapkan akan menjadi fokus pengembangan di pasar modal.” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad.

Menurutnya, saat ini belum ada peraturan yang memayungi langkah ini. Oleh karena itu, pihaknya sedang membentuk roadmap guna memperbaiki Good Corporate Governance (GCG) emiten agar sejajar dengan perusahaan ASEAN. Roadmap tersebut akan disusun dengan standar yang didasarkan dari hasil evaluasi dan review Indonesia atas asosiasi ASEAN, dan blueprint dari beberapa negara, peraturan OJK, kementrian BUMN maupun Bursa Efek. “Ini untuk memantapkan keberadaan perushaaan masing-masing. Sementara ini belum ada aturan yang memayungi untuk ini, dari segi pembobotan dan skornya.” jelasnya. (lia)