NERACA

Jakarta - Peneliti Senior The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menilai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tidak selaiknya masuk dalam pos pendapatan. “Silpa itu kan mayoritas berasal dari kegiatan yang tertunda. Tapi targetnya kan ada. Dan tetap dilaksanakan. Kalau dimasukkan pendapatan, maka kegiatan itu menjadi diabaikan. Ada tujuan yang akan dilaksanakan, tapi belum dilaksanakan sehingga menjadi sulit untuk dilaksanakan,” kata Enny kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Pernyataan Enny ini menanggapi komentar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anny Ratnawati, yang mempertanyakan apakah defisit anggaran yang diperkenankan tidak bisa lebih besar lagi. Andai saja Silpa dimasukkan ke dalam pendapatan, maka ruang gerak defisit anggaran bisa lebih luas lagi, sehingga dimungkinkan pembiayaan yang besar, misalnya dari utang. “Kalau di postur APBN, Silpa itu tidak bisa masuk penerimaan. Silpa itu bukan penerimaan buat mereka. Penggunaan Silpa hanya dalam konteks pembiayaan. Dalam Undang-undang APBN, defisit anggaran yang diperkenankan pusat dan daerah maksimum 3% (dari Pendapatan Domestik Bruto/PDB). Apakah ini masih formula yang mengikat kita? Apa tidak ada ruangan untuk lebih dari 3%?” kata Anny, seraya mempertanyakan.

Seperti diketahui, dalam APBN 2013, Indonesia merencanakan defisit anggaran terjadi sebesar Rp153,3 triliun atau 1,65% dari PDB. Pendapatan negara sepanjang 2013 ditargetkan sebesar Rp1.529,7 triliun, sementara belanja negara ditargetkan sebesar Rp1.683,0 triliun. Dengan perencanaan lebih besar pasak daripada tiang semacam itu, maka muncullah defisit anggaran Rp153,3 triliun. Defisit tersebut akan ditutupi dari utang. Enny pun menjelaskan, kalau Silpa dimasukkan dalam pos pendapatan, bukan pos pembiayaan seperti yang sudah-sudah, maka ruang untuk berutang menjadi makin besar.

Bisa saja, lanjut dia, nantinya persentase defisit anggaran mempunyai angka yang tetap, tetapi pada kenyataannya jumlah nominal defisit anggaran yang banyak diambil dari utang tersebut meningkat. Namun, Wamenkeu Anny Ratnawati berargumen bahwa defisit yang terjadi di daerah sebagian besar ditutupi oleh Silpa. “Dari catatan, untuk pembiayaan defisit daerah itu 90% lebih dari Silpa. Hanya sebagian kecil yang di bawah pinjaman daerah,” kata Anny. Kedua, sambung dia, pada realisasinya, hampir tiga tahun terakhir Pemda surplus. Meskipun, Pemda menyatakan tahun ini akan defisit 0,5%. Tetapi pada kenyataannya selalu surplus. Artinya, Silpa semakin besar.

“Tahun 2012 harus defisit lebih besar supaya Silpa lebih besar. Jadi ini lebih kepada bukan kita perlu melebarkan defisit, tapi defisit tetap perlu dijaga dalam konteks memastikan bahwa kalau kita melakukan peminjaman penerbitan surat utang, itu dalam koridor untuk pembiayaan produktif,” jelasnya. Namun, menurut Enny, kebijakan itu dinilai hanya akal-akalan saja. Pada intinya, Pemerintah ingin memperlebar ruang utang. Pembiayaan produktif bisa saja diatur nantinya seakan-akan utang itu teralokasi untuk program-program produktif. Padahal dengan tidak adanya utang tersebut, program produktif yang dimaksud akan tetap berjalan. “Ini formalisasi pelebaran utang,” tegas Enny. Di samping itu, Enny juga mengkritisi tentang konsep pembiayaan dari APBN yang hanya mendahulukan pencitraan. Dalam konsep pembiayaan APBN 2013, tercatat bahwa defisit anggaran yang sebesar Rp153,3 triliun itu akan ditutup dari utang dalam negeri sebesar Rp172,8 triliun. Kelebihan uang hasil berutang tersebut digunakan untuk membayar pokok utang luar negeri Pemerintah. [iqbal]