Di era perdagangan bebas saat ini, pelaku usaha mengeluhkan banyaknya barang impor asal Cina yang beredar di pasar. Berbagai jenis produk, mulai kaos, sepatu hingga barang elektronik membanjiri pasar. Masalahnya, harga yang ditawarkan sangat kompetitif dan bahkan jauh lebih murah dibandingkan produk asli dengan harga selangit. Alhasil banyak konsumen beralih pada produk impor atau asli tapi palsu (Aspal) dan ujungnya pasar penjualan menjadi seret. Namun bagi konsumen, hadirnya barang murah ini menjadi keuntungan karena membeli barang yang branded tidak perlu harga mahal, selagi ada yang murah walaupun aspal.

Hanya saja, masyarakat belum menyadari dari membeli barang murah terkadang merugikan karena kualitas produk tidak bagus atau tahan lama. Karena sudah umum, biasanya barang yang murah adalah murahan. Sebagian masyarakat, tetap berprinsip membeli barang branded dengan harga mahal menjadi kepuasan karena kualitasnya dijamin dan bahkan memiliki garansi jangka panjang.

Namun ironisnya, besarnya tingkat konsumsi masyarakat dalam negeri terhadap produk-produk barang yang beredar tidak dibekali dengan tingkat edukasi akan haknya sebagai konsumen dan termasuk mengetahui, apakah produk yang dibeli aman, sehat dan memiliki standar nasional Indonesia (SNI). Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah disebabkan minimnya edukasi terhadap konsumen.

Hal ini terlihat dari rendahnya laporan pengaduan konsumen dibandingkan dengan negara lain, Indonesia termasuk negara yang tingkat pengaduannya paling rendah. Bandingkan dengan Malaysia yang jumlah aduannya mencapai 32.369. Namun ini juga kecil dibandingkan dengan Amerika Serikat yang pengaduan konsumennya mencapai 1,2 juta.

Padahal dalam UU No.8/1999 tentang konsumen diatur akan hak konsumen dan perlindungan konsumen. UU tersebut juga menjadi payung hukum, dimana konsumen berhak tahu, apakah produk yang dibeli sudah sesuai standar nasional Indonesia, apakah barang yang dibeli dijamin kehalalannya dan aman untuk dikonsumsi atau dipakai, berhak melakukan pengaduan keluhan jika barang tidak sesuai dan berhak pula mendapatkan layanan yang terbaik.

Selain itu, sikap kritis konsumen juga akan menangkal prilaku pelaku usaha yang nakal yang berniat melakukan penipuan. Tidak hanya itu, keingintahuan dan sikap kritis konsumen juga menjadi kontrol perusahaan terhadap pelayanan kepada konsumen sebagai pelanggan setia. Karena suka tidak suka, ditengah persaingan bisnis yang ketat khususnya jasa pelayanan, kepuasan pelanggan dan konsumen menjadi perhitungan bagi perseroan. Pasalnya, jika pelayanan yang buruk dan tidak memuaskan dengan sendirinya pelanggan akan meninggalkan perusahaan tersebut.

Maka tidak berlebihan jika konsumen adalah raja yang harus dilayani sepenuhnya. Kemudian masyarakat juga perlu menanamkan sikap kritis sebagai konsumen agar berprilaku dan bersikap cerdas dan bukan sebaliknya berpangku tangan begitu saja.

Menjadi konsumen yang cerdas, ada proses yang harus dilewati. Adalah sebuah keputusan yang baik ketika proses itu dimulai sejak dini. Dari komunitas terkecil masyarakat, yakni dari keluarga. Ya, keluarga adalah sebuah tempat yang paling tepat untuk melakukan edukasi konsumen cerdas.