Sudah lama kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersandera oleh defisit sehingga tak mampu memperbaiki kesejahteraan rakyat. Padahal,  APBN sejatinya  mampu memperbaiki taraf kehidupan rakyat dan mampu meningkatkan kapasitas infrastruktur di tengah persaingan antarnegara di kawasan regional merebut investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia .

Banyak kelompok masyarakat mempertanyakan arah dan pemanfaatan kekuatan APBN. Karena menurut mereka, kondisi  APBN dalam beberapa tahun terakhir tidak lagi pro rakyat. Mereka menilai rendahnya efektivitas pengelolaan APBN untuk melayani kepentingan rakyat dan membangun negara sudah semakin terlihat. Padahal, APBN seharusnya mencerminkan visi dan misi pemimpin bangsa dalam tekad membangun bangsa di masa depan.  

Melalui instrumen APBN, pemimpin bangsa sepatutnya harus terlibat dan memahami dengan benar proses perencanaan dan perumusan APBN dari tahun ke tahun.  Pemahaman dan kepatuhan yang konsisten itu juga terlihat dari program dan rencana proyek setiap kementerian dan daerah yang tertuang dalam konteks pembiayaan anggaran negara.

Intinya, bila sang pemimpin memiliki komitmen kuat mengurangi jumlah warga miskin, kemauan tersebut harus tercermin dalam APBN. Lewat program APBN,  rakyat bisa membaca ambisi pemimpin membangun dan melengkapi infrastruktur diberbagai daerah seperti  membangun jalan, irigasi, mencetak sawah, pelabuhan, bandar udara, rel KA.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengakui APBN 2013 bermasalah, karena sebagian besar dialokasikan untuk subsidi dan belanja pegawai. Akibatnya, alokasi anggaran untuk belanja modal dan pembangunan infrastruktur sangat minim. Misalnya alokasi anggaran untuk belanja pegawai mencapai Rp241 triliun, diantaranya Rp212 triliun untuk gaji dan tunjangan pegawai.

Lantas berapa besar volume anggaran untuk pembangunan infrastruktur? Ternyata hanya dialokasikan Rp216 triliun. Kita melihat rendahnya pengelolaan anggaran di sejumlah daerah memang sangat memprihatinkan, bahkan sebagian besar pemerintah daerah (Pemda) mengalokasikan 50% APBD-nya hanya untuk belanja pegawai.

Bahkan,  sekitar 10 daerah  diketahui berani mengalokasikan belanja pegawai hingga 70%. Postur anggaran seperti itu tentu mencerminkan ketidakefisienan, tidak sehat, dan tidak berkeadilan. Karena itu pihak Pemda  yang patut dipersalahkan tidak hanya penerima atau pelaksana anggaran, tetapi juga yang menyetujui dan meloloskan postur anggaran seperti itu.

Postur APBN pada hakikatnya harus ideal dan realistis, sesuai kemampuan keuangan negara. Contoh APBN 2013 tidak boleh berulang pada tahun depan. Bagaimanapun, pembengkakkan anggaran belanja pegawai mencerminkan perilaku tidak realistis. Bayangkan jika pola 2013 dipertahankan, kemampuan APBN untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dan membangun infrastruktur akan semakin lemah.

Sebab tanpa penggelembungan belanja pegawai, kemampuan APBN sudah terkuras untuk memenuhi beban kewajiban mencicil pokok dan bunga utang luar negeri plus utang dalam negeri. Beban utang ini masih cukup besar, karena menyedot hampir  25% dari total APBN.

Konstitusi juga mewajibkan APBN menyisihkan 20% untuk sektor pendidikan. Setelah sektor pendidikan, pemerintah pusat masih diwajibkan untuk mentransfer 30% dari total APBN ke daerah. Artinya, volume anggaran, baik yang dikelola pusat maupun daerah, masih terbilang cukup besar.  Sementara kekuatan volume anggaran itu tidak efektif karena lemahnya koordinasi pusat dan daerah, serta faktor ketidaksiapan manajemen Pemda. Karena itu saatnya mengubah pola pikir (mindset) dalam perencanaan dan alokasi APBN di waktu mendatang.