NERACA

Jakarta - Indonesia for Global Justice (IGJ) mengecam rendahnya komitmen negara-negara yang tergabung di (Asia-Pacific Economic Cooperation) atau Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik dalam upaya mencegah dan mengurangi dampak buruk perubahan iklim.Padahal, kerja sama ekonomi regional memiliki tanggung jawab besar guna mengurangi beban pelepasan emisi karbon di atmosfer. Sebelumnya, pada 7-21 April 2013 di Surabaya, Jawa Timur berlangsung pertemuan tingkat Menteri APEC atau disebut Minister Responsible for Trade (MRT) APEC. Salah satu kesepakatan negara-negara APEC adalah untuk mendorong dilanjutkannya Putaran Doha dalam perundingan di WTO Desember 2013 mendatang. Melalui Putaran Doha, APEC bersepakat untuk memperluas liberalisasi perdagangan dengan cara menghilangkan hambatan-hambatan.

\"Kesepakatan di Surabaya adalah kado buruk Peringatan Hari Bumi tahun ini. Sebab, perluasan kerjasama perdagangan yang didorong oleh APEC justru akan memperparah krisis iklim.Terdapat hubungan erat antara perdagangan dan tingkat polusi.Seperti yang terjadi di Amerika Serikat, emisi yang dikeluarkan mengalami kenaikan semenjak resesi ekonomi terjadi di tahun 2008,” kata Direktur Eksekutif IGJ, M Riza Damanik, dalam keterangan tertulis yang diterima Neraca, Senin (22/4). Menurut dia, dengan kenyataan bahwa dua negara anggota APEC, yakni China dan Amerika Serikat (AS) adalah emitor terbesar di dunia, maka sudah semestinya Forum APEC mengambil tanggung jawab besar untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan perdagangan dan investasi. “Bukan sebaliknya memfasilitasi mobilisasi bahan mentah dan sumber daya alam dari Negara berkembang kenegara-negara industri dengan mendukung kebijakan WTO,” tandas Riza.

Dia juga menilai Pertemuan Tingkat Menteri APEC tersebut berpotensi memperparah defisit perdagangan nasional Indonesia. Alasannya, konektivitas APEC memang sengaja dimaksudkan untuk memperluas liberalisasi perdagangan di kawasan ini. “Kerangka kerja konektivitas kawasan ekonomi APEC adalah dimaksudkan untuk memperluas liberalisasi perdagangan di Kawasan Asia Pasifik dan memuluskan proposal Trade Facilitation pada Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO Desember mendatang,” ujarnya.

Riza menjelaskan, berdasarkan laporan Supply Chain Connectivity Initiative APEC 2009 menyebut bahwa Konektivitas APEC adalah untuk memperlancar arus perdagangan di kawasan yang dinilai akan menstimulasi pertumbuhan perdagangan hingga US$ 21 miliar per tahun. “Pengalaman agenda integrasi ekonomi ASEAN sebelumnya, justru menyebabkan neraca perdagangan Indonesia cendrung mengalami defisit. Pada semester I 2013 ini saja sudah tercatat defisit sebesar US$ 402,1 Juta. Dengan logika yang sama, agenda Konektivitas APEC akan memperparah defisit perdagangan Indonesia,” kata Riza, menambahkan.

Oleh karena itu, IGJ mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak ceroboh mendorong dan menyepakati agenda Konektivitas APEC yang notabene hanya akan memperlancar masuknya berbagai produk impor ke Indonesia. Pemerintah seharusnya dapat fokus melindungi keberlanjutan ekonomi nasional dengan membatasi keterlibatan investasi asing dalam ekonomi produktif rakyat. Sebagai informasi, Forum APEC akan merealisasikan tujuan Bogor (the Bogor Goals) yang dilakukan dengan integrasi ekonomi secara regional dan diharapkan terbangunnya konektivitas diantara negara-negara ekonomi APEC sehingga mampu memfasilitasi perdagangan dengan membangun infrastruktur yang dibutuhkan. [munib]