Polemik pelaksanaan UN yang kacau adalah cerminan ketidaksungguhan pemerintah dalam mempersiapkan generasi selanjutnya. Karena UN tidak mengukur kualitas pendidikan Indonesia yang sebenarnya maka ada beberapa pihak yang menginginkan agar UN kini ditiadakan.
NERACA
Problematika dunia pendidikan di Indonesia seolah enggan untuk sirna. Bagaimana tidak? Generasi muda yang diharapkan dapat tumbuh menjadi benih-benih mutiara yang akan mengharumkan bangsa, kian terhalang oleh lika-liku dunia pendidikan. Bak jamur di musim hujan, kondisi pendidikan di Indonesia kian hari kian memprihatinkan.
Belum lama ini, dunia pendidikan Indonesia kembali diwarnai dengan karut-marut pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 yang merisaukan berbagai pihak. Seperti diketahui, Ujian nasional yang digunakan pemerintah sebagai standar kompetensi minimal yang harus dimiliki para pelajar merupakan momok menakutkan bagi siswa berikut orangtua murid dan tak terkecuali guru-guru. Pasalnya nilai UN hingga kini masih menjadi sebagai salah satu penentu kelulusan.
Bisa dibayangkan bila nilai tak memenuhi, seorang siswa terancam kehilangan kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Bayangan yang suram ini pun membuat mereka stres berat sebelum “bertempur”, bahkan ada yang sampai mengalami depresi. Belum lagi keadaan ini makin diperparah dengan pelaksanaan ujian nasional yang kacau belakangan ini.
Ya, UN bukan barang baru dan sering terjadi polemik 3-4 tahun terakhir. Kekurangan soal misalnya. Ini terjadi di 23 kabupaten/kota di Sumatera Uara (Sumut) yang kekurangan lembaran soal UN. Tak hanya itu, tertukarnya soal juga cenderung terjadi dalam pelaksanaan UN. Seperti di SMAN I Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibatnya hampir dua jam pelaksanaan UN terlambat lantaran soal Bahasa Indonesia untuk kelas IPS tertukar dengan soal kelas IPA.
Kasus serupa juga terjadi di empat sekolah di Banten, yakni satu sekolah di Kota Cilegon dan tiga sekolah di Kota Serang. Empat sekolah tersebut tidak bisa mengikuti UN karena adanya kesalahan soal bahasa Indonesia. Kesalahan soal tersebut disebabkan lantaran paket soal Bahasa Indonesia yang diberikan kepada kelas tiga jurusan IPA adalah soal UN Bahasa Indonesia untuk jurusan IPS.
Sedangkan di Provinsi Aceh diwarnai dengan salah naskah ujian, yakni di amplop tertulis materi bahasa Indonesia namun isinya bahasa Inggris. Selain itu juga kertas lembaran jawaban dinilai sangat tipis sehingga rentan tersobek jika peserta tidak berhat-hati dalam mengisi jawaban. Dan masih banyak hal-hal serupa terjadi di daerah lainnya.
Kekacauan terparah dalam pelaksanaan UN 2013 adalah terjadinya penundaan UN di 11 provinsi Indonesia bagian tengah. Karena keterlambatan distribusi soal Ujian Nasional, sekitar 1,1 juta siswa SMA, SMK, dan MA yang sedianya mulai Senin 15 April melakukan ujian, terpaksa ditunda. Alhasil, ini menjadi beban psikologis dan kebingungan tersendiri bagi para siswa.
Namun bagaimana tanggapan pemerintah akan hal ini? Bagaimana pula relevansi pendidikan di Indonesia? Akankah terlaksana sesuai yang diharapkan?
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menuturkan, ditundanya Ujian Nasional (UN) tingkat SMA sederajat mencerminkan ketidaksiapan dari pemerintah untuk mempersiapkan anak bangsa. Terutama kepada anak didik yang mungkin secara tidak disadari telah menimbulkan dampak psikologis yang cukup berat bagi mereka.
\"Ini menunjukan manajamen yang buruk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dengan penundaan ini semakin menunjukkan ketidaksiapan, ketidaksungguhan sebuah kementerian yang secara konstitusi memberikan 20% untuk budget-nya. Ini sangat disesalkan,\" kata Pramono.
Tiadakan UN
Menanggapi berbagai kejadian tersebut Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) meminta kepada Presiden untuk menghentikan UN. Mereka menilai penyelenggaraan UN yang berbiaya tinggi tidak mengukur kualitas pendidikan Indonesia yang sebenarnya.
Tak hanya itu, organisasi guru itu juga menilai bahwa pelaksanaan UN tanpa memperhatikan layanan pendidikan bertaraf nasional yang menjadi hak peserta didik sama saja kamuflase atas kegagalan pendidikan di Indonesia. Selain itu, kebijakan UN dinilai ilegal dan tidak menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA).
Ya, pendidikan saat ini hanya dilihat melalui ujian nasional sehingga terkesan mengabaikan proses yang telah berjalan sebelumnya. Seakan ujian nasional adalah segala-galanya. Padahal ujian nasional hanyalah standar minimal yang dicanangkan oleh pemerintah agar tercapainya standar kompetensi sebagaimana yang ditetapkan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Iwan Hermawan mengatakan bahwa UN harus ditiadakan. Dan untuk menghapus UN, sambung dia, Presiden harus mengamandemen Peraturan Pemerintah (PP) 19 Tahun 2005 Pasal 66 ayat 1 yang menjadi landasan Kemendikbud untuk menyelenggarakan UN.
\"Seperti penyakit kronis, tiap tahun UN diobati tapi justru menimbulkan penyakit baru. Untuk menghapus UN, maka Presiden harus mengamandemen PP 19 thn 2005 pasal 66 ayat 1 yang meliputi penilaian hasil belajar berdasarkan UN yang menjadi landasan Kemendikbud,\" imbuh Iwan.
