Menteri Kesehatan Dr Nafsiah Mboi menyebutkan ada lima jenis penyakit tidak menular yang cukup menguras anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas. Kelima penyakit tersebut meliputi gagal ginjal, penyakit paru, kanker, stroke dan jantung.

Menurutnya, alokasi anggaran untuk Jamkesmas yang digelontorkan pemerintah pusat ke daerah sebanyak Rp34,5 triliun, 83 persennya dihabiskan untuk penanganan lima jenis penyakit tersebut. \"Hanya 17% digunakan untuk pengobatan lainnya,\" tuturnya.

Menkes memaparkan, kondisi yang paling banyak terjadi pada penyakit paru, yang telah ditangani secara serius. Penyakit paru atau TB, kata dia, lebih banyak diakibatkan oleh para perokok aktif maupun pasif.

\"Untuk itu diharapkan semua daerah melakukan perlawanan dengan membuat perda tentang rokok. Sebaiknya bungkus rokok dikampanyekan bergambar tentang dampak yang ditimbulkan serta ada peringatan pemerintah yang dengan jelas dicantumkan,\" tuturnya.

Sebelumnya, Indonesia telah mendapatkan Achievement Award dari Global Health USAID sebagai negara yang paling berhasil dalam mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TB).

Tidak hanya itu, penghargaan lainnya pada program Pengendalian TB di Indonesia juga telah mendapat apresiasi dari internasional. Penghargaan Champion Award for Exceptional Work in the Fight Againts TB.

Pencapaian indikator target Millenium Development Goals (MDGs) untuk TB di Indonesia cukup memuaskan dan diperkirakan semua indikator TB akan dicapai sebelum waktu yang ditentukan pada tahun 2015.

Lebih Fokus Menjaga Kesehatan

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan, pemerintah lebih memanfaatkan anggaran kesehatan untuk upaya-upaya menjaga kesehatan, bukan lagi penanggulangan kesehatan. Pengalokasian anggaran untuk upaya pencegahan lebih penting karena dengan menjaga kesehatan biaya dapat ditekan. Sedangkan apabila fokus pada pengobatan hanya akan membuat anggaran membengkak.

\"Saat ini pemerintah, khususnya kementrian sudah mengalokasikan 60 persen dari anggaran kesehatan untuk upaya-upaya menjaga kesehatan,\" ungkap dia dalam diskusi yang diadakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Menurut Ali Ghufron, pemerintah kini tengah fokus pada upaya menjaga kesehatan di antaranya dengan lebih mempedulikan masalah gizi masyarakat. \"Salah satunya gizi. Ke depannya seharusnya bisa ditingkatkan lagi,\" ungkapnya.

Sedangkan, Ketua Perhimpunan Dokter Gizi Klinis Indonesia (PDGKI) Profesor Razak Thata, menilai masalah gizi adalah salah satu yang harus diprioritaskan dalam pembangunan kesehatan. \"Gizi sebagai indikator kesehatan adalah penting,\" ungkapnya.

Apabila gizi sudah menjadi kesadaran bagi setiap masyarakat Indonesia, kata dia lagi, maka permasalahan kesehatan sudah hampir sepenuhnya diatasi. \"Terutama bagi rakyat miskin, ataupun sedikit di atas garis kemiskinan, pemerintah perlu membuat peraturan tentang gizi yang memihak pada mereka,\" katanya.

Hal itu diamini Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo, dia sangat mendukung pernyataan Thaha. Terlebih pada ibu hamil dan balita yang perlu mendapat dukungan. \"Terutama pada gizi, karena saat itulah otak sangat berkembang. Jika tidak mendapat gizi yang baik maka akan mencetak generasi yang tidak kompeten,\" tuturnya.