Subsidi BBM Untuk Produktif, Bukan Konsumtif

Kalangan pengusaha yang terhimpun di Kamar Dagang dan Indutri (Kadin) setuju dengan pencabutan subsidi secara bertahap. Namun, ini kata Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang, harus ada prioritas siapa penikmat subsidi tersebut.

“Harus dibedakan, antara pemakaian konsumtif dan produktif,” kata Sarman kepada Neraca. Menurut dia, subsidi BBM itu lebih baik dikonsentrasikan untuk mendukung sektor industri dan transportasi. Kedua sektor itu tercatat sebagai penggerak perekonomian nasional.

“Jangan sampai pencabutan subsidi BBM itu justru menjadi bumerang dan pemicu gejolak di masyarakat karena terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa karena ongkos produksi naik,” tuturnya. Karena itulah, Sarman minta pemerinta membuat kajian dan sosialisasi yang komprehensif agar kebijakan itu tidak berdampak sosial yang justru nilai ekonomi jauh lebih besar.   

Lagi pula, kata dia, selama ini BBM bersubsidi banhyak salah sasaran. Mereka yang harusnya tak layak menikmati subsidi, justru mengonsumsi paling banyak. “Bagaimana kita melihat betapa banyak kasus  penyelewengan dan penyelundupan BBM bersubsidi,” ujarnya.    

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto menyarankan agar subsidi BBM itu dihapuskan saja dan dialihkan untuk membangun infrastruktur di daerah, agar ekonomi daerah bergerak lebih cepat. Suryo menyarankan, anggaran subsidi BBM itu diserahkan ke tiap provinsi masing-masing Rp 5 triliun.

“Kadin mengusulkan agar tiap provinsi memperoleh Rp 5 triliun dari dana pengalihan subsidi BBM tersebut untuk membangun infrastruktur dan sektor pendidikan,” tutur mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) ini. Menurut dia, subsidi BBM saat ini, terutama di kawasan Jakarta dan sekitarnya, habis terbuang percuma di kemacetan.

Dari hasil kajian yang dibuat pakar perencanaan sipil Firdaus Ali dari Fakultas Teknik UI, kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp 28,1 triliun dalam setahun. Sebesar Rp 10,7 triliun di antaranya berupa BBM yang terbakar habis. Dengan dialokasikan ke daerah, pemda dapat membangun jembatan dan jalan, dengan konsekuensi, pemakai jalan harus mengeluarkan ongkos sedikit lebih besar.  

Namun, ekonom Aviliani memperkirakan, pemerintah tak akan gegabah mencabut subsidi BBM dalam dua tahun ini. Sebab, kata dia, antara 2013-2014 merupakan tahun konsolidasi politik. Partai-partai meyakini hal itu sebagai kebijakan yang sangat tidak populis dan bisa mengganggu kepercayaan publik.  “Jadi saya yakin pemerintah tidak akan serta merta menaikkan harga BBM jika tak ingin perolehan suaranya di pemilu dan pemilihan presiden 2014 melorot,” tuturnya dalam kesempatan sebelumnya.  

Hal senada juga diungkapkan ekonom LIPI Latif Adam. Menurut dia, menaikkan harga BBM tahun ini membawa risiko bagi partai berkuasa. Namun demikian, kata Latif, masih ada sedikit waktu untuk memperbaiki citra dan memberikan pemahaman bahwa pengurangan subsidi BBM itu harus dilakukan. (saksono)