NERACA

Jakarta - Rencana anak usaha PT Pertamina yaitu PT Pertagas yang akan mengakuisisi infrastruktur gas baik penggabungan perusahaan pipa gas, pabrik elpiji dan petrokimia dinilai akan sulit terealisasi. Pasalnya, dengan melakukan akuisisi untuk ketiga sub bidang itu maka ada kemungkinan lebih mengutamakan kepentingan dan keuntungan korporat saja.

"Rencana akuisisi infrastruktur gas seperti yang akan dilakukan PT Pertagas, anak usaha PT Pertamina (Persero), harus diatur pemerintah agar bernilai tambah bagi kepentingan nasional," ungkap Pengamat Energi Pri Agung Rakhmanto di Jakarta, Senin (18/2).

Untuk itu, dia mengharapkan agar pemerintah lebih dulu mengatur secara rinci infrastruktur gas nasional dari pada diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. "Tentunya akan ada kemungkinan lebih mengarah kepada keuntungan korporasi saja dari pada kepentingan nasional," katanya.

Ia menilai rencana akuisisi ini untuk memperluas dan mempercepat pencapaian peluang bisnis perseroan sehingga diharapkan kinerja operasi dan keuangan perseroan juga semakin meningkat. "Pertimbangan infrastruktur yang akan diakuisisi berdasarkan perhitungan teknis dan komersial," katanya.

Dari sisi teknis mempertimbangkan umur atau masa beroperasinya infrastruktur tersebut dengan jumlah cadangan pasokan gas yang tersedia. Jumlah cadangan gas harus sesuai dengan rencana operasional infrastruktur gas tersebut.

Sebelumnya, PT Pertagas berencana mengakuisisi infrastruktur gas di luar negeri dengan membeli saham pipa atau pabrik LPG di Papua Nugini dan Korea. pembelian saham tersebut akan berbarengan dengan induk usahanya dalam mengakuisisi blok minyak dan gas bumi. "Nantinya, Pertagas bisa membangun pipa untuk menyalurkan gas yang dihasilkan dari blok yang diakuisisi Pertamina. Namun prosesnya masih harus kita sampaikan ke persero," ungkap Direktur Utama Pertagas Gunung Sardjono Hadi.

Dia menjelaskan, untuk dana investasi Pertagas pada tahun ini sebesar US$ 366,47 juta atau sekitar Rp 3,41 triliun. Namun Gunung enggan menyebutkan berapa dana yang diangarkan untuk melaksanakan proyek akuisisi tersebut. "Jadi anggaran dinamis saja. Kalau ada peluang, bisa pengalihan dana," tegas Gunung.

Dia menuturkan, Pertagas tidak akan mengingkari komitmennya untuk memperioritaskan pengembangan proyek gas dalam negeri. Pertagas juga tidak akan menutup kemungkinan mengembangkan perusahaannya di luar negeri. "Meski memprioritaskan dalam negeri tidak tertutup kemungkinan akuisisi overseas dilakukan," jelas Gunung.

Selain akuisisi infrastruktur gas, Pertagas masih akan menjalankan proyek, diantaranya ialah seperti pembangunan pipa Arun-Belawan sebesar Rp 2,3 triliun, Gresik dan Semarang sebanyak Rp 293 miliar serta mini LNG di Timur Indonesia Rp 252 miliar. Kemudian proyek NBD Rp 214 miliar dan Simenggaris Bunyu Rp 205 miliar.

Akuisisi Blok Gas Nasional

Dikala PT Pertagas akan mengakuisisi infrastruktur gas di luar negeri, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk justru berencana untuk mengakuisisi blok gas di Indonesia. Proses akuisisi tersebut akan berjalan selama 6-9 bulan. Saat ini perseroan sedang melakukan uji tuntas (due diligence) lapangan gas tersebut. Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Resiko PGN Wahid Sutopo mengatakan dana investasi untuk mengakuisisi blok gas tersebut sebesar Rp 5 triliun. "Angkanya kan sewaktu-waktu bisa berubah. Tapi prioritas kita di dalam negeri (Indonesia)," ujar Wahid.

Wahid menegaskan proses akuisisi blok tersebut akan berjalan dalam waktu 6-9 bulan. PGN memprioritaskan akuisisi blok gas yang sudah berproduksi. "Tapi maunya deket-deket jaringan kita. Itu yang jadi prioritas," tegasnya. Namun, kata Wahid, dana investasi tersebut harus atas seizin komisaris karena masih menunggu hasil dari uji tuntas blok gas tersebut. "Kan gini kalau kita mau ikut anggaran dasar kan harus izin komisaris. Kalau due dilligence udah kelar kita baru ajukan ke komisaris. Jadi angkanya belum bisa sekarang," jelasnya.

Rencana PGN untuk mengakuisisi blok gas ini telah dilontarkan sejak tahun 2009 lalu. PGN mengklaim dengan mengakuisisi blok gas di dalam negeri bisa menjamin pasokan untuk pelanggan perusahaan gas tersebut.Namun, hingga saat ini rencana tersebut masih belum terealisasi.

Sementara itu, Kementerian ESDM mengaku telah mengalokasikan anggaran tahun 2013 sebesar Rp237,4 miliar untuk membangun pipa distribusi gas terintegrasi bagi keperluan pemanfaatan gas sektor transportasi. "Pembangunan ini dilakukan untuk mengatasi terbatasnya jaringan pipa distribusi gas di daerah-daerah yang memiliki aktivitas transportasi tinggi," ujar Direktur Pembinaan Program Migas Heri Poernomo.

Selain membangun pipa distribusi gas yang terintegrasi, Pemerintah juga menyediakan Rp 237,425 miliar untuk membangun SPBG terintegrasi. "Pembangunan SPBG ini diharapkan dapat menyerap pasokan gas yang telah disediakan pemerintah yang saat ini berstatus idle karena tidak dapat dimanfaatkan," ungkap Heri.

Sekadar mengingatkan, untuk tahun 2012, Pemerintah telah menyiapkan pasokan gas sebesar 35,5 MMSCFD untuk keperluan konversi dari BBM ke bahan bakar gas di sektor transportasi. Rencananya, Pemerintah akan membagikan 14.000 unit konverter kit dan membangun beberapa SPBG. Namun program ini tidak berjalan lancar sehingga pasokan gas tersebut tidak termanfaatkan. "Jika ada swasta yang siap membangun SPBG, kami siap memberikan gasnya," tegas Heri.