Di tengah banyaknya kritik  terhadap  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), momentum Rapimnas Partai Demokrat yang berlangsung kemarin (17/2) di Jakarta merupakan ajang pemantapan para kader, dan sekaligus menjaga momentum ekonomi politik supaya tetap kondusif di negeri ini. Terbukti, Rapimnas itu sama sekali tidak membahas upaya pelengseran ketua umum partai Anas Urbaningrum yang belakangan ini menjadi isu nasional.

Ini menunjukkan gaya kepemimpinan SBY selama ini tetap mengutamakan terciptanya nilai keadilan substansial dan profesionalitas pelayanan kepada masyarakat. Di hadapan masyarakat SBY tetap berkomitmen menjamin  rasa keadilan dan pelayan publik yang profesional.

Walau sepintas gaya kepemimpinan SBY terkesan mirip  otoriter,  mengingat latar belakang beliau adalah seorang militer, kenyataannya  sekarang SBY adalah seorang sipil yang masih menjabat sebagai presiden.  SBY tampaknya lebih dominan menganut gaya kepemimpinan demokrasi sesuai dengan asas demokrasi yang dianut oleh Indonesia.  

Sebab, dari berbagai proses pengambilan kebijakan, SBY tidak melakukannya sendiri namun melalui persetujuan pihak-pihak yang berwenang dan terkait misalkan DPR, MPR, MA dan lain-lain. Kecuali jika kondisi negara krisis, maka  peran SBY untuk menerapkan gaya kepemimpinan otoriter sangatlah diperlukan karena pada kondisi tersebut diperlukan tindakan yang cepat dan tepat.

Persepsi masyarakat terhadap sosok SBY yang dinilai kurang tegas dalam upaya penindakan masalah korupsi  yang sudah mendarah daging di negeri ini,  hal itu disebabkan lemahnya tim public relations SBY dalam sosialisasi pemberantasan korupsi yang komprehensif.   Padahal dengan  gaya kepemimpinan demokratis  itu sangat baik dan kita bersyukur tidak mempunyai pemerintah yang otoriter seperti “Yang Dipertuan Agung” atau pemimpin yang minta disembah dan lain-lain.

Kurang tegasnya ini adalah tentang penegakan hukum, banyak pejabat-pejabat yang bermasalah dengan hukum dan kemudian bersembunyi dan berlindung pada SBY.  Mungkin SBY tidak tegas karena beliau terpengaruh oleh filsafat Jawa yaitu rasa “pekewuh” atau istilah kita adalah rasa sungkan sehingga kita dalam memperlakukan lebihnya mengadili teman sejawat timbul perasaan tidak enak atau tidak etis apabila mengadili teman sendiri. Rasa inilah yang harus dihilangkan oleh seorang pemimpin.  Pemimpin harus bisa bersikap dan bertindak objektif dan tegas demi kepentingan publik.

Jadi,  sejumlah lembaga yang berdiri dalam kepemimpinan SBY untuk mengatasi permasalahan yang ada dan merupakan langkah yang baik seperti  KPK, sebuah lembaga yang mengatasi masalah korupsi, ternyata sudah berperan efektif dalam membongkar banyak kasus korupsi.

Ini juga mencerminkan  sisi positif dari segi kepemimpinan SBY  yang mampu mentransformasikan gaya kepemimpina otoriter ke demokratis.  Artinya, dalam beberapa kondisi  tertentu dimana seorang pemimpin tidak harus turun tangan memberikan instruksi yang harus dikerjakan kepada anggotanya dikarenakan masalah memerlukan pemecahan dengan waktu yang  cukup panjang.

Sangat jauh dari anggapan sementara kalangan yang menyebut SBY sebagai figur peragu, lambat, dan tidak "decisive" (tegas).  Padahal  sebagai sosok yang demokratis, menghargai perbedaan pendapat, SBY berani menegur pimpinan Lapindo supaya menepati janjinya kepada masyarakat.

Tidak hanya itu, pada kesempatan Rapimnas semua kader pimpinan Demokrat  diminta menandatangani pakta integritas, untuk  di kemudian hari dapat dijadikan bukti  di depan pengadilan jika terjadi perbuatan menyimpang oleh yang bersangkutan.

Bagaimanapun, pemimpin transformatif lebih mementingkan revitalisasi ekonomi dan politik supaya tetap kondusif, ketimbang memberikan menjalankan instruksi yang bersifat top down.  Gaya kepemimpinan transformatif lebih memposisikan diri mereka sebagai mentor yang bersedia menampung aspirasi para bawahannya. Dia lebih menekankan pada bagaimana merevitalisasi institusinya, baik dalam level organisasi internal maupun negara.