NERACA

Jakarta – Ekspor mineral seharusnya bisa menekan defisit perdagangan Indonesia yang tahun 2012 lalu USD 1,62 miliar. Namun karena kebijakan perindustrian dan perdagangan tidak jelas, membuat mineral seharusnya menjadi andalan ekspor, tidak banyak memberi konstribusi. Penyebabnya sederhana saja, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tak mempunyai fokus jelas dalam industri down stream.

Hal itu dikemukakan mantan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Prof Dr Ir Rahardi Ramelan MCE MSc, dalam peluncuran Grup Diskusi Plato, di Jakarta Jumat (15/2). “Jaman saya, perdagangan dan industri menjadi satu. Tetapi kemudian dipecah oleh rejim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena SBY sangat politis, membutuhkan banyak kementerian untuk bagi-bagi jabatan kepada koalisi,” kata Rahardi yang juga Menteri Riset dan Teknologi (Menristek).

Rahardi mengatakan, industri nasional terlanjur terkotak-kotak dan sektarian. Industri farmasi, dikelola Kementerian Kesehatan. Industri bahan baku dan lanjutan crude palm oil (CPO), dibina Kementerian Pertanian. Industri kimia berbasis gas dan minyak, dibina Kementerian ESDM. Demikian juga industri lainnya. “Seharusnya, up stream dibina kementerian terkait, tetapi sudah menjadi industri down stream, sudah harus berada di Kementerian Perindustrian,” katanya.

Mengenai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 yang tak kunjung direvisi, adalah bukti kebingungan Kementerian ESDM. Juga mengenai pasar zirconia yang hanya 5% dan justru hanya ini yang diatur Permen 7, Rahardi mengatakan, itulah bukti ketidakpekaan para pejabat. “Setiap produk baru harus memiliki bussines relation sendiri, mulai produksi hingga pemasaran. Seharusnya hal ini harus dipahami pejabat. Tak mudah masuk ke komoditas baru,” tandasnya.

Tekan Defisit

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Zirconium Indonesia (APZI) Ferry Alfiand mengatakan, ekspor mineral sesungguhnya bisa berperan banyak untuk menekan defisit perdagangan. Tetapi karena kebijakan pemerintah dalam revisi Permen 7 tidak jelas, membuat mineral seakan-akan tidak berperan. Akibat nyata, ekspor menjadi turun drastis, kini hanya sekitar 3% dari ekspor 2011.

Ferry memberi hitungan konkret, industri zs nasional bisa menekan impor zs oleh aneka industri keramik yang sedikitnya 50 ribu ton per tahun, atau senilai USD 100 juta per tahun. Pada saat bersamaan, pertambangan zs berpotensi mengekspor zs 600 ribu ton per tahun, atau senilai USD 1,2 miliar. “Jadi dari down stream zirconium, mempunyai potensi USD 1,2 miliar per tahun. Potensi ini tidak dicermati pemerintah. Isunya deregulasi, namun yang terjadi adalah regulasi demi regulasi,” ujar Ferry.

Zirconium tak hanya berdampak langsung pada nilai ekspor. Pembangunan pengolahan zs dan modal kerja, mendatangkan devisa sedikitnya USD 30 juta per pabrik. Jika sepuluh pabrik saja yang membangun zs, maka devisa masuk sedikitnnya USD 300 juta. “Jika industri perumahan dunia semakin maju, kebutuhan keramik akan semakin besar, sehingga konsumsi zs akan semakin besar,” jelas Ferry, mengolah zirconium berbasis di Kalimantan Tengah.

Bebas Bea Keluar

Menurut teknologi juga pernah menjadi Wakil Ketua Bappenas, ekspor Indonesia sebetulnya berbasis natural resource dan impor barang modal (yang kemudian diekspor). Tetapi yang terjadi, natural resource tidak diolah, sedangkan impor barang modal tidak diimbangi dengan kandungan lokal, sehingga perbedaan nilai ekspor-impor hanya sebagai jasa tukang jahit saja. Untuk mineral, kebijakan tidak jelas, sehingga tidak berperan banyak menekan defisit perdagangan.

Rahardi menekankan perlunya pembebasan bea ekspor untuk hasil pengolahan mineral yang memang tidak bisa diolah lagi. Dengan demikian, industri mineral berlomba-lomba ekspor, sehingga pada akhirnya memperbesar nilai ekspor, dan pada saat bersamaan menekan impor untuk komoditas bersangkutan. “Kejelasan pengolahan zirconium silikat (zs), akan menekan impor zs oleh industri keramik, dan menggenjot ekspor,” kata Rahardi.