Perdalam Pasar Keuangan - BI Dorong Pembentukan Referensi Nilai Tukar Rupiah

NERACA

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mendorong pembentukan referensi nilai tukar rupiah di pasar spot domestik. Adanya referensi ini diharapkan dapat mendorong likuiditas dan efisiensi pasar valas sehingga memperdalam pasar keuangan domestik.

“Selama ini tidak adanya referensi (nilai tukar rupiah) di pasar spot (domestik) menyebabkan quotation sulit dibentuk sehingga akibatnya para pelaku pasar valas kesulitan mencari instrumen forward di dalam negeri. Padahal instrumen yang dibutuhkan orang tidak hanya spot, tapi juga forward, karena ini sebenarnya bisa untuk lindung nilai (hedging),” tutur Difi A. Johansyah, Kepala Grup Hubungan Masyarakat BI, ketika ditemui di Jakarta, Selasa (12/2).

Forward itu, kata Difi, merupakan spot yang dijumlahkan dengan premi. Yang mana kedua hal tersebut ditentukan oleh bank-bank yang melakukan transaksi di pasar devisa. “Sehingga sekarang kita harus disiplinkan spot-nya dulu agar bank-bank itu mau berkontribusi membentuk spot bersama. Jadi hal itu bisa jadi acuan untuk pricing daripada forward. Kalau spot ini bisa digunakan masing-masing bank. Misalnya bank A, pada jam 10 tawarkan 5; B tawarkan 5,1; C tawarkan 5,2; D tawarkan 5,3; dan E tawarkan 5,4. Jadi ini dilakukan di jam yang sama, dan berapa nilai akhirnya mungkin dirata-rata saja. Bisa dibilang itu mewakili suasana hati pasar pada saat itu,” jelasnya.

Referensi nilai tukar rupiah tersebut, Difi juga akui sebagai salah satu cara memperdalam pasar keuangan domestik. Menurutnya, alasan adanya NDF di luar negeri itu dikarenakan investor tidak bisa mendapatkan pasar forward yang kredibel di dalam negeri.

“Makanya kita akan benahi akarnya, dan Alhamdulillah, rupiah pada akhir-akhir ini cukup bagus kinerjanya. Kalau pasar (uang) kita efisien dan liquid otomatis pasar valas juga akan dalam. Tapi memang pada Januari 2013 lalu, rupiah secara rata-rata melemah sebesar 0,22% (mtm) ke level Rp9654 per dolar AS dengan volatilitas yang tetap terjaga. Ke depan, BI akan menjaga stabilitasnya sesuai dengan kondisi fundamental perekonomian,” ujarnya.

Difi juga mengatakan bahwa orang-orang yang punya valas di dalam negeri membutuhkan penempatan (placement). “Kalau placement itu (yang biasa jadi) pertanyaannya adalah pricing-nya berapa,” imbuhnya.

Difi menambahkan bahwa diskusi dengan bank-bank devisa soal pembentukan referensi tersebut sudah dilakukan pada minggu kemarin. “Pesertanya yana bank-bank devisa itu, atau yang biasa membentuk PUAB valas. Jadi yang tadinya transaksinya biasa dilakukan dimana-mana, tapi pasti tetap ada yang butuh cari satu waktu transaksi yang sama,” katanya.

Mekanisme penentuan referensi itu, ucap Difi, akan dibentuk oleh bank-bank itu sendiri. “Ini lebih kepada Self Regulatory Organization (SRO), jadi persis seperti Jibor. Karena ini untuk kepentingan mereka, juga tergantung kesiapannya masing-masing. Hasilnya mereka juga positif soal (penentuan) itu. BI nanti akan bertindak sebagai fasilitator yang akan memberi panduan (pelaksanaan),” tuturnya.

Sementara itu, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada kemarin juga memutuskan mempertahankan BI Rate pada level 5,75%. Tingkat BI Rate tersebut dinilai masih konsisten dengan tekanan inflasi yang terkendali sesuai dengan sasaran inflasi tahun 2013 dan 2014 yang sebesar 4,5% plus minus 1%.

“Kami menilai bahwa perekonomian Indonesia masih menunjukkan kinerja yang kuat, namun tetap mewaspadai tingginya tekanan terhadap keseimbangan eksternal sejalan dengan masih kuatnya impor di tengah perekonomian global. Jadi ke depannya, BI akan memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong penyesuaian keseimbangan eksternal sehingga defisit transaksi berjalan berada pada tingkat yang sustainable,” jelasnya.

Kemudian, BI menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 mencapai 6,23%, dan memperkirakan pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama 2013 akan mencapai 6,2%, karena ditopang permintaan domestik. Sedangkan untuk keseluruhan tahun 2013, setelah memperhitungkan aktivitas ekonomi pada triwulan III dan IV 2013 termasuk pengeluaran untuk persiapan Pemilu, maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai kisaran 6,3%-6,8%. “Persoalan Pemilu itu, lebih ke konsumsi masyarakat yang akan semakin banyak untuk pembelanjaan Pemilu, jd sehingga ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga,” imbuhnya.

Di sisi eksternal, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan IV 2012 membaik, yang terutama disebabkan oleh kinerja transaksi modal dan finansial yang didukung oleh likuiditas pasar keuangan global. Sedangkan, meningkatnya defisit transaksi berjalan terjadi terutama akibat menurunnya surplus neraca perdagangan non migas dan meningkatnya defisit neraca perdagangan migas.

“Ke depan, transaksi berjalan pada triwulan pertama 2013 diperkirakan membaik, karena membaiknya pula kinerja ekspor sejalan dengan pemulihan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama seperti Cina dan AS. Lalu, cadev sampai akhir Januari 2013 mencapai US$108,78 miliar atau setara dengan 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri,” jelasnya.

Kemudian, stabilitas sistem keuangan dan fungsi intermediasi perbankan tetap terjaga baik, yang mana bisa trelihat dari tingginya rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) yang berada di atas batas minimum 8%, dan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) gross yang di bawah 5%. Pertumbuhan kredit hingga akhir Desember 2012 mencapai 23,1%. Dengan rincian masing-masing, kredit modal kerja tumbuh 23,2% (yoy), kredit investasi tumbuh 27,4% (yoy), kredit konsumsi tumbuh 20% (yoy).

“Kredit konsumsi tumbuh lebih tinggi karena itu musiman, bukan perubahan tren. Karena pada akhir dan awal tahun, ada Natal dan Imlek, jadi biasanya kredit itu akan tumbuh pada Desember akibat perusahaan itu mengejar target,” tutupnya. [ria]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…