NERACA

Jakarta-Pencatatan saham perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pasar modal hingga saat ini masih harus menunggu restu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Keputusannya akan kita lakukan kurang dari seminggu. Nanti kita bersurat dengan menteri BUMN," jelas Ketua komisi XI DPR RI, Emir Moeis

Padahal, proses perizinan yang harus dilalui oleh perusahaan plat merah tersebut terhitung sudah sangat lama dan berulang kali didiskusikan antarpihak pemerintah dan DPR. Jelang tahun politik ini, hal tersebut tampaknya menjadi semakin sulit. Bahkan sampai dengan jajak dengar pendapat terakhir kemarin antarpihak yang berwewenang dan berkepentingan belum menemukan titik terang, yaitu masih terjadi misperception mengenai pelepasan saham ke publik.

Sebagian anggota DPR menilai, dengan dicatatkannya saham Semen Baturaja sebesar 35% misalnya, ke publik artinya hanya akan menguntungkan pihak asing. Hal tersebut dinilai tidak lebih tepat dengan melakukan merger dengan perusahaan BUMN lainnya.  “Sebaiknya yang 35% ini dijual ke Semen Indonesia, sehingga melebur. Sehingga semen kita menjadi lebih kuat,” ujar Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Gerindra , Sadar Subagyo.

Sementara menteri BUMN Dahlan Iskan tampak pesimistis atas keikutsertaan BUMN dalam pengembangan pasar modal, terlebih dengan BUMN besar. Namun, sejauh ini pihaknya akan terus mengupayakan perusahaan-perusahaan lainnya, seperti anak usaha yang dinilai lebih sederhana untuk melakukan proses penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO). “Kami masih akan mencari perusahaan yang memungkinkan untuk IPO. Tapi kalau prosesnya panjang seperti ini, menguras energi. Terlebih tahun 2013, nuansa politiknya cukup tinggi. Mungkin anak usaha-anak usaha yang prosesnya lebih sederhana.” jelasnya.

Batalnya pelaksanaan IPO perusaan plat merah di tahun 2013, yaitu pegadaian dan PT Pos Indonesia yang sebelumnya diinformasikan, sangat disayangkan pelaku pasar. Sejauh ini beberapa perusahaan BUMN yang tercatat di pasar modal mampu menunjukkan kinerja yang cukup positif dan menyerap investor, baik domestik maupun asing. “Dari 141 BUMN hanya 16 yang masih merugi dan 125 BUMN yang bisa untung.” ujar Direktur Utama BEI, Ito Warsito.

Sementara analis dari PT Trust Securities, Reza Priyambada mengatakan, sulitnya terealisasi IPO BUMN di tahun ini karena terhambat masalah politis. Terlebih di tahun pemilu, di mana konsentrasi akan lebih cenderung mengarah pada perpolitikan. “Biasanya orang-orang DPR akan fokus ke 2014, sehingga ini bisa berpengaruh pada IPO BUMN,” jelasnya.

Menurut Reza, pencatatan saham BUMN berada di tangan DPR. Jika orang-orang yang duduk di DPR bisa lebih professional dengan mengenyampingkan ego politik maka prospek pencatatan saham BUMN bisa lebih baik. Sementara untuk persentase jumlah saham yang akan dilepas BUMN di publik tidak seharusnya dipermasalahkan. Karena pemerintah selaku pemegang saham mayoritas dapat menentukan besaran persentase sahamnya tersebut.

Biasanya, pelaku pasar menetapkan minimal 20-25% saham perusahaan untuk dilepas. Angka tersebut sudah dianggap cukup untuk mewakili kepemilikan publik bagi emiten di pasar modal. Sejauh ini, lanjut dia, saham BUMN, khususnya terkait sektor konstruksi dapat menyerap investor. Sementara untuk kondisi pasar yang saat ini dinilai cukup fluktuatif, tidak berpengaruh terhadap pencatatan saham. Jika emiten tersebut direspon positif maka dapat mengimbangi kondisi pasar yang mungkin sedang tidak terlalu baik.