NERACA
Jeddah - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mengaku akan segera membuka kantor perwakilannya di tiga kota penting di Arab Saudi, yaitu Jeddah, Mekkah dan Madinah, untuk mempermudah arus keuangan dan kenyamanan finansial jemaah ibadah haji dan umrah.
"Kami sudah menjajagi pembukaan kantor cabang di Arab Saudi. Insya Allah dalam waktu dekat sudah bisa beroperasi," kata Direktur Utama BNI, Gatot M Suwondo, di sela-sela Forum Bisnis Indonesia-Arab Saudi di Jeddah, Senin, yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Gatot, pembukaan kantor cabang penuh tersebut menindaklanjuti MoU pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang ditandatangani di Bali 11 April 2012. Artikel 24 MoU tersebut berbunyi kedua belah pihak menyambut baik persetujuan pemerintah Saudi Arabia untuk pembukaan cabang BNI di Arab Saudi.
Dengan demikian, akan melengkapi kantor cabang luar negeri yang ada di Singapura, Tokyo, Hong Kong, London dan New York, serta cabang pembantu di Osaka. Menurut Senior Wakil Presiden BNI A Firman Wibowo, pembukaan kantor cabang itu akan mempermudahkan transaksi keuangan bagi 1,3 juta pekerja, jemaah haji 300 ribu per tahunn, dan jemaah umrah 750 ribu per tahun.
"Untuk memudahkan pekerja kirim uang, yang untuk jemaah haji cukup bawa kartu ATM saja tidak perlu banyak bawa uang tunai, dan TKI pulang cukup bawa ATM,” terang Firman. Sedangkan untuk pengusaha akan mempermudah trade financing bisnis, arus ekspor impor, karena pengusaha Indonesia banyak ekspor makanan, agribisnis, perikanan, dan teksil.
Gatot Suwando juga mengungkapkan, ada perputaran uang yang sangat besar. Sebanyak US$500 juta-US$600 juta setiap tahun, yang berputar untuk akomodasi hotel, makanan, oleh-oleh dan dilanjutkan perdagangan.
"BNI ingin menjadi Jembatan investasi pengusaha Indonesia dan Arab Saudi," kata Gatot. Perseroan, lanjut dia, sudah menjajaki lokasi kantornya. Tinggal menunggu izin otoritas keuangan Arab Saudi. Dia pun mengaku sudah mendapat dukungan dari Kementerian Agama, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. [ardi/ant]
Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…
NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…
NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…
Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…
NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…
NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…
