Perusahaan BUMN Dinilai Prudent

 

NERACA

Jakarta – Lembaga pemeringkat asal Negeri Paman Sam, Fitch Ratings, menilai perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia cukup prudent dengan kondisi makro ekonomi seperti sekarang.

“Misalkan Pertamina, tidak mungkin default karena kalau terjadi masalah maka akan di-support negara untuk membayar obligasi,” kata Rating Director Fitch Ratings Eddy Handali di Jakarta, Senin (4/2).

Meskipun, lanjut Eddy, itu tidak berlaku untuk seluruh BUMN. “Seperti Merpati. Mungkin tidak dianggap strategis,” kata dia.

Selain menilai baik perusahaan-perusahaan BUMN, Fitch Ratings juga memberikan rating lebih tinggi kepada perbankan. Menurut Eddy, makro ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang berpengaruh dalam hasil rating cukup baik. “Sektor perbankan itu sangat terpengaruh kondisi makro ekonomi. Kalau makro ekonominya bagus, perbankan juga akan bagus,” jelas Eddy.

Bank Indonesia (BI), menurut Eddy, cukup baik dalam mendorong perbankan. Salah satu aturan BI yang cukup bagus mendorong perbankan adalah aturan batas minimal down payment dalam rangka menekan laju kredit konsumtif.

Fitch juga menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai terus membaik, terlihat dari rasio pertumbuhan kredit perbankan Indonesia yang berkisar pada angka 20% paling tidak dalam tiga tahun ini.

Untuk diketahui, Fitch Rating memberikan rating sebuah perusahaan dengan melihat empat hal. Pertama kondisi makro ekonomi negara tempat perusahaan berada. Kedua jenis industrinya, misalkan industri keuangan, agroindustri, pertambangan, atau yang lain. Ketiga, Fitch melihat dari posisi perusahaan tersebut, seberapa baik pangsa pasarnya, sebagus apa posisi perusahaan tersebut. Hal keempat yang menjadi pertimbangan adalah kekuatan finansial dari perusahaan tersebut.

Data yang dikumpulkan untuk me-rating suatu perusahaan diambil oleh Fitch dari hasil riset, pandangan analis, informasi media, dan dari perusahaan itu sendiri.

Penilaian baik di sektor perbankan Indonesia tidak diikuti oleh sektor lainnya di Indonesia. Fitch melakukan cap pada beberapa sektor, misalnya industri penerbangan. Dalam industri ini, Fitch hanya akan memberikan rating tertinggi BBB. “Kami menilai industri penerbangan itu very capital intensive (sangat padat modal), sangat riskan,” kata Eddy.

Industri multi finance juga mempunyai batasan dalam penilaian Fitch. “Rating industri multi finance tidak akan lebih tinggi daripada perbankan,” ujar Eddy. Hal tersebut dikarenakan kegiatan usaha multi finance mempunyai likuiditas yang terbatas.

Fitch telah melakukan rating terhadap 55 perusahaan nasional. Beberapa perusahaan yang memiliki nilai maksimal AAA adalah Pertamina, PLN, Bank Mandiri, dan BRI.

Berikut ini adalah urut-urutan rating dari yang tertinggi: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC+, CCC, CC+, CC, CC-, C+, dan C.

 

BERITA TERKAIT

Dapat Fasilitas KITE, Ekspor Panel Surya JSKY Berpotensi Tambah Devisa Negara

  NERACA Jakarta - Perusahaan energi dan produsen panel surya dan modul surya, PT Sky Energy Indonesia Tbk (JSKY), telah mendapatkan…

Ini Susunan Direksi dan Komisaris Baru PT PNM

NERACA Jakarta - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM resmi memiliki susunan direksi dan komisaris baru berdasarkan SK Menteri…

Ini Susunan Direksi dan Komisaris Baru PT PNM

NERACA Jakarta - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM resmi memiliki susunan direksi dan komisaris baru berdasarkan SK Menteri…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Dapat Fasilitas KITE, Ekspor Panel Surya JSKY Berpotensi Tambah Devisa Negara

  NERACA Jakarta - Perusahaan energi dan produsen panel surya dan modul surya, PT Sky Energy Indonesia Tbk (JSKY), telah mendapatkan…

Ini Susunan Direksi dan Komisaris Baru PT PNM

NERACA Jakarta - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM resmi memiliki susunan direksi dan komisaris baru berdasarkan SK Menteri…

Ini Susunan Direksi dan Komisaris Baru PT PNM

NERACA Jakarta - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM resmi memiliki susunan direksi dan komisaris baru berdasarkan SK Menteri…