NERACA
Jakarta - Kasus suap kuota sapi impor disinyalir sebagai buntut dari buruknya sistem penentuan kuota impor daging saat ini. Sebagai langkah antisipasi agar pengusaha tidak bertindak nakal, Kementerian Perdagangan mengusulkan perizinan impor dilakukan melalui internet.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengaku sudah mengusulkan gagasan itu kepada koleganya di Kementerian Pertanian. Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Peternakan adalah pihak yang berwenang mengatur kuota impor setiap perusahaan yang ditunjuk.
“Salah satu yang kita tawarkan seperti yang sudah kita terapkan, yaitu betul-betul mengurangi interaksi antara pemohon dan pemberi izin melalui e-licensing. Jadi tidak ada tatap muka," kata Bayu di Jakarta, Senin (4/2).
Menurut Bayu, sistem online membuat perizinan lebih transparan dan mudah prosedurnya. Selain itu, kesesuaian antara kuota nasional dengan jatah impor setiap perusahaan bisa dicocokkan sewaktu-waktu. “(Pemohon) cukup masuk ke sebuah loket dan ambil (formulir) di situ. Atau by email saja, saya rasa akan bisa lebih transparan,” ujarnya.
Khusus mengenai kuota impor daging tahun ini, Bayu menyatakan seharusnya tidak ada lagi suap menyuap, seperti dilakukan pemilik Indoguna Utama yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu.
Dia juga belum melihat ada peluang kuota ditambah. Kenaikan harga daging yang berpotensi melonjak Juni mendatang juga belum membuat Kemendag merasa perlu mengusulkan penambahan kuota impor, kecuali muncul dinamika pasar tertentu.
"Yang jelas kita sudah laporkan harga daging seperti ini ke Menko Perekonomian. Penetapan (kuota impor) tahunan bisa dievaluasi per enam bulan," ujar Bayu.
Dalam kesempatan itu, Bayu juga mengungkapkan selisih antara harga jual sapi potong peternak dengan daging daging segar sangat besar. Dari peternak, sapi biasanya dijual dengan Rp 35.000 per kilogram. Namun sampai di pasaran, harganya mencapai Rp 90.000 alias meroket Rp 55.000.
Bayu mengakui ada keanehan dalam kondisi tersebut. Namun dia enggan berspekulasi adanya keterlibatan pengusaha daging sehingga harga jual ke konsumen melonjak.
Sampai saat ini, pihaknya merasa kenaikan harga murni disebabkan kurangnya pasokan di pasaran, khususnya untuk kawasan Jabodetabek.
"Kalau saya kira harus dibuktikan secara ilmiah apakah oligopolinya itu membuat harga naik. Karena sekarang (harga naik) karena kekurangan suplai, kalau disebut oligopoli harus kita uji dulu," ujarnya.
Dari data hasil rapat Koordinasi Kementerian bidang Perekonomian, saat ini ada 76 importir sapi terdaftar. Sementara jumlah sapi siap potong di Tanah Air ada 14,7 juta ekor. Bagi Bayu, seharusnya dengan kondisi itu, selalu ada pasokan daging sapi, baik dari lokal maupun impor. "Rasanya semua bisa memasok sapi, tapi dari sapi menjadi daging itu masalahnya," cetusnya.
Bayu mengakui pihaknya tidak terlalu memantau alur distribusi daging sapi, setelah importir mendapat kuota dari Kementerian Pertanian. Pasalnya, sektor yang paling kekurangan daging adalah hotel, restoran, dan katering (horeka), sehingga harga daging varian tertentu terkerek. "Bahwa (perusahaan) akan memasok ke mana terserah dia. Jadi yang kita terima adalah (kuota) per perusahaan".
Tahun ini, kuota impor daging ditetapkan 80.000 ton setara daging. Khusus daging beku mencapai 32.000 ton. Sisa kebutuhan sapi potong untuk konsumsi umum dan industri rencananyadipasok oleh daging lokal.
Jangan Salah Hitung
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) meminta penetapan kuota impor daging didasarkan pada analisis data yang valid. Sebab, penetapan kuota impor daging sebesar 80 ribu ton jangan sampai salah hitung lagi karena akan berakibat Indonesia kekurangan daging sapi.
Ketua Umum Aspidi Thomas Sembiring mengatakan, ada sejumlah hal yang membuat pemerintah salah perhitungan dalam menetapkan kuota impor daging 2013. Pertama, pemerintah tidak menghitung adanya peningkatan konsumsi daging per kapita dan kebutuhan konsumsi bagi turis dan ekspatriat.
"Konsumsi daging tahun 2012 dipakai 1,97 kilogram per kapita per tahun saja pasokan tidak cukup. Sekarang konsumsi sudah naik jadi 2,2 kilogram per kapita, tapi impor justru dikurangi," kata Thomas.
Kedua, Thomas menilai pemerintah tidak menganalisis kemampuan pertumbuhan populasi sapi lokal untuk pemenuhan konsumsi daging. Pemerintah hanya mengandalkan data Badan Pusat Statistik yang menyebutkan pertumbuhan populasi sapi lima persen setiap tahun. "Pemerintah menganggap populasi naik terus lima persen. Tapi, kan, populasi naik ini karena impor sapi yang cukup besar. Ini yang tidak dianalisis," ujarnya.
Thomas menyebutkan, pemerintah memberikan alokasi impor daging beku sebesar 34 ribu ton, atau 60% dari total kuota impor 80 ribu ton untuk tahun depan. Importir diberikan izin pemasukan semester pertama 2013 sebesar 70% dari kuota 32 ribu ton atau sebanyak 20.400 ton. Sedangkan pada semester kedua, izin diberikan sebesar 9.600 ton atau 30% dari kuota.
"Minggu-minggu ini surat rekomendasi pemasukan (SRP) sudah mulai diberikan kepada importir. Tapi SRP ini langsung dikeluarkan untuk satu tahun. Biasanya, kan, SRP dikeluarkan tiap enam bulan sekali," ujarnya