Krisis ketersediaan spektrum mobile broadband kini dialami beberapa provider telekomunikasi di Indonesia. Akibatnya, di beberapa lokasi sinyal provider sulit ditemukan. Itu terjadi karena jumlah pengguna tak diimbangi dengan ketersediaan spektrum sumber sinyal.

NERACA

Ya, itu memang jadi persoalan tersendiri yang masih menghantui dunia telekomunikasi di Indonesia. Krisis ketersediaan spektrum jadi kendala para pengguna perangkat telekomunikasi di Indonesia. Tak heran, jika banyak yang mengeluhkan perangkat telekomunikasi mereka tak dapat bekerja dengan baik karena sinyal sulit ditemukan.

“Mobile broadband menjadi andalan untuk meningkatkan penetrasi internet di Indonesia. Masalahnya, ada bahaya laten yang harus bisa diatasi yakni krisis spektrum,” ungkap  Dirjen SDPPI yang juga Wakl Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Muhammad Budi Setiawan kala menjadi pembicara di seminar National Broadband Economy, belum lama ini.

Sebab, lanjut dia, cepatnya kondisi krisis spektrum untuk mobile broadband tak bisa dilepaskan dari   peningkatan penggunaan perangkat pintar seperti tablet dan smartphone yang  menuntut pemakaian frekuensi radio sebagai elemen pokok sebagai penghubung setiap perangkat gadget. Kondisi ini sebenarnya juga terjadi di luar negeri. Di Inggris dan Amerika Serikat, mobile broadband butuh tambahan  bandwidth sebesar 500 MHz pada 2020 nanti. Australia  memperkirakan kebutuhan bandwidth tambahan sebesar 150 MHz di 2015, dan tambahan 150 MHz lagi pada tahun 2020, dari alokasi yang kini tersedia, sebesar 800 MHz.

Sementara itu, di Indonesia kini hanya memiliki sekitar 425 MHz bandwidth efektif dimana distribusinya tak seimbang dan munculnya radio komersial layanan broadcasting yang menyebabkan berkurangnya sumberdaya frekuensi untuk broadband. Belum lagi kondisi alokasi yang tidak berdampingan di  1.800 MHz dan 2.1 GHz sehingga kurang optimal penggunaanya dari spektrum tersebut.

Nah, untuk mengatasi kekurangan spektrum, kata Budi, pemerintah tengah melakukan perbaikan manajemen frekuensi yang  akan membantu meningkatkan teknik pemakaian bersama (spectrum sharing) dan pendayagunaan frekuensi yang belum dimanfaatkan (unused frequency). Selanjutnya akan dilakukan peralihan model manajemen spektrum  dari pengalokasian dan pengawasan secara tradisional menjadi non tradisional berdasarkan pendekatan pasar, unlicensed, dan pemakaian bersama (sharing).

Hal yang telah dikaji diantaranya, penerapan spectrum sharing, infrastructure sharing, spectrum swap, spectrum aggregate, dan spectrum leasing. Berikutnya, mengimplementasikan spectrum Refarming berupa migrasi penyiaran analog ke digital terrestrial, Digital Dividend, dan lainnya. Selain itu juga mengadopsi  teknologi baru seperti Cognitive Radio Systems, Femtocell, dan level Access juga tentunya jangan dilupakan netralitas layanan dan teknologi. Tantangan lain dalam pengembangan frekuensi di Indonesia adalah masalah pendanaan. Misalnya, jika dilakukan relokasi tentu harus ada disiapkan dana untuk kompensasi.

Masalahnya, hanya 6% dari Rp10 triliun biaya izin spekltrum tahunan yang digunakandi sector ICT. Padahal, hampir  90% biaya itu berasal dari frekuensi seluler. Sebelumnya, berdasarkan laporan  Komisi Broadband Dunia untuk September 2012 penetrasi mobile broadband Indonesia berada di peringkat 41 dunia. IDC memperkirakan Mobile broadband akan menjadi kunci utama utilisasi Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)  dibanding fixed broadband dengan pertumbuhan rata-rata tahunan (CAGR) 55% hingga 2016.

Sekedar informasi, pada 2012 lalu, pangsa pasar jasa mobile broadband mencapai US$650 juta atau setara Rp6.25 triliun dengan 31 juta pelanggan yang tumbuh 80% dari tahun lalu. Menkominfo Tifatul Sembiring sendiri telah menargetkan  penetrasi broadband di Indonesia bisa menyentuh 100% populasi penduduk pada 2015 mendatang.