Tekan Biaya Logistik - Sistem Pelabuhan Indonesia Harus Dibenahi

NERACA

Jakarta - Keterbatasan infrastruktur membuat proses mengatur arus kontainer ke pelabuhan membutuhkan waktu berhari-hari. Pemerintah menyatakan diperlukan pembenahan agar dalam sistem pelabuhan Indonesia lebih terintegrasi. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, dengan melakukan pembenahan pada pelabuhan, Indonesia bisa menargetkan dwelling time atau waktu tunggu hanya 4 hari harus tercapai agar biaya logistik dapat ditekan.

Saat ini, proses masuknya kontainer untuk ekspor maupun impor rata-rata butuh 6,5 hari. "Biaya logistik kita baru 14,8% dari biaya produksi. Ini yang harus dikejar. Jangan mau kalah dengan negara lain yang sudah lebih dulu lari daripada kita", ungkapnya saat melakukan kunjungan kerja ke pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Senin (21/1).

Perbaikan pada sistem pelabuhan ini, tambahnya, bertujuan agar biaya logistik bisa 10% dari biaya produksi atau mampu menekan biaya logistik menjadi 22% dari saat ini 25% dari PDB sehingga meningkatkan daya saing ke negara lain. Integrasi, lanjut Hatta, termasuk dalam proses modernisasi pelabuhan agar pelabuhan mampu berstandar internasional. "Dengan demikian, bisa menurunkan biaya transaksi dan waktu transaksi,” tuturnya.

Hatta menginginkan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) tetap fokus pada pembenahan pelabuhan, sedangkan pelaku di dunia usaha bisa bersinergi dalam hal sarana angkutannya. Selain itu, pembenahan Pelabuhan Tanjung Priok ini juga sebagai upaya membantu kinerja instansi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. "Jadi kita men-service agar produk-produk kita punya daya saing dan untuk wilayah Kemendag, Kemenperin bisa lancar sistem logistik,” ujarnya.

Penataan Tidak Ideal

Sementara itu, kondisi pelabuhan Tanjung Priok tidak steril karena masih menjadi jalan umum. Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Agus Martowardojo ingin penataan pelabuhan Tanjung Priok segera dibenahi untuk mempercepat waktu bongkar muat dari kapal hingga keluar pelabuhan.

Lamanya waktu proses barang ini dinilai kurang kompetitif dibanding dengan dwelling time di negara lain. "Masalah lain yang perlu dibenahi untuk menurunkan dwelling time adalah penataan pelabuhan. Kalau kami lihat terlalu banyak entitas berbisnis di pelabuhan,” ujarnya. Agus berpendapat, idealnya intitusi yang berada disetiap pelabuhan hanya fungsi utama, seperti Bea dan Cukai, karantina, operator pelabuhan dan lainnya.

Selain itu, Menkeu juga ingin pembongkaran barang dan pemeriksaan berada dalam satu lokasi guna mempermudah pengawasan. "Sekarang lokasinya masih terpecah-pecah. Ini yang menyulitkan Bea Cukai dalam melayani dan mengawasi. Yang lain, kondisi pelabuhan juga kurang steril, karena banyak kegiatan non bisnis di pelabuhan," tandasnya.

Tantangan Bea Cukai

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono menambahkan, kondisi pelabuhan Tanjung Priok tidak steril karena masih menjadi jalan umum dan juga terdapat 21 perusahaan operator yang berkantor di situ. Hal ini dinilai menjadi tantangan Bea Cukai untuk menurunkan dwelling time. Dia menjelaskan, saat ini dweling time terdiri atas pre custom clearane (58%), karantina, custom clearance (18%), post custom clearance (24%).

"Kondisi pelabuhan idealnya hanya ada satu entitas, tapi yang ada saat ini 21 entitas yang berbeda. BC dan karantina sebenarnya melayani 21 pelabuhan," jelasnya. Pihaknya tengah mengambil langkah untuk menurunkan dweling time, antara lain dengan membuat Auto Gate System (AGS) guna meningkatkan pengeluaran kontainer, meningkatkan efektifitas pemasukan dan pengeluaran kontainer serta kontak antara petugas dan pengguna jasa.

Selain itu, akan juga dibenahi Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) antara Bea Cukai dan karantina  untuk meningkatkan kecepatan pelayanan. Hal lain adalah Integrated Cargo System (iCaRe), yang sudah berjalan sejak November 2012 di TPS Koja untuk mengintegrasikan seluruh layanan di pelabuhan terkait dengan  sistem.

Terakhir adalah Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) (alternatif) yang terintegrasi dengan kawasan bisnis lainnya. Saat ini masih proses finalisasi, dan  diharapkan pertengahan Februari bisa dioperasikan di dua tempat  penampungan sementara (TPS).

 

BERITA TERKAIT

Wakapolri Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Pelaksana II Penanganan Covid-19

  NERACA Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Gatot Eddy Pramono  ditunjuk untuk menjadi Wakil Ketua…

Bikin Mudah Berbelanja, MPPA Kolaborasi dengan GrabMart

    NERACA   Jakarta - PT. Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) mengumumkan bahwa Perseroan semakin memperkuat kemitraannya dengan Grab…

Berkah Beton Swadaya Ekspansi Bisnis ke Kalteng

    NERACA   Jakarta - Dalam rangka pengembangan bisnis dan partisipasi pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah, PT Berkah Beton…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Wakapolri Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Pelaksana II Penanganan Covid-19

  NERACA Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Gatot Eddy Pramono  ditunjuk untuk menjadi Wakil Ketua…

Bikin Mudah Berbelanja, MPPA Kolaborasi dengan GrabMart

    NERACA   Jakarta - PT. Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) mengumumkan bahwa Perseroan semakin memperkuat kemitraannya dengan Grab…

Berkah Beton Swadaya Ekspansi Bisnis ke Kalteng

    NERACA   Jakarta - Dalam rangka pengembangan bisnis dan partisipasi pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah, PT Berkah Beton…