NERACA

Jakarta - Meski menyatakan siap, pemerintah masih melakukan tahap negosisasi untuk mengambil aset PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari investor Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium (NAA), pada 31 Oktober 2013 sesuai dengan Master Agreement (MA) yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan NAA.

"Kami masih bernegosiasi dengan Jepang mengenai nilai pengambilalihan dan hal-hal teknis lainnya," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto dalam jumpa pers di kantornya, akhir pekan kemarin. Dia menjelaskan, hal teknis yang sedang dibicarakan terkait pengambilalihan PT Inalum tersebut, antara lain kemungkinan perusahaan tersebut menjadi BUMN apabila telah berada di tangan pemerintah.

"Opsi menjadi BUMN atau diambil alih oleh BUMN masih menjadi kajian, mana yang lebih efektif, agar operasional Inalum tetap dapat berjalan dengan lancar," terangnya. Namun, dia menambahkan dengan kepemilikan 100% kepada pemerintah Indonesia, kemungkinan PT Inalum menjadi BUMN sangat besar.

"Secara normatif dengan kepemilikan saham sepenuhnya milik negara dan lebih dari 51%, maka bisa menjadi BUMN. Hanya saja membutuhkan PP dan ini masih menjadi kajian," ujarnya. Berdasarkan hasil perundingan, pemerintah dan NAA menyepakati bahwa PT Inalum tidak akan dilikuidasi dan akan tetap berjalan normal dengan 100% saham dimiliki pemerintah Indonesia.

Dalam rangka pengakhiran kerja sama tersebut, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp2 triliun pada APBN Perubahan 2012 dan sebesar Rp5 triliun pada APBN 2013. Secara terpisah, Menteri Perindustian MS Hidayat mengatakan Pemerintah Indonesia dan pemilik modal PT Inalum asal Jepang masih belum sepakat mengenai nilai buku perusahaan yang berbasis di Sumatera Utara tersebut.

“Masalah kita soal Inalum beda dalam menentukan harga take over, nilai buku,” katanya. Dia menjelaskan Pemerintah Indonesia menilai harga pengambilalihan PT Inalum berdasarkan nilai buku aset sebelum proses revaluasi, sedangkan pihak Jepang menginginkan nilai buku setelah revaluasi.

Perbedaan tersebut, jelas Hidayat, cukup signifikan karena nilainya mencapai US$100 juta. Namun, dia menegaskan pihak Jepang sudah mengetahui dan tidak berencana menghalangi rencana Pemerintah Indonesia mengambil alih produsen alumunium tersebut.

Kepemilikan Inalum saat ini terbagi antara pemerintah Indonesia (41,12%) dan konsorsium swasta-pemerintah Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium (58,88%). Otorita Asahan memproyeksikan nilai aset Inalum sebesar US$1,27 miliar yang mencakup pembangkit listrik, pabrik peleburan alumina dan aset lainnya.