NERACA

Jakarta - Pengamat ekonomi dari The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyetujui pernyataan Menteri Keuangan Agus Martowardojo bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebaiknya memang tidak perlu ada, karena pembahasan APBN-P, selain memakan waktu, juga hanya akan membuang-buang biaya.

"Belum lagi dimasing-masing komisi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), APBN-P dijadikan ajang kongkalikong. Fraksi yang belum terpenuhi aspirasinya akan memaksa ada APBN-P. Padahal APBN-P baru diputuskan September, sehingga tidak akan cukup waktu untuk mengeksekusi anggaran," jelasnya kepada Neraca, Kamis (10/1).

Enny beranggapan, penyusunan anggaran dalam kurun waktu lebih dari sepuluh tahun belakangan ini justru cenderung menurun atau lebih buruk dibanding orde baru (Orba). Hal itu terlihat dari semua program yang terkonsentrasi di kuartal III dan IV setiap tahunnya, dan ini menunjukkan ada sesuatu yang salah.

Fungsi legislatif dan eksekutif selama ini menjadi tidak jelas karena rincian program eksekutif dijadikan senjata oleh legislatif ingin tahu persis hingga ke rincian program."Harusnya legislatif hanya memegang output dan outcome dari program, misalnya blue print masing-masing K/L (Kementerian/Lembaga) itu apa. Bukan DPR ikut memainkan eksekusi anggaran seperti sekarang, jadinya kacau balau," paparnya.

Menurut Enny, jika penyusunan anggaran hanya ditetapkan dalam APBN yang berlaku untuk penghitungan satu tahun, maka semua program yang direncanakan dalam satu tahun bisa mengacu di dokumen itu.

Dia berpendapat, jangankan rencana anggaran negara, bahkan penyusunan anggaran korporasi saja selalu berlaku untuk satu tahun ke depan. "Dengan begitu ada kepastian dari program yang dibuat sejak awal tahun dan target yang jelas untuk dilakukan. Program K/L juga akan lebih berkualitas dan penyusunan anggaran itu juga benar-benar firm dan valid, juga efisien," ujarnya.

Penyerapan Rendah

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menilai, jika memang tidak ada yang penting maka tidak perlu ada APBN-P. Penilaian tersebut dengan mengacu pada rendahnya realisasi belanja modal di tahun lalu yang hanya sekitar 79,6% dari pagu anggaran APBN-P 2012 sebesar Rp176,1 triliun.

Penyusunan APBN-P ditengarai justru menyebabkan banyak dana anggaran yang tidak terserap oleh K/L. Alasan tersebut yang membuat Menteri Keuangan memberikan usulan agar Pemerintah tidak perlu membuat APBN-Perubahan dalam satu tahun anggaran, supaya Kementerian Lembaga memiliki waktu untuk mempercepat realisasi anggaran.

Agus mengatakan selama ini K/L memiliki kesulitan dalam menyiapkan dokumen pencairan anggaran yang tercantum dalam APBN-P, karena waktu yang sangat terbatas. Hal tersebut, lanjut dia, menyebabkan realisasi pencairan anggaran hingga akhir tahun masih terlambat, karena pelaksanaan waktu proyek yang singkat, mengingat pembahasan APBN-Perubahan baru selesai pertengahan tahun.

"Kalau K/L belum siapkan dokumen dengan baik, tentu sebagai penanggung jawab keuangan kami tidak bisa lepas uangnya," katanya. Menurut Agus, ketiadaan APBN-P sangat dimungkinkan dalam Undang-Undang, namun keberadaan APBN-P tetap diperlukan apabila pemerintah menghadapi masalah seperti kelebihan beban subsidi energi.

"Sebagai contoh kemarin BBM bersubsidi over kuota dan hanya bisa dibayarkan kalau ada anggaran dan kalau sudah selesai diaudit BPK, kalau begitu kita perlu siapkan anggaran di APBN-Perubahan," ujarnya. Dia mengatakan proses pembahasan APBN telah dilakukan melalui skema yang baik, mulai pengajuan hingga pengesahan di paripurna DPR, untuk itu proses pencairan harus dilakukan dengan prinsip akuntanbilitas tinggi.