NERACA

Jakarta - Pencapaian realisasi APBN-P 2012 tidak terlepas dari upaya pengelolaan kondisi ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal yang prudent. Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan, hal tersebut dapat memberikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,3% dan APBN-P 2012 tetap dijaga pada tingkat yang aman.

Dia memaparkan realisasi pendapatan negara mencapai Rp13.335,7 triliun atau 98,3% dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp1.358,2 triliun. Dari jumlah realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp980,1 triliun atau 3,6 persen lebih rendah dari sasaran yang tetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp1.016,2 triliun.

“Hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya target penerimaan PPh non-migas. Pajak lainnya dan bea keluar. Berkaitan dengan lesunya sektor pertambangan yang dipicu oleh rendahnya kadar konsentrat mineral di area pertambangan, serta menurunnya pertumbuhan ekspor,” ujar Agus di kantor Kementerian Keuangan, Senin (7/1).

Di sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp351,6 triliun, yang artinya 3,1% lebih tinggi dibandingkan target APBN-P 2012 sebesar Rp341,1 triliun. Pencapaian realisasi PNBP berasal dari penerimaan sumber daya alam (SDA) terkait dengan meningkatnya harga gas dan volume penjualan barang tambang serta bertambahnya jenis-jenis mineral yang dikenakan PNBP.

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp1.481,7 triliun. Jumlah ini lebih rendah 4,3% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp1.548,3 triliun. Adapun dengan rincian realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.001,3 triliun, lebih rendah 6,4% dari pagu sebesar Rp1.069,5 triliun. “Lebih rendahnya daya serap pemerintah pusat berkaitan dengan rendahnya daya serap belanja kementerian dan lembaga (K/L), dan dengan tidak jadinya dilaksanakannya anggaran program kompensasi pengurangan subsidi BBM,” terang Agus.

Oleh karena itu, lanjut dia, dengan realisasi pendapatan dan anggaran tersebut, maka realisasi defisit anggaran dalam pelaksanaan APBN-P 2012 mencapai Rp146 triliun atau 1,77% dari PDB. “Realisasi defisit anggaran ini jauh lebih rendah dari target APBN-P 2012 sebesar Rp190,1 triliun atau 2,23% dari PDB,” ujarnya.

Dengan realisasi defisit anggaran dan realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp180 triliun, maka dalam pelaksanaan APBN 2012 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp34 triliun. Meskipun demikian, pada saat yang sama terdapat beban belanja untuk subsidi BBM dan listrik tahun 2012 yang pembayarannya harus dilakukan pada tahun 2013.