Di tengah pemerintah selalu mengembar-gemborkan pertumbuhan ekonomi di atas 6% atau terbesar kedua setelah China,  nasib buruh dan pekerja yang menjadi tulang punggung produksi ekonomi justru belum menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut. Selain standar upah yang rata-rata masih di bawah standar kebutuhan hidup layak, pekerja juga masih terancam  akibat ketiadaan kepastian kerja.

Meski UU Ketenagakerjaan melarang perusahaan untuk merekrut pekerja atas dasar kontrak yang terus berkepanjangan, kenyataannya justru praktik ini umum terjadi. Dalam menyusun strategi pertumbuhan ekonomi, pemerintah terpaku pada peningkatan jumlah lapangan kerja dan belum pada upaya menjaga kualitas kelayakan kerja.

Kita melihat upaya melakukan formalisasi tenaga kerja, demi menarik pekerja kontrak ke struktur pegawai juga belum dikerjakan secara serius. Sementara persoalan utama yang diusung buruh adalah: penolakan atas outsourcing (alih daya) dan upah murah, serta desakan agar sistem jaminan sosial nasional segera diterapkan sesuai janji undang-undang, lengkap dengan bantuan iuran bagi pekerja dengan upah di bawah upah minimum.

Alih daya yang ditolak buruh adalah alih daya tenaga kerja, bukan pekerjaannya. Mereka mendesak agar para pekerja yang terpaksa bekerja di perusahaan outsourcing diperlakukan sebagai pegawai tetap, walau status mereka di perusahaan penggunanya cuma kontrak. Dengan demikian, ketidakpastian tunjangan dan jenjang upah mereka dapat teratasi.

Maraknya  unjuk rasa  buruh setidaknya  menyodorkan konteks sosial bagi beragam analisis statistik yang diajukan lembaga analis asing. Dalam laporan OECD 2012 disebut, perekonomian Indonesia belum efisien,tenaga kerjanya belum produktif, serta pajak dan pungutan bagi dunia usaha memberatkan. Demo buruh mengajak kita semua untuk melihat tidak efisiennya perekonomian seperti digambarkan oleh analis asing, sangat dirasakan imbasnya oleh pekerja yakni melalui upah murah, tanpa kepastian kerja, ataupun jaminan sosial.

Adapun saran OECD untuk perbaikan ekonomi sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Kritik mereka mirip dengan yang dikatakan oleh lembaga keuangan internasional lain, yang sebagian bahkan sudah diakui oleh pemerintah Indonesia.  Karena itu tantangan pemerintah untuk bekerja lebih efisien dengan meniadakan high cost economy  yang memberatkan, baik untuk pekerja maupun pengusaha.

Namun,yang tak kalah penting dari analisis macam itu adalah aspek kebijakan sosialnya. Prinsip dari kebijakan sosial adalah menjaga keteraturan sosial di masyarakat. Pekerja harus dilihat sebagai manusia; bukan sekadar angka-angka. Soal pekerja, OECD mencatat standar upah minimum di Indonesia relatif terlalu tinggi ketimbang  rata-rata upah minimum di seluruh dunia.

Jadi,  formalisasi hubungan pekerja sebenarnya harus dikembalikan lagi pada hubungan yang profesional dan efisien antara pengusaha dan pemerintah. Kalau pemerintah meminta penyelesaian itu diurus oleh pekerja dan pengusaha saja, risiko gagal dalam melakukan usaha di Indonesia  malah justru akan tinggi. Makanya aneh juga, mengapa bukan faktor “risiko gagal” dalam melakukan investasi di Indonesia yang dihitung oleh ekonom OECD, melainkan malah upah pekerja.  Kini saatnya pemerintah membangun kepercayaan di mata dunia, dengan mengambil alih kasus perseteruan pekerja dan perusahaan belakangan ini.